Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Artikel DJKN
PENGENALAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN MANAJEMEN RISIKO ATAS ASET
Jose Arif Lukito
Rabu, 08 Juni 2022 pukul 15:14:17   |   702 kali

PENGENALAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN MANAJEMEN RISIKO ATAS ASET

Jose A. Lukito (jose@kemenkeu.go.id)

Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara - DJKN


Kebutuhan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim atas aset pemerintah dilakukan dengan penerapan manajemen risiko atas aset pemerintah guna mendukung efektifitas penggunaannya, mempertahankan kualitas layanan dan memastikan risiko seminimal mungkin bagi pengguna layanan (stakeholders) yang menggunakan layanan pada fasilitas Pemerintah. Termasuk masukan bagi kebijakan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengasuransian BMN sepanjang telah dilakukan piloting dan kalibrasi. Adaptasi perubahan iklim harus menjadi bagian dari kebijakan yang ada berikut ketersediaan pendanaan. Terdapat banyak aspek dalam rangka menghadapi perubahan iklim atas aset yang dimiliki pemerintah, salah satunya adalah manajemen risiko atas aset pemerintah, tanpa perlu memulai dari awal mengingat Kementerian Keuangan d.h.i. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mengenal dengan baik manajemen risiko sebagai bagian dari dinamika organisasi yang dibahas dalam Dialog Kinerja Organisasi (DKO) selama ini. Selanjutnya atas manajemen risiko yang sudah ada tinggal ditinjau, dikembangkan, dan dimodifikasi seperlunya, untuk memastikan bahwa dampak perubahan iklim saat ini dan potensi risiko di masa depan semakin tajam.

Tabel 1. Dampak perubahan iklim pada bangunan dan pilihan adaptasi (diadaptasi dari ABCB (Australian Building Codes Board) (2010); AGO (2006); (Amitrano et al., 2007); Cuny (1994); Freeman dan Warner (2001) Otero dan Marti (1995); Snow dan Prasad (2011)

Dampak Iklim

Potensi Masalah Bangunan

Potensi Risiko

· Banjir

· Kenaikan permukaan laut

· Kekeringan

· Intensitas curah hujan

Stabilitas lokasi

- Peningkatan pergerakan tanah

- Peningkatan erosi dan risiko longsor

Sistem drainase

- Ketidakmampuan drainase untuk mengatasi volume air.

- Air limpasan (stormwater) mengalir kembali ke dalam gedung

· Banjir

· Salinitas (peningkatan kadar garam)

· Kenaikan permukaan laut

· Kekeringan

· Intensitas curah hujan

· Cyclones

Pondasi, struktur, dinding, lantai, daya tahan dan akses

- Rusaknya dan/atau kegagalan fungsi struktur dan pondasi

- Peningkatan kerusakan karena instabilitas pondasi yang disebabkan oleh salinitas dan asam sulfat.

- Ketidakmampuan struktur untuk mengatasi beban angin yang tinggi

- Ketidakmampuan struktur untuk mengatasi badai

- Kerusakan struktural akibat penetrasi air

- Kerusakan termasuk retak dan degradasi material

- Kerusakan akibat penetrasi air

- Bahan cladding menjadi udara, tekanan angin tinggi

- Kerusakan dan gerakan termasuk retak dan degradasi material, mengakibatkan kerusakan struktural.

- Mengurangi umur bahan bangunan

- Gerakan dan kondisi retak di jalur akses atau jalan

· Angin

· Suhu

· Intensitas hujan

Atap dan pelapis atap

- Kerusakan/retak dan degradasi material

- Bahan atap berisiko rusak atau terbawa oleh dorongan angin kencang

- Kerusakan akibat luapan selokan

· Banjir

· Kenaikan permukaan laut

Kesehatan dan Amenitas (sarana, prasarana, fasilitas, dll)

- Peningkatan suhu yang mempengaruhi penghuni bangunan

- Kelembaban yang menyebabkan pertumbuhan mikrobiologis yang menyebabkan peningkatan alergi dan masalah pernapasan

· Salinitas

· Kenaikan permukaan laut

· Banjir

· Intensitas hujan

Penetrasian/rembesan air

- Peningkatan kerusakan material bangunan/gedung

· Kekeringan

· Kenaikan suhu

Air, penggunaan energy, dan efisiensi

- Kurangnya supply air yang diperlukan

- Peningkatan penggunaan AC

- Insulasi tidak memadai

Manajemen risiko perubahan iklim dapat dianggap sebagai perpanjangan dari manajemen risiko yang sudah ada dan menjadi bagian dari proses manajemen dan pengambilan keputusan yang ada di DJKN. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa perubahan iklim diperkirakan tidak akan menciptakan risiko baru, tetapi dapat mengubah frekuensi dan intensitas risiko dan bahaya yang ada. Namun pendapat lain menyatakan bahwa data dan fakta mengungkapkan beberapa kasus perubahan iklim merupakan jenis risiko baru. Pendekatan berbasis risiko dalam kajian ini juga menghasilkan sebuah framework yang dikembangkan dari:

a. Standar Australia “AS 5334” sebagai pendekatan berbasis risiko untuk adaptasi perubahan iklim atas pemukiman dan infrastruktur yang berakar dari ISO31000, tetapi disesuaikan untuk risiko perubahan iklim sebagaimana tergambar dalam gambar alur proses manajemen risiko berikut dalam Lukito (2018);

