Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan belum ada aset negara berupa barang milik negara (BMN) yang diserahkan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Hal itu menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit. Ia bertanya apakah sudah BMN berupa bangunan dan tanah atau di luar bangunan dan tanah yang diserahkan ke BPI Danantara sejak dibentuk 24 Februari 2025.

"BMN apakah sudah ada yang diserahkan kepada BPI Danantara? Langsung saja, ada atau tidak?" kata Dolfie dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Keuangan, Senin (15/6/2026).

Menjawab itu, Plt Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rahayu Puspasari mengatakan sejauh ini belum ada BMN yang diserahkan kepada BPI Danantara.

"Sepemahaman kami kalau ke BPI Danantara berarti melalui skema PMN ya, itu belum ada," jawab Puspa.

"BMN yang diserahkan untuk BPI Danantara belum ada," kata Puspa menegaskan lagi.

Mendengar itu, Dolfie seperti merasa lega karena memang sejauh ini belum ada laporan dari Kemenkeu kepada Komisi XI DPR RI. Berdasarkan aturan perundang-undangan, BMN yang diserahkan ke pihak lain harus berdasarkan persetujuan DPR.

"Oh iya kami hanya ingatkan saja karena sesuai pasal 45, pasal 46 UU Perbendaharaan Negara, BMN yang diserahkan pihak lain harus persetujuan DPR. Untuk ingatkan saja ini, jangan sampai lupa, sekarang banyak yang suka pura-pura lupa," ucap Dolfie.

Berdasarkan data DJKN, sampai 2025 total aset negara sebesar Rp 14.600,98 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan catatan pada 2024 yang senilai Rp 13.692,4 triliun.

(aid/fdl)