Membaca manfaat investasi publik dari perspektif pengelolaan aset negara

Dalam pengelolaan keuangan negara, kita mengenal banyak ukuran keberhasilan: anggaran terserap, pekerjaan selesai, aset tercatat, dan laporan keuangan tersaji dengan baik. Semua itu penting. Namun, untuk investasi publik yang nilainya mencapai triliunan rupiah, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan setelah proyek selesai: apa yang berubah bagi masyarakat?

Pertanyaan tersebut menarik jika kita melihat Bendungan Rukoh di Kabupaten Pidie, Aceh. Bendungan ini dibangun pada periode 2018–2024 dan diresmikan pada 10 Juli 2026. Pemerintah menyebut Bendungan Rukoh mendukung layanan irigasi seluas 12.194 hektare, penyediaan air baku 900 liter per detik, serta pengurangan risiko banjir. Bendungan ini juga diharapkan meningkatkan Indeks Pertanaman dari 191 persen menjadi 300 persen.

Dari sisi pembangunan infrastruktur, capaian tersebut tentu penting. Namun, dari sudut pandang pengelolaan kekayaan negara, ada pertanyaan lanjutan yang menarik untuk dibahas: bagaimana kita mengetahui bahwa investasi publik tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat?

Di sinilah gagasan Social Return on Investment (SROI) menjadi menarik. Secara sederhana, SROI merupakan pendekatan untuk melihat bukan hanya berapa banyak uang yang dikeluarkan, tetapi perubahan dan manfaat apa yang muncul dari investasi tersebut.

SROI: Ketika Keberhasilan Tidak Berhenti pada Proyek yang Selesai

Dalam pembangunan infrastruktur, kita terbiasa melihat input, proses dan hasil pekerjaan. Berapa anggarannya? Berapa lama pembangunannya? Berapa persen progres fisiknya? Kapan selesai?

Semua pertanyaan tersebut diperlukan. Tetapi setelah proyek selesai, sebenarnya masih ada pekerjaan penting berikutnya: memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan.

Untuk Bendungan Rukoh, rantai manfaatnya dapat dibayangkan secara sederhana:

APBN → pengadaan tanah → pembangunan bendungan → ketersediaan air dan layanan irigasi → peningkatan pola tanam → peningkatan produksi pertanian → peningkatan pendapatan → bergeraknya ekonomi masyarakat.

Tentu kenyataannya tidak sesederhana itu. Peningkatan produksi pertanian, misalnya, tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan air. Ada benih, pupuk, harga komoditas, teknologi, cuaca, tenaga kerja dan berbagai faktor lainnya.

Karena itu, kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa setiap perubahan yang terjadi setelah Bendungan Rukoh beroperasi seluruhnya merupakan hasil dari bendungan tersebut.

Justru di sinilah SROI menjadi menarik. Pendekatan ini mengajak kita melihat perubahan secara lebih hati-hati: siapa yang memperoleh manfaat, perubahan apa yang terjadi, dan seberapa besar perubahan tersebut memang berkaitan dengan investasi yang dilakukan pemerintah.

Rukoh: Dari Investasi Infrastruktur Menjadi Investasi bagi Masyarakat

Kementerian Pekerjaan Umum menyebut Bendungan Rukoh diharapkan meningkatkan Indeks Pertanaman dari 191 persen menjadi 300 persen. Produksi pertanian juga diproyeksikan sekitar 6 ton per hektare.

Jika manfaat tersebut benar-benar terwujud, maka nilai pembangunan Rukoh tidak berhenti pada berdirinya sebuah bendungan. Ada rangkaian manfaat yang lebih panjang: ketersediaan air, meningkatnya intensitas tanam, bertambahnya produksi, potensi peningkatan pendapatan petani, hingga bergeraknya kegiatan ekonomi di wilayah sekitar.

Di luar pertanian, terdapat pula manfaat penyediaan air baku dan pengurangan risiko banjir.

Dengan demikian, satu investasi fisik dapat menghasilkan beberapa jenis manfaat sekaligus. Inilah yang membuat infrastruktur publik menarik jika dilihat tidak hanya dari nilai asetnya, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkan setelah aset tersebut digunakan.

Ada Bagian yang Sering Tidak Terlihat

Cerita tentang sebuah bendungan sebenarnya tidak dimulai ketika alat berat mulai bekerja. Sebelum bendungan dibangun, tanah harus tersedia.