b. Pedoman lain yang ada juga dipertimbangkan, seperti dokumen berjudul ‘Climate change impacts and risk management: a guide for business and government’ yang diterbitkan oleh Australia Greenhouse Office of the Department of Environment and Heritage atau Department of the Environment and Energy tahun 2006. Dokumen ini adalah panduan untuk mengintegrasikan dampak perubahan iklim ke dalam manajemen risiko dan kegiatan perencanaan strategis lainnya di organisasi sektor publik dan swasta Australia; dan

c. Pendekatan berbasis risiko dalam adaptasi perubahan iklim konteks Indonesia, yang dikenal sebagai pendekatan “Kajian dan Risiko Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI)” yang diperkenalkan oleh ahli dari Indonesia. KRAPI adalah penilaian risiko dan adaptasi perubahan iklim yang awalnya dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia pada tahun 2012 yang bertujuan merumuskan adaptasi perubahan iklim untuk perencanaan pembangunan (sektoral). Namun demikian, pendekatan ini dianggap umum, dan dimana adaptasi perubahan iklim untuk pengelolaan aset belum ditentukan. Oleh karena itu, pendekatan ini perlu diperluas untuk mencakup sektor aset pemerintah terutama bangunan.

Terkait penerapannya dalam tahapan-tahapan pengelolaan BMN, maka dilakukan pada saat perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN) baik untuk Pengadaan dan Pemeliharaan. Hasil monitoring dan evaluasi atas manajemen risiko menjadi masukan dalam RKBMN dimaksud. Peran data menjadi hal yang sangat penting dan diperlukan kajian lebih lanjut denga studi kasus di wilayah yang telah dipertimbangkan rentan dampak perubahan iklim antara lain Jakarta dan Semarang untuk kemudian strateginya direplikasi di kota lain yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Framework yang dibangun dalam Kajian ini berbasis risiko artinya pola Manajemen Risiko yang telah ada saat ini tinggal dikembangkan lebih lanjut untuk konteks aset. Sebelum diterapkan sebaiknya dilakukan pengujian dan kalibrasi sehingga dapat dijadikan salah satu pedoman penambahan substansi dalam Peraturan Menteri Keuangan No.150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara dan menjadi referensi dalam penambahan materi pada PMK No.97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

_____________________

*Tulisan merupakan pendapat pribadi

Referensi

1. AGO. (2006). Climate change impacts and risk management: a guide for business and government.

2. Cooper, R. (2014). Consensus at last? Australian Standard AS 5334:‘Climate change adaptation for settlements and infrastructure’.

3. CSIRO. (2007). Infrastructure and Climate Change Risk Assessment for Victoria, A Victoria Government Initiative, Australia. Retrieved from http://www.climatechange.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/73243/InfrastructureriskassessmentPart1.pdf.

4. de Wilde, P., & Coley, D. (2012). The implications of a changing climate for buildings. Building and Environment, 55, 1-7.

5. du Plessis, C., Irurah, D., & Scholes, R. (2003). The built environment and climate change in South Africa. Building Research & Information, 31(3-4), 240-256.

6. Guan, L. (2007). Status of current research on the implication of climate change on built environment. In ANZAScA 2007-Architectural Science Association 41st Annual Conference: Deakin University.

7. Guan, L. (2009). Preparation of future weather data to study the impact of climate change on buildings. Building and Environment, 44(4), 793-800.

8. Hasegawa, T. (2004). Climate change, adaptation and government policy for the building sector. Building Research & Information, 32(1), 61-64.

9. Jones, K., & Desai, A. (2006). An asset management strategy to accommodate a changing climate. (In: Proceedings of the CIB W70 Trondheim International Symposium: Changing User Demands on Buildings - Needs for lifecycle planning and management. Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway), 189-197. Retrieved from http://gala.gre.ac.uk/id/eprint/9664.

10. Lukito, Jose Arif. Framework for climate change adaptation for incorporation in public asset management: An Indonesian context. Diss. Queensland University of Technology, 2018.

11. Lukito, Jose Arif, Connie Susilawati, and Ashantha Goonetilleke. "Climate change adaptation in the management of public buildings: an Indonesian context." International Journal of Building Pathology and Adaptation (2018).

12. Queensland Government. (2011). Climate Change: Adaptation for Queensland,.

13. Salagnac, J.-L. (2004). French perspective on emerging climate change issues. Building Research & Information, 32(1), 67-70. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/0961321032000153725. doi:10.1080/0961321032000153725

14. Salim, W., Suroso, D. A., Fitriyanto, M. S., & Bisri, M. B. F. (2012). Guidelines for Climate Risk and Adaptation Assessment and Its Policy Mainstreaming.

15. Standards Australia. (2009). 31000: 2009 Risk management–Principles and guidelines. International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland.

16. Standards Australia. (2013). AS 5334, Climate change adaptation for settlements and infrastructure - A risk based approach’ Standards Australia Internal Ltd, Sydney.

17. Steemers, K. (2003). Towards a research agenda for adapting to climate change. Building Research & Information, 31(3-4), 291-301.

18. Susilawati, C., & Goonetilleke, A. (2013). Climate change adaptation for public buildings management: stakeholder roles and responsibilities. In Proceedings of the 9th Annual International Conference of the International Institute for Infrastructure Renewal and Reconstruction, Risk-informed Disaster Management: Planning for Response, Recovery and Resilience.

19. The Climate Institute. (2012). Executive Summary, Coming Ready or Not: Managing climate risks to Australia's infrastructure. . Retrieved from http://www.climateinstitute.org.au/verve/_resources/ComingReadyorNot_ExecutiveSummary_October2012_v3.pdf.

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini