Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) segera memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia. Hal tersebut seiring kesepakatan yang dilakukan oleh PT Inalum dan Freeport Indonesia lewat penandatanganan Head of Agreement (HoA).

Menanggapi hal tersebut, pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, divestasi 51% saham PT Freeport akan lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan negatifnya. Khususnya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

"Berdasarkan manfaat ekonomi tadi saya berkesimpulan itu lebih menguntungkan dari pada merugikan," ujarnya dalam acara Forum Merdeka Barat (FMB) di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (23/7/2018).

Salah satu hal yang dinilainya menguntungkan adalah dengan divestasi 51% saham Freeport, maka PT Freeport Indonesia diharuskan untuk membangun smelter di Indonesia. Seperti diketahui, selama ini PTFI menolak untuk membangun smelter di Indonesia.

"Paket smelterisasi itu harus. Smelterisasi untuk mengolah konsentrat di dalam negeri. Selama ini selalu menolak smelterisasi langsung dikapalkan," jelasnya.

Menurut Fahmi, selama ini pengolahan hasil tambang dari PTFI dilakukan diluar Indonesia. Karena jika PTFI mengolah hasil tambangnya di Indonesia maka akan menguntungkan Indonesia.

Selain itu pengolahannya juga jauh lebih murah dibandingkan harus mengolahnya di Indonesia. Ditambah lagi harga jual produk jadinya juga sangat mahal karena hasil olahannya menghasilkan emas batangan, perak hingga tembaga.

"Smelterisasi hasilnya emas batangan perak dan tembaga. Kalau bisa diolah di Indonesia ini sebuah manfaat," ucapnya. Ditambah lagi, jika pembangunan smelter dilakukan di Indonesia juga akan menimbulkan efek ganda. Sebab secara otomatis lapangan pekerjaan pun akan bertambah.

Selain itu, pendapatan yang didapat dari pajak juga akan meningkat. Karena akan ada tambahan pajak dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak Penghasilan (PPh) dan masih banyak lagi.

"Tax dan royalti akan memberikan fresh money. Di awal pemerintah sudah komitmen akan diberikan participating interest ke masyarakat Papua," kata Fahmi.