BUMN adalah aset strategis negara dan motor layanan publik. Seiring meningkatnya nilai investasi pemerintah dan kontribusi dividen, tersedia ruang untuk memperkuat tata kelola secara terukur—dengan mengadaptasi praktik baik global yang relevan bagi Indonesia.

Kinerja BUMN terus berkontribusi pada layanan publik dan perekonomian nasional. Laporan keuangan pemerintah terbaru menunjukkan peningkatan nilai penyertaan modal pemerintah (PMP) dari tahun ke tahun, sekaligus kenaikan setoran dividen, antara lain ditopang sektor perbankan. Ini menegaskan fondasi yang kian kokoh untuk melakukan penguatan tata kelola secara berkesinambungan.

Tulisan ini merangkum scoping review yang menyeleksi 46 studi dari basis data kredibel tentang tata kelola perusahaan milik negara di berbagai yurisdiksi maju. Tujuannya sederhana: menghadirkan gagasan yang siap diadopsi secara kontekstual, sehingga melengkapi agenda transformasi BUMN Indonesia tanpa menegasikan kekhasan mandat publik dan sosial yang diemban.

Lima Pilar Penguatan Tata Kelola yang Relevan untuk Indonesia

Kelima pilar berikut disajikan sebagai opsi penguatan yang dapat disesuaikan dengan regulasi dan kebutuhan nasional—bukan sebagai kritik, melainkan serangkaian inspirasi kebijakan.

1.   Penguatan Independensi Dewan Direksi

Riset menunjukkan peran direktur independen dalam meningkatkan kualitas pengawasan, memperkaya perspektif manajemen, dan menekan asimetri informasi. Praktik di beberapa negara menempatkan porsi direktur independen yang signifikan; misalnya Singapura lazim memiliki 50–70% direktur independen di BUMN. Untuk Indonesia, prinsipnya dapat diterapkan selektif dan bertahap, dengan memperhatikan mandat publik masing‑masing BUMN.

2.   Komite Nominasi yang Profesional dan Berimbang

Di Australia, Norwegia, dan Singapura, komite nominasi independen menjaring, menyeleksi, dan mengevaluasi kandidat dewan secara berkelanjutan. Mekanisme ini membantu memastikan kompetensi yang tepat dan keberlanjutan kepemimpinan. Indonesia dapat mengadopsi model komite nominasi yang memperkuat keterwakilan independen, sembari tetap menghormati ketentuan pemegang saham negara.

3.   Ukuran dan Keberagaman Dewan

Praktik OECD menunjukkan ukuran dewan lazim berada pada rentang 5–8 orang, yang memadai untuk menghadirkan keragaman keahlian dan pengalaman tanpa menghambat pengambilan keputusan. Di Indonesia, pengaturan komposisi bisa diarahkan untuk memperkuat keahlian sektor spesifik (misalnya energi, logistik, keuangan) dan kapasitas transformasi digital, sesuai orientasi strategis BUMN.

4.   Komite Audit yang Kuat dan Berkeahlian

Kehadiran Komite Audit yang dipimpin direktur independen berlatar keuangan/akuntansi merupakan praktik yang terbukti membantu menjaga kualitas pelaporan dan mengurangi praktik earning management. Bursa besar seperti LSE/NYSE mensyaratkan standar serupa pada emiten. Untuk Indonesia, penekanan pada keahlian audit dan manajemen risiko akan memperkuat kredibilitas dan kesiapan BUMN menghadapi dinamika pasar maupun proyek strategis.

5.   Pemisahan Peran Ketua Dewan dan CEO

Model yang memisahkan fungsi ketua dewan dan CEO—seperti yang lazim di Singapura—menciptakan checks and balances yang sehat, memungkinkan dewan memberi penilaian independen atas kinerja eksekutif. Penerapan di Indonesia dapat diatur berdasarkan klasifikasi BUMN (misalnya peran komersial vs. layanan publik), sehingga tetap luwes sekaligus menjaga akuntabilitas.

Mengadaptasi, Bukan Menyamakan

Masing‑masing negara memiliki mandat BUMN yang berbeda. Karena itu, adaptasi bertahap dan penyesuaian regulasi menjadi kunci. Di Indonesia, penguatan tata kelola dapat dipadupadankan dengan agenda transformasi yang telah berjalan—misalnya peningkatan layanan publik, penguatan permodalan yang pruden, dan orkestrasi proyek infrastruktur strategis—sehingga nilai ekonomi dan sosial dapat tumbuh beriringan.

Menatap Ke Depan

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa tata kelola yang baik memperkuat kinerja dan keberlanjutan. Dengan pondasi kinerja yang terus meningkat—tercermin pada tren investasi pemerintah dan kontribusi dividen—Indonesia memiliki modal kuat untuk melangkah ke fase berikutnya: menajamkan desain kelembagaan dan proses bisnis agar BUMN kian efektif, kompetitif, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Gagasan dalam tulisan ini adalah undangan untuk melanjutkan dialog kebijakan—mengambil yang cocok dari praktik global, menyesuaikan dengan kebutuhan nasional, dan mengeksekusinya secara konsisten. Dengan cara itu, BUMN Indonesia akan terus menjadi pilar pembangunan dan pelayan masyarakat yang tangguh.

Editor: Anda