Pada tanggal 25 Agustus 2020 Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Jalan Tol pertama di Provinsi Aceh, yaitu Ruas Sigli - Banda Aceh. Ruas yang saat ini telah beroperasi adalah Seksi IV Blang Bintang – Indrapuri sepanjang 13,5 KM, yang merupakan bagian dari Ruas Sigli – Banda Aceh sepanjang 74 KM. Pembukaan jalan tol ini merupakan implementasi poin ketiga Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memberikan prioritas lebih untuk pembangunan insfrastruktur fisik di daerah yang masuk kategori 3T, yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, pemerintah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero), selanjutnya disebut PT. HK, untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS-red). Jalan tol ini akan menghubungkan Bakauheni di Provinsi Lampung sampai Banda Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan direncanakan akan beroperasi penuh pada 2024.

Pembangunan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh khususnya dan JTTS pada umumnya, merupakan kerja bersama semua pemangku kepentingan dan melibatkan baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah seperti Menko Perekonomian, KPPIP, Kementerian PUPR, BPN, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan yang lain. Khusus di internal DJKN, Jalan Tol Sigli – Banda Aceh merupakan wujud sinergi antara unit pengelola aset dan unit-unit pengelola investasi.

Pengelola Aset dan Pengelola Investasi

Sebagaimana kita ketahui bahwa DJKN merupakan pengelola aset dan investasi, tusi sebagai pengelola aset (atau pengelola barang) merupakan fungsi DJKN selaku bagian dari Kementerian Keuangan (BA 015), sementara tusi sebagai pengelola investasi karena DJKN merupakan bagian dari Bendahara Umum Negara (BA 999). Terwujudnya Jalan Tol Banda Aceh - Sigli merupakan salah satu wujud nyata sinergi antara unit Pengelola Aset dan unit-unit Pengelola Investasi.

Unit pengelola investasi yang berperan cukup signifikan dalam pengalokasian investasi dalam pembangunan JTTS adalah Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, selaku Unit In Charge (UIC) Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam APBNP Tahun 2015 telah dialokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. HK sebesar Rp3,6 Triliun1 yang digunakan untuk pembangunan JTTS2. Nilai PMN ditambah secara bertahap yaitu sebesar Rp2 Triliun (2016), Rp10,5 Triliun (2019), Rp11 Triliun (2020)3 dan ditahun 2021 direncanakan PT. HK akan memperoleh tambahan PMN sebesar Rp6,2 Triliun4. Total Rp33,3 Triliun telah dan akan disuntikkan negara kepada ekuitas PT. HK sehingga dapat menjalankan penugasan untuk membangun JTTS. Dari sini tergambar bahwa DJKN memiliki kontribusi yang tidak kecil yaitu sebagai enabler sebagian modal yang digunakan oleh PT. HK untuk membangun JTTS.

Selain melalui PMN yang disuntikkan kepada PT. HK, DJKN juga berkontribusi melalui alokasi Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dialokasikan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN-red). Sesuai amanat dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 j.o Perpres Nomor 58 tahun 2017, JTTS termasuk dalam PSN, dan pendanaan pengadaan lahannya dianggarkan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN-red) Pengelolaan Investasi Pemerintah, dalam hal ini melalui BLU LMAN. Sejak tahun 2016 hingga 2020 alokasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN mencapai Rp91,3 Triliun3, tidak seluruhnya untuk pembebasan tanah JTTS namun juga untuk PSN di tempat lain di seluruh Indonesia.

Kontribusi lain dari unit DJKN adalah melalui persetujuan Pengelola Barang (dhi KPKNL Banda Aceh) atas tanah satuan kerja yang terkena pembebasan tanah untuk keperluan Jalan Tol Sigli – Banda Aceh. Kontribusi pengelola aset tidak berupa dana atau materi tetapi lebih kepada proses alih status tanah dari satuan kerja kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR-red) untuk digunakan sebagai lahan pembangunan jalan tol. Hal ini sejalan dengan optimalisasi pendayagunaan BMN agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi negara, serta manfaat sosial bagi masyarakat.

-Rachmadi, Kanwil DJKN Aceh-

(editor: anton w)

Referensi:

1)  UU Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 tahun 2014 tentang APBN Tahun Anggaran 2015.

2)  Nota Keuangan APBNP Tahun 2015, diunduh melalui laman:

     https://www.kemenkeu.go.id/media/6627/nota-keuangan-apbn-p-2015.pdf

3)  Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN TA 2021, diunduh malalui laman:

     https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/uu-apbn-dan-nota-keuangan/

4)  UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021