Dari Palu ke Platform: Dua Dasawarsa Transformasi Lelang DJKN

Oleh: Mohammad Eko Agus Yudianto – Bidang Lelang Kanwil DJKN Sulseltrabar

Dulu, lelang identik dengan ruang lelang, kehadiran para peserta, penawaran harga, dan ketukan palu yang menandai terjadinya transaksi. Kini, seseorang dapat mencari objek lelang, mempelajari informasi barang, hingga mengajukan penawaran melalui perangkat digital tanpa harus berada di lokasi pelaksanaan lelang. Palu lelang tetap menjadi simbol kewenangan dan kepastian hukum, tetapi cara masyarakat mengakses layanan lelang telah berubah.

Perubahan tersebut menjadi salah satu potret perjalanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang pada tahun 2026 genap berusia dua dasawarsa. Dalam kurun waktu 20 tahun, DJKN tidak hanya melakukan pembenahan kelembagaan, tetapi juga mengembangkan layanan yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Transformasi ini memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mengganti proses manual menjadi elektronik. Di balik hadirnya platform digital, terdapat upaya memperluas kesempatan, memperkuat kepercayaan publik, dan menjadikan lelang sebagai instrumen yang mampu menciptakan nilai bagi perekonomian.

Dari palu ke platform, perjalanan dua dasawarsa DJKN sesungguhnya adalah perjalanan mendekatkan layanan negara kepada masyarakat.

Lahir dari Reformasi, Tumbuh melalui Integrasi

Tahun 2006 menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan kekayaan negara di Indonesia. Melalui reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) bertransformasi menjadi DJKN. Perubahan tersebut mengintegrasikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara dalam satu organisasi.

Pada tingkat operasional, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Reformasi ini menjadi fondasi bagi pengelolaan kekayaan negara yang lebih terintegrasi. Pelayanan lelang tidak lagi berdiri sebagai fungsi yang terpisah dari pengelolaan aset negara, melainkan menjadi bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.

Meski DJKN baru memasuki usia 20 tahun, sejarah lelang di Indonesia jauh lebih panjang. Lelang telah dikenal sejak tahun 1908 melalui Vendu Reglement, sehingga pada tahun 2026 perjalanan lelang Indonesia telah mencapai 118 tahun.

Pertemuan antara sejarah panjang lelang dan semangat pembaruan kelembagaan DJKN inilah yang melahirkan tantangan sekaligus peluang, bagaimana mempertahankan kepastian hukum dari sebuah institusi yang telah berusia lebih dari satu abad, sambil terus menghadirkan pelayanan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Dari Ruang Lelang Menuju Layar Digital

Salah satu lompatan penting terjadi pada tahun 2014, ketika DJKN mulai mengembangkan electronic auction atau e-Auction sebagai bagian dari program percepatan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan.

Inovasi tersebut membuka cara baru dalam penyelenggaraan lelang. Kehadiran fisik peserta tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan untuk mengikuti proses penawaran. Masyarakat memperoleh kesempatan berpartisipasi dengan lebih fleksibel, sementara hambatan geografis dan biaya partisipasi dapat dikurangi.

Perubahan teknologi tersebut diikuti penguatan kerangka regulasi. Pada tahun 2016, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet. Pada masanya, ketentuan ini memberikan landasan khusus bagi pelaksanaan penawaran lelang melalui internet.

Tonggak berikutnya hadir pada 15 November 2018 melalui peluncuran Portal Lelang Indonesia dengan alamat lelang.go.id. Portal ini menjadi sarana untuk memperluas penyebaran informasi dan akses masyarakat terhadap lelang.

Melalui satu portal, masyarakat dapat mengenali berbagai objek yang ditawarkan, memperoleh informasi pelaksanaan lelang, dan menjangkau peluang transaksi yang sebelumnya mungkin sulit diketahui.

Transformasi berlanjut pada tahun 2024, bersamaan dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pada 1 Januari 2024. Penguatan regulasi tersebut berjalan seiring dengan pengembangan dan uji coba bertahap Portal Lelang Indonesia Generasi 2 (G2).

Pada tahun 2025, penerapan Portal Lelang G2 diperluas ke seluruh KPKNL. Generasi baru ini diarahkan untuk memperkuat keamanan, transparansi, akuntabilitas, serta keterpaduan proses layanan lelang dari tahap awal hingga akhir.

Rangkaian perkembangan sejak 2006 hingga 2026 menunjukkan bahwa inovasi lelang bukanlah perubahan yang terjadi seketika. Setiap tonggak dibangun di atas pembaruan sebelumnya, melalui penyesuaian proses bisnis, penguatan regulasi, pengembangan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Digitalisasi Mendekatkan, Kepercayaan Menggerakkan

Kemudahan teknologi memang dapat memperluas akses masyarakat terhadap lelang. Namun, keberhasilan transformasi tidak cukup diukur dari jumlah layanan yang telah beralih ke platform digital.

Lelang memiliki karakteristik yang berbeda dari transaksi jual beli biasa. Selain menjadi sarana transaksi ekonomi, lelang juga memiliki dimensi hukum yang berkaitan dengan kepastian proses, perlindungan para pihak, dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, digitalisasi harus berjalan beriringan dengan transparansi, integritas, keamanan, dan akuntabilitas. Informasi objek yang memadai, proses penawaran yang adil, serta kepastian prosedur merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Pesan tersebut mengemuka dalam Webinar Series Hari Kekayaan Negara 2026 Sesi 3 bertajuk “Lelang Dekat, Ekonomi Bergerak” yang diselenggarakan Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat pada 6 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Panca Putra Jaya, menekankan bahwa teknologi telah mendekatkan lelang kepada masyarakat. Namun, kedekatan tersebut harus diikuti tata kelola yang transparan, berintegritas, aman, dan memberikan kepastian agar mampu menumbuhkan kepercayaan publik.

