Jakarta - Indonesia, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, menyimpan rahasia sejarah yang terpendam di dasar lautnya. Ribuan kapal dagang, kapal perang, dan kapal-kapal lainnya yang tenggelam selama berabad-abad membawa serta muatan berharga yang kini menjadi harta karun. Benda-benda bersejarah ini tidak hanya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi juga merupakan warisan budaya yang menyimpan informasi penting tentang sejarah maritim dan kebudayaan Nusantara.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah segala jenis benda yang merupakan muatan kapal yang tenggelam dan memiliki nilai ekonomi, sejarah, budaya, dan/atau ilmu pengetahuan. Benda-benda ini bisa berupa barang berharga, artefak, atau bahkan potongan kapal itu sendiri. BMKT seringkali dianggap sebagai harta karun bawah laut yang menyimpan banyak misteri dan potensi.

Potensi sumber daya kelautan berupa BMKT tersebut perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional. Menyadari pentingnya hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan baru untuk meningkatkan daya guna BMKT dengan membuat peraturan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam, dengan adanya peraturan tersebut, BMKT diklasifikasikan menjadi:

1.    BMKT Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB): adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.

2.    BMKT Bukan ODCB: adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga tidak memenuhi kriteria sebagai cagar budaya.

Atas diterbitkannya Perpres tersebut, Kementerian Keuangan c.q. DJKN menetapkan PMK Nomor 169 Tahun 2023. Sebelum berlakunya PMK tersebut, pengelolaan BMN yang berasal dari BMKT diatur dalam PMK Nomor 184/PMK.06/2009. Seiring waktu, peraturan ini mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang terus berubah. PMK Nomor 169 Tahun 2023 memperkenalkan ketentuan yang lebih komprehensif dan maksimal dalam mengatur pengelolaan BMKT. Perubahan ini mencakup berbagai aspek penting yang dirancang untuk meningkatkan pengelolaan BMKT. Berikut adalah perbedaan pengaturan antara kedua peraturan tersebut:

PMK Nomor 169 Tahun 2023 menghadirkan perubahan signifikan dalam pengelolaan BMKT dibandingkan dengan PMK Nomor 184/PMK.06/2009. Pengaturan baru ini memperkenalkan ketentuan yang lebih komprehensif untuk mendukung optimalisasi potensi BMKT dalam pembangunan nasional yang mencakup aspek-aspek seperti pemindahtanganan melalui penjualan atau hibah, penggunaan sementara, serta pemanfaatan BMKT dalam bentuk sewa atau pinjam pakai.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2023, pemerintah telah membuka peluang lebih besar untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan benda muatan kapal tenggelam dan dapat menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam eksplorasi dan pemanfaatan aset bawah laut Indonesia.

Penulis: Adinda Rachma