Dalam melakukan perubahan pada organisasi pemerintahan, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan Sumberdaya Manusia/SDM (Human Approach), kelembagaan (Institustional Approach) dan sistem (System Approach). Pendekatan SDM dilakukan untuk meningkatkan kemampuan soft dan hard competency sehingga organisasi pemerintah dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Pendekatan kelembagaan dilakukan dengan reformasi ketentuan perundangan, struktur organisasi pemerintah yang efisien dan agile.Sementara itu pendekatan sistem dapat dilakukan dengan memperpendek sistem dan prosedur, memanfaatkan teknologi informasi dalam business process organisasi pemerintah untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi/efektivitas pemerintahan.

Peran Penting SDM dalam Organisasi

SDM pemerintah mempunyai peran utama dalam organisasi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam "General System Theory”, SDM merupakan unsur yang menjalankan organisasi berfungsi secara efektif dan efisien. Sebaik apapun kelembagaan dan sistem yang dibangun oleh pemerintah, yang melaksanakannya adalah SDM. Pemerintah telah banyak melakukan pembenahan kelembagaan dan sistem tetapi kinerjanya termasuk kualitas pelayanan tetap biasa-biasa saja.

Salah satu contohnya adalah satuan kerja yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD). BLU adalah salah satu hasil reformasi keuangan negara yang bertujuan meningkatkan kinerja termasuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu BLU diberikan fleksibilitas dalam kelembagaan maupun sistem pengelolaan keuangan. Namun, masih banyak BLU yang kinerjanya tidak seperti yang diharapkan.

Kondisi di atas terjadi karena pola pikir (mind-set) SDM yang belum berubah, mulai dari pimpinan sampai level pegawai yang terendah. Kondisi yang sama juga terjadi pada banyak organisasi pemerintah lainnya, walaupun telah dilakukan pembenahan kelembagaan dan sistem. Bahkan Pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi sejak tahun 2010 melalui Perpres Nomor 81Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Urgensi Perubahan Mind Set Birokrat

Mind-set atau pola pikir merupakan nilai-nilai atau keyakinan dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku termasuk dalam bekerja. Mind-set seseorang dipengaruhi antara lain mentalitas,budaya, pendidikan, pegalaman. Mind-set dapat diubah namun membutuhkan waktu yang relatif lama. Berdasarkan beberapa penelitian, mind-set sesorang dapat diubah paling cepat 2 (dua) tahun.

Sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia, perubahan mind-set dan cultureset akan mendorong tercapainya birokrasi yang bersih dan bebas dari KKN,peningkatan kualitas layanan publik, kapasitas dan akuntablitas kinerja birokrasi. Ketiga hal tersebut akan menciptakan organisasi pemerintah yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan diatas, harus dilakukan perubahan mind-set (pola pikir) SDM pemerintah dan budaya kerja (culture-set) sehingga tercipta birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan profesional. Birokrat harus mempunyai mind-set yang melayani masyarakat, memberikan capaian kinerja terbaik (best performance),dan berorientasi pada hasil (outcomes).

Perubahan mind-set SDM dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pimpinan sebagai role model. Birokrat pemerintah Indonesia masih dipengaruhi budaya patrilinial dan budaya ”feodal”. Hal ini dapat dimaklumi karena sebelum kemerdekaan Indonesia, Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan. Pengaruh budaya tersebut menempatkan pimpinan sebagai panutan. Oleh sebab itu pimpinan pemerintahan harus melaksanakan semboyan Ki Hajar Dewantara "Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya MangunKarsa, Tut Wuri Handayani"

- Seleksi pegawai pemerintahyang bebas dari KKN dan pengembangan SDM dengan merit system. Seleksi penerimaan SDM yang menerapkan best pratices, akan menghasilkan pegawai yang berkualitas dan kinerja yang terbaik. Demikian juga, pengembangan karir, selayaknya menggunakan merit system. Kebijakan dan manajemen SDM harus berdasarkan kompetensi, kinerja, adil, dan bebas dari primordialisme. Buah yang manis hanya bisa dipetik dari pemilihan bibit yang baik dan cara menanam yang benar (Harry Slyman).

- Peningkatan SDM pemerintah secara berkelanjutan. Salah satu unsur terpenting dalam mengubah mind-set SDM pemerintah adalah melakukan pengembangan kualitas SDM dengan peningkatan soft dan hard competency. Soft competency berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain. Soft competency (orientasi pelayanan, integritas, berpikir inovatif dan kreatif, mengelola emosi dengan baik, problem solving dan lain-lain) akan mempengaruhi hard competency dan kinerja SDM. Hard competency berkaitan kemampuan melaksanakan teknis pekerjaan. Kemampuan ini dapat dilakukan dengan pendidikan dan latihan pekerjaan teknis personil pemerintah yang bersangkutan.

Bangsa Indonesia membutuhkan SDM pemerintah yang berpola pikir melayani,berintegritas, inovatif dan kreatif, dan berjiwa nasionalis. SDM yang demikianakan menjadi agent of change dan agent of development yang membawa Indonesia Maju.

Penulis : Edward UP Nainggolan

(Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat)