Sebagai tindak lanjut dari memorandum of understanding (MOU) dengan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang telah ditandatangani di ruang rapat Kanwil X DJKN Surabaya pada hari Rabu, 24 Agustus 2011 yang lalu, Kepala Kanwil X DJKN Surabaya Lalu Hendry Yujana dengan didampingi para Kepala Bidang dan beberapa staf pada hari Senin 19 September 2011 melakukan kunjungan kerja ke Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi undangan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Pada sesi pertama dalam rapat tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kedatangan Kepala Kanwil X DJKN Surabaya beserta rombongan. Selanjutnya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur memperkenalkan satu persatu para pejabat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Hotman Napitupulu menyampaikan bahwa BPKP memiliki kemiripan tugas dengan DJKN. Oleh karena itu perlu diwujudkan sinergy in harmony untuk membantu stakeholder secara bersama-sama. BPKP selama ini telah banyak membantu stakeholder termasuk pemerintah daerah dalam menanangani pembenahan Laporan Keuangannya. Banyak permasalahan yang menjadikan Laporan Keuangan belum bisa memperoleh peringkat wajar tanpa pengecualian (WTP) dan hampir sebagaian besar adalah menyangkut keberadaan aset-aset yang tidak jelas.  “Pertemuan ini adalah sesuatu yang sangat cocok, klop, dan memiliki peran strategis berhubung DJKN adalah institusi yang berwenang dan expert di bidang pengelolaan dan penertiban aset dimana hampir mirip dan serupa dengan bidang tugas BPKP,” ujar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Sesi selanjutnya adalah sambutan dan pemapaparan dari Kepala Kanwil X DJKN Surabaya. Berhubung masih dalam suasana Lebaran, Lalu Hendry Yujana terlebih dahulu menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin dan berharap dapat memulai kegiatan ini dengan langkah yang lebih progresif, positif, impresif, dan bertanggung jawab. Ada tiga paparan utama yang disampaikan oleh Kepala Kanwil X DJKN, yaitu meliputi: keunikan dan tantangan tugas serta dinamika organisasi DJKN dalam konteks perubahan Kementerian Keuangan; Core Values/Nilai-nilai  Inti (baru) di Kementerian Keuangan; bidang-bidang yang memerlukan support BPKP.

DJKN adalah organisasi yang sangat variatif bidang tugasnya di Kementerian Keuangan yang meliputi pengelolaan kekayaan negara, penilaian barang milik negara, pelayanan lelang, dan  pengurusan piutang negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJKN sangat multi interaktif baik dengan Kementerian/Lembaga, Badan Layanan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Internasional, dll. Tuntutan tugas yang sangat tinggi dan peran yang strategis saat ini telah diemban oleh DJKN. Di bidang Barang Milik Negara, DJKN dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan K/L, bahkan Laporan Keuangan Pemda. Selain itu juga dituntut untuk penguatan APBN melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset tersebut. Di tahun 2014 sesuai dengan Road Map Pengurusan Piutang Negara harus terwujud zero outstanding piutang negara. “Perlu pemahaman business valuation dan  business forecasting, peningkatan kemampuan  staff, accounting technique, dan financial analysis untuk menyukseskan tugas tersebut. Oleh karena diperlukan bantuan BPKP melalui pelaksanaan capacity building sesuai dengan butir-butir dalam MOU,” papar Kepala Kanwil X DJKN Surabaya.

DJKN terus-menerus melakukan perbaikan terhadap business process dan pengembangan sistem pengendalian intern. Tentunya, peran BPKP sangat dibutuhkan dalam pengembangan sistem pengendalian intern tersebut. “Setiap bidang tugas di DJKN banyak mengandung risiko operasional bahkan risiko politik yang sangat tinggi. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya setiap pegawai DJKN harus rule keeping, tidak boleh rule breaking, harus mematuhi semua rambu-rambu dan peraturan yang berlaku,” paparnya.

         Kementerian Keuangan selaku pilot project dalam reformasi birokrasi dalam tubuh pemerintah selalu melakukan pembenahan, yaitu melalui penciptaan dan penerapan nilai-nilai  utama (core value) yang mana sebelumnya masing-masing unit eselon I memiliki nilai-nilai sendiri. Adapun nilai-nilai tersebut meliputi Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan dan diharapkan menjadi nilai-nilai yang mampu menggiring Kementerian Keuangan ke arah yang lebih baik di masa datang. Pada dasarnya masing-masing unit telah mempunyai value yang baik. Namun demikian, masing-masing unit eselon perlu membangun kesatuan value di lingkungan Kementerian Keuangan, agar mendapatkan nilai-nilai yang baik dan disegani sehingga menjadi suatu kementerian terbaik, berkualitas, dan bermartabat serta terpercaya.

              Saat ini Kanwil X DJKN Surabaya memiliki beberapa bidang yang perlu mendapat support dari BPKP antara lain meliputi bidang pengelolaan kekayaan negara dan penilaian, dan bidang piutang negara. “Saya berharap agar MOU yang telah dibuat dan ditandatangani bersama dapat dilaksanakan sesuai dengan spirit sinergy in harmony. Beberapa skim yang telah saya sampaikan yang perlu mendapat support dari BPKP agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan segera,” harap Kepala Kanwil X DJKN Surabaya di akhir rapat tersebut. (awd-Kanwil Surabaya)