Pandangan ini memperlihatkan hubungan penting dalam pengembangan ekosistem lelang: digitalisasi memperluas akses, tata kelola membangun kepercayaan, kepercayaan mendorong partisipasi, dan partisipasi membuka peluang penciptaan nilai ekonomi.

Semakin luas masyarakat memperoleh informasi lelang dan semakin tinggi kepercayaan terhadap prosesnya, semakin besar pula peluang terbentuknya persaingan penawaran yang sehat. Kondisi tersebut dapat mendukung pembentukan harga yang lebih optimal dan memperkuat fungsi lelang sebagai mekanisme transaksi yang terbuka.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan digitalisasi bukan hanya seberapa canggih sebuah platform dibangun, tetapi juga seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang menggunakannya.

Ketika Transformasi Tercermin dalam Angka

Perkembangan layanan lelang digital mulai terlihat dari semakin luasnya jangkauan masyarakat.

Berdasarkan data DJKN yang dipaparkan dalam Webinar Series Hari Kekayaan Negara 2026, jumlah pengunjung Portal Lelang Indonesia meningkat dari sekitar 1,22 juta pada tahun 2019 menjadi sekitar 4 juta pada tahun 2025. Dalam periode yang berbeda, jumlah peserta lelang juga meningkat dari 113.690 orang pada tahun 2020 menjadi sekitar 219 ribu orang pada tahun 2025.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap layanan lelang. Meski demikian, peningkatan jumlah pengunjung dan peserta perlu terus diimbangi dengan kualitas informasi, kemudahan penggunaan, serta keamanan layanan.

Dari sisi kinerja, sepanjang tahun 2025 DJKN mencatatkan pokok lelang sebesar Rp52 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lelang mencapai Rp1,13 triliun.

Capaian ini menunjukkan besarnya peran lelang dalam mendukung pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara. Namun, kontribusi lelang sesungguhnya tidak berhenti pada angka transaksi maupun penerimaan yang berhasil dibukukan.

Lelang juga berperan dalam mempercepat penyelesaian aset, mendukung pemulihan piutang, membuka peluang investasi, serta membantu mengalihkan aset yang kurang produktif kepada pihak yang berpotensi memanfaatkannya.

Sebuah aset yang sebelumnya tidak dimanfaatkan, misalnya, dapat memperoleh kesempatan untuk kembali produktif setelah berpindah kepemilikan melalui lelang. Ketika aset tersebut dikembangkan menjadi tempat usaha atau kegiatan ekonomi lainnya, manfaatnya berpotensi meluas menjadi investasi, penyerapan tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Inilah nilai ekonomi yang sering kali tidak langsung terlihat dalam statistik lelang, bukan hanya berapa besar nilai aset yang terjual, tetapi juga apa yang terjadi setelah aset tersebut menemukan pemilik atau pengelola baru.

Menatap Masa Depan: Modern, Terbuka, dan Tepercaya

Dua dasawarsa perjalanan DJKN sekaligus menjadi momentum untuk melihat tantangan yang masih harus dijawab.

Perkembangan teknologi menuntut layanan lelang yang semakin mudah digunakan, terintegrasi, dan aman. Di sisi lain, pengguna layanan memiliki latar belakang, tingkat literasi digital, dan kebutuhan yang beragam.

Karena itu, transformasi ke depan perlu memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak justru menciptakan hambatan baru bagi masyarakat. Layanan digital harus semakin inklusif, dengan informasi yang mudah dipahami, proses yang sederhana, serta dukungan yang memadai bagi pengguna.

Keamanan siber, kualitas data, interoperabilitas sistem, dan penguatan pengalaman pengguna juga menjadi bagian penting dari pengembangan ekosistem lelang. Modernisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi proses bisnis dan penyesuaian terhadap risiko yang berkembang.

Pada peringatan 118 Tahun Lelang Indonesia tahun 2026, DJKN mengangkat semangat “Modern, Terbuka, dan Tepercaya” dengan menekankan tiga pilar penguatan lelang, yaitu sumber daya manusia, regulasi, dan teknologi.

Ketiganya harus bergerak bersama. Teknologi menghadirkan kemudahan, regulasi memberikan kepastian, sedangkan sumber daya manusia menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan.

Sinergi ketiga pilar tersebut akan menentukan kemampuan DJKN dalam mengembangkan lelang sebagai instrumen publik yang bukan hanya efisien secara proses, tetapi juga dipercaya secara kelembagaan dan bermanfaat secara ekonomi.

Dua Dasawarsa Bukan Garis Akhir

Dua puluh tahun merupakan perjalanan yang cukup panjang untuk melihat perubahan, tetapi bukan akhir dari upaya pembaruan.

Dari reformasi kelembagaan pada 2006, kelahiran e-Auction, peluncuran lelang.go.id, hingga pengembangan Portal Lelang G2, DJKN terus berupaya menjawab perubahan kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip dasar lelang: keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

Palu dan platform sesungguhnya bukan dua hal yang saling menggantikan. Palu melambangkan kewenangan dan kepastian, sedangkan platform memperluas jangkauan pelayanan. Keduanya bertemu dalam tujuan yang sama, yaitu menghadirkan mekanisme lelang yang dapat dipercaya serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Memasuki dasawarsa berikutnya, tantangan DJKN bukan lagi sekadar membawa layanan ke ruang digital, melainkan memastikan setiap inovasi mampu memperluas kesempatan, memperkuat kepercayaan, dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Dari palu ke platform, dua dasawarsa DJKN telah menunjukkan bahwa transformasi terbaik bukan hanya mengubah cara negara bekerja, tetapi juga memperbesar manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.