Salah satu hasil dari reformasi manajemen keuangan pemerintah pada tahun 2003/2004 adalah Badan Layanan Umum (BLU). BLU ini merupakan penerapan konsep New Public Management/NPM (Christopher Hood, 1991) dan Reinventing Government (Osborne,1992).

Dalam konsep NPM, institusi pemerintah perlu menerapkan manajemen yang efektif, efisien dan berorientasi hasil seperti yang diterapkan di sektor swasta. Organisasi pemerintah harus meninggalkan manajemen yang kaku, berbelit dan hirarkis. Oleh sebab itu manajemen pemerintahan harus adaptif/fleksibel, desentralisasi wewenang, mengambil keputusan dengan cepat, profesional, serta berorientasi pada hasil dan stakeholders.

Salah satu konsep reinventing government adalah enterprising the government yang mentransformasikan birokrasi pemerintah menjadi wirausaha pemerintah. Wirausaha dimaksud adalah birokrasi pemerintah harus menggunakan sumberdaya secara efektif, efisen; kompetitif; dan berorientasi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, BLU harus menerapkan manajemen yang efektif, efisien, profesional dan berorientasi hasil; debirokratisasi; dan pendelegasian wewenang yang mempercepat pengambilan keputusan. Disamping itu, BLU harus mengoptimalkan penggunaan resources untuk meningkatkan kinerja.

Sejak tahun 2005, perkembangan BLU (terbit PP 23/2005 yang mengatur BLU) signifikan. Tahun 2005 BLU Pemerintah Pusat hanya berjumlah 23 BLU, menjadi 252 BLU tahun 2020. Adapun rinciannya, rumpun kesehatan berjumlah 107 rumah sakit (RS); pendidikan berjumlah 106 Perguruan Tinggi Negeri (PTN); pengelola dana berjumlah 10 BLU; pengelola kawasan berjumlah 5 BLU; dan penyedia barang/jasa lainnya berjumlah 24 BLU.

Dengan jumlah BLU di atas, kontribusi BLU terhadap pembangunan nasional dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kesehatan. Sesuai dengan Undang-Undang Rumah Sakit, semua RS pemerintah wajib berstatus BLU. Dengan meningkatnya status rumah sakit menjadi BLU, peran RS dalam bidang kesehatan semakin meningkat. Pada pandemi Covid-19, 90% RS BLU menjadi rujukan Covid-19. Jumlah RS BLU yang hanya sebesar 3,06% mampu berkontribusi kepada 15,04% layanan RS di Indonesia. RS BLU juga melayani lebih 80% pasien BPJS.

2. Pendidikan. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan nasional adalah kualitas SDM. Hal ini selaras dengan pendapat Adam Smith yang menyatakan SDM sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa. Oleh sebab itu, PTN BLU mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Jumlah PTN BLU yang hanya 2,96 persen, mampu mendidik 25,45 persen dari total mahasiswa. Di samping itu, PTN BLU memberikan beasiswa kepada 152.000 mahasiswa tidak mampu, mendanai 30.000an riset, 5.000an HaKI dan lain-lain.

3. Pengelolaan Dana. BLU pengelola dana mempunyai peran penting dalam membantu pendanaan UMKM, peningkatan kualitas SDM melalui pemberian beasiswa S2 dan S3, pembangunan infrastruktur jalan tol dan telekomunikasi, pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan lain-lain.

Untuk pendanaan UMKM, BLU telah mengucurkan dana sebesar Rp 31 triliun termasuk untuk pendanaan usaha mikro (UMi). Untuk telekomunikasi, BLU melalui Palapa Ring telah menghubungkan 57 kabupaten/kota dengan panjang 12.148 km melalui pembangunan jaringan dan BTS

4. Pengelola Kawasan. BLU pengelola kawasan telah berkontribusi dalam mengembangan kawasan ekonomi, optimalisasi pemanfaatan aset negara dan lain-lain.

5. Penyedia Barang/Jasa Lainnya. BLU penyedia barang/jasa lainya telah berhasil mensuplai 2,7 juta dosis inseminasi buatan atau setara 60 persen dari kebutuhan nasional dan 44-52 persen vaksin ternak/hewan misalnya antrax, flu burung.

Di samping kontribusi di atas, pada tahun 2020 BLU mengelola aset sebesar Rp962 triliun dan pendapatan sebesar Rp69,68 triliun. Jika aset dan pendapatan tersebut dikelola secara maksimal, akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan BLU dan kontribusinya terhadap masyarakat dan pembangunan nasional.

Melihat jumlah dan kontribusi BLU di atas, BLU mempunyai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Secara sistem, pengelolaan keuangan BLU sudah relatif baik walau masih perlu ditingkatkan fleksibilitasnya. Namun yang terpenting adalah tantangan internal BLU sendiri. BLU harus dapat meningkatkan kualitas leadership dan manajerial, mengoptimalkan pengelolaan resources serta birokrasi yang efektif dan efisien. Di samping itu, BLU harus selalu berinovasi dan menjadikannya bagian dari DNA-nya. Innovation is the outcome of habit, not a random act (Sukant Ratnakar).

Edward UP Nainggolan, Kakanwil DJKN Kalimantan Barat.