Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 sesuai data dari Kementerian Keuangan menunjukkan performa yang luar biasa. Pendapatan Negara yang berasal dari beberapa sektor mengalami peningkatan yang signifikan. Dapat kami gambarkan sebagai berikut: Pendapatan negara APBN Tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 30,6 persen sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan terjaga serta dorongan harga komoditas yang relatif masih tinggi.

Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun. Realisasi penerimaan negara ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan cukai.[1]

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliunatau 106,3 persen target, tumbuh 18 persen.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai komponen pendapatan negara juga menghadirkan cerita yang menggembirakan. Realisasi PNBP tahun 2022 sebesar Rp588,3 triliun atau 122,2 persen dari target Perpres 98/2022, tumbuh 28,3 persen dari tahun lalu yang juga sudah melonjak naik di level Rp458,5 triliun.

Dari gambaran tersebut di atas, Indonesia selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian. Perekonomian Indonesia terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. Kinerja APBN 2022 mampu meredam gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Hal ini tercermin dari kinerja positif perekonomian Indonesia yang melaju kuat di tengah turbulensi ekonomi global. PDB nasional tumbuh kuat sebesar 5,72 persen pada triwulan III-2022 (yoy) dan sudah melampaui level PDB prapandemi dan indikator-indikator ekonomi makro juga menunjukkan penguatan.

Apabila kita telaah berita dari beberapa media, baik elektronik dan cetak,  di tengah ketidakpastian perekonomian dunia yang dihadapkan pada beberapa kondisi yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa hambatan yang masih mendera untuk bangkitnya perekonomian dunia diantaranya: satu, hampir semua bank sentral dunia menaikkan suku bunga yang berakibat pada bunga pinjaman bank dan KPR naik. Dampak langsungnya pertumbuhan sektor riil terhambat, penyeluran kredit anjlok, dan lapangan kerja baru berkurang; dua, inflasi yang masih tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus tergerus, karena harga kebutuhan yang semakin tinggi, sehingga standar hidup masyarakat menjadi turun; tiga, Panasnya suhu geo politik dunia dimana peperangan antara Rusia dan Ukraina belum menunjukkan akan berakhir. Hal ini tentunya menimbulkan dampak beberapa harga komoditi dunia meningkat seperti gandum, pupuk, migas dan lainnya.

Beberapa negara di tahun 2022 menunjukkan angka inflasi yang lebih tinggi dari Indonesia (5,95 persen) seperti Amerika Serikat sebesar 8,2 persen, Meksiko 8,7 persen, Italia 8,9 persen, Uni Eropa 9,1 persen, Inggris Raya 9,9 persen, Jerman 10 persen, Rusia 15,1 persen, Thailand 6,4 persen.[2] Dengan tingkat inflasi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah dengan mendorong peran kerjasama pengendalian inflasi di pusat dan daerah salah satunya dengan melaksanakan identifikasi wilayah surplus dan defisit, serta menjadi fasilitator yang baik, untuk mendorong kerjasama antar daerah dalam upaya pengendalian inflasi.

Berhasilnya kinerja APBN sebagai shock absorber dalam meredam dan melindungi perekonomian masyarakat Indonesia dari berbagai ancaman seperti inflasi, harga komoditi pokok yang volatile, kenaikan suku bunga, dan yang dapat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat. Keberhasilan ini tercermin dari kinerja APBN selama tahun 2022 yang dapat digambarkan sebagai berikut : defisit APBN Tahun 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3% yakni 2,38%,lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai 4,57%. Defisit dan keseimbangan primer turun signifikan mendekati level sebelum pandemi disertai pembiayaan anggaranyang lebih efisien.

Defisit APBN 2022 ditutup dengan Rp464,3 triliun atau jika dipresentasikan dengan PDB hanya 2,38%. Angka ini jika dibandingkan APBN awal dan Perpres 98/2022 jauh lebih rendah yaitu Rp868 triliun di APBN awal dan Rp840,2 triliun di Perpres 98/2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa sisi pembiayaan juga menghasilkan cerita sukses. Awal tahun APBN 2022 di desain pembiayaan anggaran mencapai Rp868 triliun dan berhasil diturunkan hingga Rp583 triliun, jauh lebih rendah dari realisasi tahun 2021 Rp871,7 triliun. Hal tersebut berarti adanya penurunan konsisten selama dua tahun berturut-turut. APBN 2022 yang selama tiga tahun ini adalah menjadi instrumen yang sungguh sangat diandalkan masyarakat, pemerintah, dan perekonomian untuk bisa terus bekerja di dalam mengawal pemulihan.[3]