Di sinilah Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang merupakan bagian dari ekosistem DJKN, memiliki peran penting dalam pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pembangunan Rukoh, LMAN telah mencatat pembayaran pembebasan lahan sejak 2018. Data LMAN mencatat pembayaran sebesar Rp3 miliar untuk lahan seluas 38.673 meter persegi pada Maret 2018 dan Rp277 juta untuk tiga bidang tanah seluas 4.497 meter persegi pada Juli 2018. LMAN juga mencatat Rukoh dan Bangunan Pengarah Rukoh sebagai salah satu proyek bendungan yang pendanaan pengadaan tanahnya dilakukan melalui LMAN.

Hal ini menunjukkan bahwa investasi publik memiliki rangkaian proses yang panjang. Ada pengadaan tanah, pembayaran ganti kerugian, pembangunan fisik, pengelolaan infrastruktur, hingga akhirnya masyarakat menerima manfaat.

Dalam kerangka SROI, pengeluaran pada tahap awal bukanlah manfaat akhir. Ia merupakan bagian dari rangkaian yang memungkinkan manfaat tersebut muncul pada tahap berikutnya.

Tidak Semua Manfaat Harus Kembali sebagai PNBP

Ada satu hal yang juga penting untuk dipahami. Investasi pemerintah tidak selalu ditujukan untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP.

Bendungan tidak dibangun semata-mata untuk menghasilkan PNBP. Sekolah tidak dibangun dengan tujuan utama menghasilkan PNBP. Jalan, jembatan dan berbagai fasilitas pelayanan publik juga demikian.

Manfaat dari investasi pemerintah dapat berupa meningkatnya produktivitas, bertambahnya pendapatan masyarakat, berkurangnya kerugian akibat banjir, tersedianya air, meningkatnya akses pelayanan, dan berbagai manfaat sosial lainnya.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan aset publik tidak selalu tepat jika hanya dilihat dari berapa besar penerimaan yang masuk ke kas negara.

Pertanyaan yang lebih luas adalah: berapa besar manfaat yang tercipta dari investasi tersebut?

Jangan Terjebak pada Angka Besar

Ketika mendengar investasi pembangunan mencapai triliunan rupiah, kita mudah tergoda untuk langsung membandingkannya dengan nilai manfaat yang dihasilkan.

Namun, menghitung manfaat sosial tidak sesederhana membagi nilai manfaat dengan nilai investasi.

Jika suatu saat SROI Bendungan Rukoh hendak dihitung, tentu diperlukan data awal sebelum proyek memberikan manfaat, data setelah bendungan beroperasi, penerima manfaat, perubahan yang terjadi, serta analisis mengenai faktor lain yang turut memengaruhi perubahan tersebut.

Dengan cara seperti itu, SROI bukan menjadi alat untuk membuat sebuah proyek terlihat berhasil. Sebaliknya, ia menjadi cara untuk melihat keberhasilan secara lebih jujur berdasarkan perubahan yang benar-benar terjadi.

Dari Aset Selesai Dibangun Menuju Aset yang Memberikan Manfaat

Dalam pengelolaan aset negara, kita sudah sangat familiar dengan pencatatan, penatausahaan, penilaian, penggunaan, pemanfaatan dan pengawasan.

Semua tahapan tersebut merupakan bagian penting dari tata kelola aset.

Namun, untuk aset atau infrastruktur yang dibangun dengan investasi besar dan ditujukan untuk pelayanan publik, mungkin ada satu pertanyaan tambahan yang layak kita perhatikan:

Apa yang terjadi setelah aset tersebut digunakan?

Sebuah bendungan dapat selesai secara fisik, tetapi manfaatnya tetap membutuhkan jaringan irigasi yang siap, pengelolaan air yang baik, pemeliharaan, kesiapan petani, dukungan sektor pertanian, serta berbagai faktor lainnya.

Dengan kata lain, aset yang selesai dibangun belum tentu langsung memberikan manfaat secara optimal.

Di sinilah pentingnya melihat bukan hanya penyelesaian pembangunan, tetapi juga perkembangan manfaat setelah aset digunakan.

Bagaimana Jika Kita Memiliki “Laporan Manfaat”?

Bayangkan jika beberapa tahun setelah Bendungan Rukoh beroperasi, kita tidak hanya memiliki laporan mengenai kondisi fisik bendungan, tetapi juga memiliki gambaran mengenai manfaat yang telah dihasilkan.

Berapa hektare lahan yang benar-benar mendapatkan layanan irigasi?

Apakah pola tanam meningkat?

Apakah produksi pertanian berubah?

Apakah pendapatan petani ikut meningkat?

Berapa masyarakat yang memperoleh manfaat dari penyediaan air baku?

Seberapa besar kerugian akibat banjir yang berhasil dikurangi?

