Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah cara organisasi bekerja. AI tidak lagi dipandang sekadar sebagai teknologi pendukung, tetapi telah menjadi penggerak transformasi organisasi melalui otomatisasi proses, analisis data yang lebih cerdas, hingga pengambilan keputusan berbasis prediksi. Di sektor publik, berbagai negara mulai memanfaatkan AI untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Singapura, Korea Selatan, hingga Inggris telah mengembangkan berbagai layanan pemerintahan berbasis AI, mulai dari pelayanan administrasi hingga analisis kebijakan.

Indonesia pun bergerak ke arah yang sama melalui transformasi digital pemerintahan dan pengembangan GovTech Indonesia. Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa instansi pemerintah tidak cukup hanya melakukan digitalisasi layanan, tetapi juga perlu mulai mempersiapkan diri menuju organisasi yang mampu memanfaatkan AI secara strategis. Lalu bagaimana dengan DJKN?

Dalam beberapa tahun terakhir, DJKN menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam transformasi digital. Berbagai sistem informasi telah dikembangkan untuk mendukung pengelolaan kekayaan negara, lelang, penilaian, maupun piutang negara. Selain itu, organisasi juga terus memperkuat integrasi sistem informasi, pengelolaan data dan data analytics, transformasi proses bisnis, learning organization, manajemen risiko, pengembangan kompetensi pegawai; serta penguatan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi.

Seluruh inisiatif tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar proyek teknologi, melainkan telah menjadi bagian dari strategi organisasi. Hasil analisis terhadap Laporan Kinerja DJKN 2025 menunjukkan bahwa fondasi tersebut telah terbentuk dengan baik. Melihat kondisi tersebut, dapat dikatakan bahwa DJKN telah berkembang menjadi organisasi yang data-driven, yaitu organisasi yang menjadikan data sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Namun, muncul pertanyaan berikutnya "Apakah menjadi data-driven sudah cukup untuk menghadapi era AI?"

Perbedaan mendasar antara organisasi digital dan AI-enabled organization terletak pada cara organisasi memanfaatkan teknologi. Pada organisasi digital, teknologi digunakan untuk mempercepat proses kerja, mengintegrasikan layanan, dan meningkatkan efisiensi. Sementara itu, pada AI-enabled organization, AI mulai menjadi bagian dari kapabilitas organisasi dalam membantu analisis, memberikan rekomendasi, mendukung pengambilan keputusan, bahkan menciptakan inovasi baru. Dengan kata lain, AI bukan hanya digunakan sebagai alat, tetapi menjadi bagian dari cara organisasi bekerja.

Transformasi menuju AI-enabled organization tentu tidak dapat dilakukan secara instan. Organisasi harus memiliki kesiapan yang memadai, baik dari aspek strategi, sumber daya manusia, maupun teknologi. Dari tiga dimensi AI Organizational Readiness, terlihat bahwa DJKN memiliki tingkat kesiapan yang cukup baik. Transformasi digital di DJKN mendapat dukungan yang kuat dari pimpinan. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan transformasi organisasi, penguatan tata kelola teknologi informasi, serta pembentukan Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi. Budaya organisasi juga terus diarahkan menuju pembelajaran berkelanjutan (learning organization) dan inovasi. Namun demikian, masih terdapat ruang pengembangan seperti tata kelola AI (AI Governance) dan kebijakan pemanfaatan AI secara terintegrasi. Dengan demikian, aspek organisasi dapat dikatakan siap, tetapi masih memerlukan arah strategis yang lebih spesifik terhadap AI.

Keberhasilan implementasi AI tidak bergantung pada teknologi semata, melainkan pada manusianya. DJKN selama ini telah banyak melakukan pengembangan kompetensi melalui berbagai program pelatihan, penguatan manajemen talenta, dan budaya belajar. Ini merupakan modal yang sangat penting. Namun demikian, diperlukan program-program yang secara khusus membangun kompetensi AI, misalnya AI literacy dan AI-assisted decision making. Ke depan, peningkatan kompetensi AI perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan SDM agar pegawai tidak hanya mampu menggunakan AI, tetapi juga mampu berkolaborasi dengan AI.

Dari sisi teknologi, DJKN memiliki fondasi digital yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan. Berbagai aplikasi telah terintegrasi dan pemanfaatan data analytics terus berkembang. Namun implementasi AI memerlukan beberapa prasyarat tambahan, antara lain: AI-ready data governance, metadata management, dan arsitektur AI yang terintegrasi. Artinya, fondasi teknologi sudah tersedia, tetapi perlu ditingkatkan agar mampu mendukung implementasi AI secara lebih luas.

Organisasi ini telah berhasil membangun fondasi digital yang kuat, namun masih perlu melangkah satu tahap lebih maju menuju organisasi yang mampu memanfaatkan AI secara sistematis. Transformasi tersebut tidak hanya membeli teknologi AI atau mengembangkan chatbot. Yang lebih penting adalah membangun kapabilitas organisasi sehingga AI benar-benar menjadi bagian dari proses bisnis dan pengambilan keputusan. Dengan fondasi yang telah dimiliki saat ini, peluang DJKN untuk menjadi salah satu instansi pemerintah yang memanfaatkan AI secara strategis sebenarnya sangat besar.

Perjalanan menuju AI-enabled organization bukanlah perlombaan untuk menjadi yang pertama menggunakan AI, melainkan bagaimana organisasi mampu memanfaatkan AI secara bertanggung jawab, aman, dan memberikan nilai tambah bagi pelayanan publik. DJKN telah memiliki modal yang sangat kuat berupa transformasi digital, budaya organisasi yang adaptif, SDM yang terus berkembang, serta infrastruktur teknologi yang memadai. Fondasi tersebut menjadi titik awal yang penting untuk melangkah menuju organisasi yang lebih cerdas, adaptif, dan berbasis kecerdasan buatan.