Madiun - “Saya mengapresiasi kinerja KPKNL Madiun yang berhasil menduduki peringkat I dilingkungan Kanwil DJKN Jawa Timur  tahun 2014 dan 2015, baik yang dilihat dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) maupun dari kreatifitas yang dihasilkan, berupa aplikasi yang diperuntukkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi” ungkap Muryanto, Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur dalam sambutannya membuka acara pembinaan Kanwil DJKN Jawa Timur kepada seluruh pegawai KPKNL Madiun pada Kamis, 15 September 2016.  

Lebih lanjut ditambahkannya bahwa hasil penilaian kinerja dari Inspektorat Jenderal untuk DJKN pada tahun 2015 mendapatkan nilai 88,15 (AA). Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi namun masih ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seluruh insan DJKN yaitu terkait dengan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan.

Muryanto atau yang lebih akrab disapa Pak Mur juga menyampaikan Peraturan menteri Keuangan Nomor 288 tahun 2016 tentang Penilaian Kantor Wilayah Terbaik. Kriteria Penilaian Kantor Wilayah Terbaik meliputi Kanwil selaku koordinator dan pembina kantor pelayanan, persentase penyelesaian permasalahan kantor pelayanan, koordinasi kegiatan yang melibatkan pihak eksternal dan penggunaan sarana media komunikasi dan informasi untuk kantor pelayanan.

Sesi berikutnya diisi dengan sosialisasi Dialog Kerja Individu (DKI) yang merupakan komunikasi antara Pembimbing (Coach) dengan Bawahan (Coachee) di lingkungan Kementerian Keuangan untuk mendiskusikan kinerja bawahan, dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu coaching one on one (bimbingan personal) dan group coaching (bimbingan kelompok) dengan tujuan untuk menyusun strategi dan mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian target kinerja serta memperoleh kesepakatan guna menentukan solusi dan rencana aksi. Materi sosialisasi disampaikan oleh Zulianik, staf bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur.

“Adapun Ketentuan lebih lanjut/pedoman teknis mengenai Dialog Kerja Individu ini akan diterbitkan Buku Saku oleh Kantor Pusat DJKN. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah Dialog Kerja Individu ini dilaksanakan melalui aplikasi e performance dan diberlakukan mulai tahun 2017. Ada sanksi bagi pegawai yang tidak melaksanakan yaitu berupa pengurangan Nilai Perilaku sebesar 2 poin untuk setiap bawahan bagi pembimbing maksimal 10 point dan bagi bawahan sebesar 5 poin” urai Zulianik.

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi Transformasi Kelembagaan DJKN oleh staf Bagian Umum Kanwil DJKN Jawa Timur, Mumtaza.  Dalam paparannya, Mumtaza menyampaikan kilas balik sejarah Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang sejatinya sudah dimulai pada tahun 2005 dengan istilah Reformasi Birokrasi di bawah kepemimpinan Sri Mulyani. Reformasi Kemenkeu semakin gencar dilakukan di bawah kepemimpinan Chatib Basri. Sedangkan terkait dengan Transformasi Kelembagaan DJKN diidentifikasikan ke dalam beberapa hal penting yaitu 6 Inisiatif Manajemen Aset, 3 Inisiatif Special Missions dan Transformasi Organisasi.

“Transformasi Kelembagaan DJKN membutuhkan dukungan dari seluruh pegawai DJKN, untuk mengawal laju program Transformasi Kelembagaan di unit vertikal telah ditetapkan Duta Kekayaan Negara pada beberapa Kanwil dan KPKNL. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan pada beberapa kesempatan kiranya program Transformasi Kelembagaan ini tidak boleh dilihat secara parsial terkait reorganisasi/penggabungan saja. Program Transformasi Kelembagaan pada dasarnya merupakan program besar yang juga berfokus pada pengembangan tusi organisasi. Kebijakan rencana penggabungan hanya satu potongan puzzle dalam upaya mendapatkan struktur organisasi yang lebih fit for purpose, yang tidak menutup kemungkinan untuk berubah” tambahnya.

Pada sesi akhir pembinaan, para Kepala Seksi di lingkungan KPKNL Madiun menyampaikan saran atau masukan yang langsung ditanggapi oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN terkait acara pembinaan tersebut. (Naskah dan foto : Tim Humas KPKNL Madiun)