Berdasarkan uraian dan data yang disajikan di atas, penulis sangat optimis dengan kinerja APBN Tahun 2023 dapat kembali mengulang sukses kinerja APBN Tahun 2022 dengan pertimbangan sebagai berikut :

1.     Kerja keras APBN selama kurang lebih 3 tahun terakhir telah berhasil menjaga masyarakat dan perekonomian dan terbukti tangguh menghadapi berbagai guncangan dan ancaman ketidakpastian. Kinerja APBN 2022 mampu meredam gejolak ekonomi dan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Hal ini tercermin dari kinerja positif perekonomian Indonesia yang melaju kuat di tengah turbulensi ekonomi global;

2.     Tahun 2023 adalah tahun penuh optimisme dan harapan namun tetap waspada. Pemerintah optimis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi;

3.     Sebagai bentuk kewaspadaan dan antisipasi akan adanya dinamika global di tahun 2023, maka perlu adanya SInergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengawal perekonomian harus terus diperkuat, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan beberapa pihak, seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta pemerintah daerah demi menjaga APBN sehat, ekonomi kuat;

4.     Dukungan masyarakat, pemda, K/L, media, dan seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah mendukung kesuksesan pelaksanaan APBN 2022. Mari bersama kita kawal APBN 2023, kawal Uang Kita agar masyarakat makin sejahtera;

5.     Kinerja positif APBN tahun 2022 menjadi modal yang kuat untuk menghadapi tahun 2023 dan konsolidasi fiskal. APBN 2023 didesain tetap optimis namun dengan kewaspadaan yang tinggi untuk mengantisipasi ketidakpastian dengan kebijakan fiskal yang diarahkan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”;

6.     Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan di tengah risiko ketidakpastian perekonomian global dan memperkuat peran APBN sesuai fungsi dasarnya: alokasi, distribusi, dan stabilisasi;

7.     Kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan negara untuk mendukung konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha tetap kondusif. Pemerintah akan melihat secara hati-hati komponen-komponen yang menyumbangkan Penerimaan Negara, baik perpajakan, kepabeanan dan cukai, maupun PNBP untuk mengidentifikasi kemungkinan dinamika global yang akan mempengaruhi target penerimaan negara tahun 2023, serta akan memperkuat langkah-langkah pengamanan penerimaan;

8.     APBN 2023 siap mendukung berbagai target pembangunan dengan fokus pada human capital, physical capital, dan antisipasi ketidakpastian. Kebijakan belanja berfokus untuk meningkatkan kualitas SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian;

9.     Kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih sasaran dan berkeadilan, namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat serta dlakukan pada waktu yang tepat. Kebijakan subsidi terus didukung dengan akselerasi reformasi menuju sistem perlinsos sepanjang hayat dan adaptif untuk mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan pembangunan SDM jangka panjang;

10.  Kebijakan transfer ke daerah semakin diperkuat dengan implementasi UU HKPD dan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan public dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan agar mampu mendorong pemulihan ekonomi di daerah, dengan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah serta harmonisasi belanja pusat-daerah;

11.  Demi menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan jangka panjang, APBN 2023 disusun ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit APBN kembali di bawah 3 persen PDB dan pertama kalinya target pajak di atas Rp2 ribu triliun;

12.  Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pengelolaan utang yang aman dan kredibel, serta mendorong pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan proyek strategis pusat dan daerah.

Atas pertimbangan tersebut di atas, penulis sangat optimis di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi perkiraan sekitar 5,1 persen – 5,3 persen sebagaimana pernyataan Menteri Keuangan. Inflasi masih dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap bagus. Tetap kuatnya kinerja ekspor nonmigas terutama bersumber dari ekspor produk manufaktur, seperti logam mulia dan perhiasan, serta pakaian dan aksesorinya, yang tercatat meningkat. Selain itu, ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti CPO, bahan bakar mineral termasuk batubara tetap terjaga, didukung oleh penguatan kebijakan Pemerintah dan harga komoditas global yang masih tinggi. Kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun tetap waspada menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.

Penulis : Agus Rodani

Pegawai pada Kanwil DJKN Kalbar