Penilaian Sumber Daya Alam: Mengukur Nilai Mangrove sebagai Kekayaan Alam Indonesia

Penulis : Jerri Falson*

*Penulis merupakan mahasiswa program Doktoral pada Program Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan – IPB

Hutan mangrove adalah ekosistem khas yang tumbuh di wilayah peralihan antara laut dan daratan, khususnya di kawasan tropis. Ekosistem ini sangat produktif dan menjadi habitat penting bagi berbagai spesies, tumbuhan dan hewan yang mampu beradaptasi terhadap kondisi salinitas tinggi dan genangan air secara berkala. Mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan menyediakan berbagai jasa ekosistem, seperti penyerapan karbon, perlindungan pesisir, dan penyediaan habitat bagi biota laut bernilai ekonomi tinggi.

Namun, keberadaan mangrove terus terancam menghadapi tekanan akibat aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan (deforestasi), polusi, dan dampak perubahan iklim. Padahal, luas hutan mangrove dunia mencapai lebih dari 150.000 km² di 123 negara, dan sekitar 20 persen di antaranya berada di  Indonesia. Meski demikian, hanya sebagian kecil yang telah masuk dalam kawasan konservasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih kuat untuk melindungi dan mengelola ekosistem mangrove secara berkelanjutan.

Jasa Lingkungan pada Ekosistem Mangrove

Mangrove menyediakan berbagai jasa ekosistem yang sangat penting bagi kesejahteraan manusia. Secara umum, jasa ini dibagi ke dalam empat kategori utama:

1.   Jasa Penyediaan – meliputi hasil nyata seperti kayu, bahan bakar, dan hasil laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat pesisir.

2.  Jasa Pengaturan –berperan penting dalam mengontrol mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, mengatur kualitas air, berfungsi sebagai penghalang pelindung alami terhadap badai dan gelombang tinggi.

3.   Jasa Pendukung – menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies, termasuk tempat berkembang biak dan pembesaran bagi ikan dan biota laut lainnya, sehingga menjaga keanekaragaman hayati (biodiversity).

4.   Jasa Budaya –memberikan manfaat rekreasi, edukasi dan nilai spiritual bagi masyarakat, serta menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya komunitas pesisir.

Penilaian Jasa Ekosistem Mangrove

Sebagai bagian dari upaya pengelolaan kekayaan negara yang berkelanjutan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bersama Kementerian Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan kegiatan penilaian jasa ekosistem pada kawaasan hutan mangrove. Penilaian  bertujuan untuk mengukur nilai ekonomi dan jasa lingkungan yang dihasilkan mangrove, termasuk potensi penyerapan karbon dan dukungannya terhadap keanekaragaman hayati. Selain pendekatan pasar, kegiatan ini juga menggunakan pendekatan non-pasar, seperti penilaian kontijensi (contingent valuation) dan fungsi produksi (production function approach). Pelaksanaan penilaian mangrove ini dapat membantu mengungkap manfaat ekologis dan keanekaragaman hayati yang tidak memiliki harga langsung di pasar sekaligus dukungan menunjukkan peranannya dalam mitigasi perubahan iklim.

Sejak tahun 2023 hingga semester 1 2025, kegiatan penilaian telah dilakukan di beberapa kawasan konservasi, antara lain Kawasan Konservasi Pulau Pieh, Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, Kawasan Konservasi Taman Suaka Alam Kepulauan Aru, Kawasan Konservasi Sawu, Taman Nasional Bali Barat dan Tahura Ngurah Rai. Hasil penilaian menujukkan bahwa hutan mangrove memiliki kontribusi signifikan dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan wilayah pesisir. Upaya konservasi terhadap kawasan ini tidak hanya mencegah kehilangan keanekaragaman hayati tetapi juga menjaga keberlanjutan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar.

Penilaian Sumber Daya Alam sebagai Alat untuk Konservasi

Penilaian sumber daya alam hayati memainkan peran penting dalam mendukung kebijakan konservasi. Dengan memberikan nilai moneter terhadap jasa ekosistem mangrove, pemerintah dapat mempresentasikan bahwa keberlanjutan lingkungan memiliki nilai ekonomi yang nyata. Kesadaran ekonomi terhadap manfaat jangka panjang mangrove masih perlu terus ditingkatkan di berbagai kalangan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat lokal. Dalam banyak kasus, pembangunan jangka pendek seringkali dianggap lebih menguntungkan dibanding menjaga ekosistem mangrove, padahal jika dihitung secara menyeluruh, manfaat ekologisnya jauh lebih besar.

Melalui analisis biaya dan manfaat, penilaian sumber daya alam dapat membantu pembuat kebijakan memahami pertukaran nilai (trade-off) antara upaya konservasi mangrove versus kegiatan pembangunan. Misalnya, perlindungan pesisir dan dukungan terhadap perikanan yang disediakan oleh mangrove sering kali bernilai lebih tinggi daripada keuntungan jangka pendek dari konservasi lahan pesisir.

Walapun penelitian tentang penilaian jasa ekosistem mangrove terus berkembang, masih terdapat banyak wilayah yang belum terpetakan secara mendalam. Pengisian kekosongan pengetahuan ini sangat penting agar strategi konservasi di masa depan dapat disusun berdasarkan data dan nilai ekonomi yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Hutan mangrove memiliki peran vital bagi kesehatan lingkungan dan kesejahteraan manusia dengan menyediakan layanan penting seperti perlindungan pesisir, penyerapan karbon, dan dukungan bagi keanekaragaman hayati. Namun, ekosistem ini semakin terancam oleh aktivitas manusia dan perubahan iklim. Melalui kegiatan penilaian jasa ekositem, terutama pada ekosistem mangrove, DJKN Kementerian Keuangan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait berupaya memperkuat kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya ekosistem ini dan memastikan bahwa upaya konservasi berjalan efektif dan berkelanjutan. 

Kekayaan Negara tidak hanya bersumber dari penerimaan fiskal ataupun aset finansial, tetapi juga dari kekayaan yang dikuasai oleh Negara, termasuk kawasan konservasi yang memiliki tapak mangrove. Meskipun manfaatnya tidak selalu terukur dalam bentuk uang, objek ini memiliki layanan non-pasar yang nyata. Melalui penilaian sumber daya alam, nilai-nilai tersebut dapat diukur dan dijadikan dasar argumentatif yang kuat dalam pengambilan kebijakan perlindungan dan pengelolaan kekayaan alam negara.

Peran penting penilaian dalam mengelola kawasan ini akan saya tutup dengan sebuah kutipan dari Peter Drucker, “If you can’t measure it, you can’t manage it” - jika sesuatu tidak dapat diukur, maka tidak dapat dikelola. Prinsip inilah yang menjadi dasar penting bagi upaya bersama dalam menilai dan menjaga kekayaan alam Indonesia.