Pertanyaan tersebut mungkin sederhana. Tetapi jika datanya tersedia dan diikuti dari tahun ke tahun, kita akan memiliki gambaran yang jauh lebih lengkap mengenai keberhasilan sebuah investasi publik.

Dengan demikian, cerita pembangunan tidak berhenti pada “bendungan telah selesai”, tetapi berlanjut menjadi “bendungan telah memberikan perubahan tertentu bagi masyarakat”.

Dari Nilai Aset Menuju Nilai Manfaat

Di sinilah gagasan SROI menurut saya menjadi relevan untuk didiskusikan dalam konteks pengelolaan kekayaan negara.

SROI tentu bukan pengganti pencatatan aset, penilaian, pengawasan atau laporan keuangan. SROI juga tidak harus diterapkan pada seluruh aset negara.

Namun, untuk investasi pemerintah yang besar dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat, pendekatan ini dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas cara kita melihat keberhasilan.

Selama ini kita bertanya: berapa nilai asetnya?

Kita juga bertanya: apakah aset tersebut digunakan?

Mungkin selanjutnya kita dapat bertanya: apa manfaat yang dihasilkan aset tersebut?

Pertanyaan terakhir inilah yang membawa kita dari sekadar melihat nilai aset menuju melihat nilai manfaat.

LMAN dan Rangkaian Investasi Publik

Dalam konteks ini, keberadaan LMAN menjadi bagian yang menarik untuk diperhatikan.

LMAN bukan pihak yang membangun Bendungan Rukoh dan bukan pula pihak yang mengelola kegiatan pertanian setelah bendungan beroperasi. Peran LMAN berada pada salah satu tahapan awal, yaitu mendukung pendanaan pengadaan tanah sesuai dengan mandatnya.

Namun, tahapan tersebut merupakan bagian dari rangkaian yang saling berhubungan:

pendanaan pengadaan tanah → tanah tersedia → pembangunan dapat dilaksanakan → bendungan selesai → layanan publik tersedia → masyarakat memperoleh manfaat.

Dari sini kita dapat melihat bahwa manfaat publik tidak lahir dari satu instansi saja. Ia merupakan hasil dari rangkaian kebijakan dan kerja bersama.

Ada Kementerian Keuangan dengan berbagai perannya, LMAN dalam pendanaan pengadaan tanah, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana pembangunan, pemerintah daerah, pengelola infrastruktur, serta masyarakat sebagai penerima manfaat.

Setiap pihak memiliki peran pada tahap yang berbeda, tetapi seluruh proses tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan: menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Penutup: Aset yang Bekerja untuk Masyarakat

Bendungan Rukoh memberikan contoh yang menarik untuk melihat bahwa investasi publik memiliki cerita yang jauh lebih panjang daripada sekadar pembangunan fisik.

Ada APBN yang digunakan. Ada tanah yang harus tersedia. Ada proses pengadaan tanah. Ada pembangunan. Ada pengelolaan. Dan setelah semuanya selesai, ada masyarakat yang menunggu manfaatnya.

Karena itu, keberhasilan Rukoh tidak seharusnya berhenti pada peresmian. Peresmian menandai berakhirnya tahap pembangunan sekaligus dimulainya tahap yang tidak kalah penting: memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan.

Di sinilah SROI dapat menjadi salah satu sudut pandang yang menarik. Bukan untuk menggantikan laporan keuangan atau tata kelola aset, tetapi untuk menambahkan pertanyaan sederhana: apa perubahan yang benar-benar terjadi bagi masyarakat setelah investasi publik tersebut dilakukan?

Jika cara pandang ini semakin berkembang, kita tidak lagi hanya berbicara tentang nilai aset negara.

Kita mulai berbicara tentang nilai manfaat yang dihasilkan aset tersebut.

Pada akhirnya, aset negara yang baik bukan sekadar aset yang tercatat dalam neraca. Aset negara yang baik adalah aset yang digunakan dengan benar, dikelola dengan baik, dan mampu mengubah investasi negara menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.

Referensi :

1.    Kementerian Pekerjaan Umum, Bendungan Rukoh Kurangi Risiko Bencana Banjir di Aceh Sekaligus Dukung Ketahanan Pangan (17 Juli 2026);

2.    Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Bendungan Keureuto dan Rukoh Siap Dukung Swasembada Air, Pangan dan Energi di Serambi Mekkah;

3.    Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Presiden Resmikan Bendungan Rukoh Bersama Empat Bendungan Lain, Dukung Ketahanan Pangan Nasional;

4.    Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), LMAN Telah Bayarkan Dana Pembebasan Lahan Bendungan Rukoh (2 Agustus 2018).

Oleh: Meilano Hardiansyah Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Banda Aceh