Tahun 2019, ekonomi Indonesia menduduki peringkat ke-16 dunia dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$1.12 triliun dan tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan menurut data World Economic Forum (WEF), pada tahun 2024, diprediksi ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat ke-5 dunia dengan PDB sebesar US$5.3 triliun.

Prediksi tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dan angkatan kerja produktif yang signifikan sehingga meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Disamping itu, Indonesia juga mempunyai penduduk yang cukup besar yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

PDB dan Kesejahteraan Rakyat

Sebagaimana diketahui, PDB adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu tanpa melihat siapa yang memproduksinya. PDB hanya salah satu indikator untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu negara secara agregat dan tidak menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyatnya. Dalam penghitungan PDB, semua nilai barang/jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dimasukkan tanpa membedakan barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau warga asing. Padahal barang jasa yang dihasilkan oleh warga asing tersebut tidak akan dinikmati oleh rakyat karena sebagian atau seluruhnya akan dibawa ke negara warga asing yang bersangkutan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Salah satunya adalah pendapatan nasional bruto per kapita. Berdasarkan pendapatan nasional bruto per kapita pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat ke-120 di dunia dengan besaran US$3.840.

Di samping itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2019, masih terjadi ketimpangan pengeluaran antara rakyat kaya dan miskin yang ditunjukkan dengan angka Gini Ratio sebesar 0,382, walau Gini Ratio terus menurun. Semakin kecil angka Gini Ratio semakin kecil ketimpangan antara rakyat miskin dan kaya.

Pada tahun 2018, Gini Ratio Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 139 negara (Wordl Bank, 2018). Namun ketimpangan di Indonesia tersebut lebih baik dari beberapa negara ASEAN misalnya Malaysia dan Thailand.

Strategi Membangun Indonesia Maju

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diprediksi lembaga internasional di atas dan agar pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan ketimpangan antara rakyat miskin dan kaya, maka Pemerintah Indonesia dan seluruh komponen bangsa harus bekerja keras dan bersinergi untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Beberapa strategi/kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah dalam pembangunan nasional adalah menigkatkan ketahanan nasional, meningkatkan kualitas SDM, mengubah struktur ekonomi. Di samping itu, Pemerintah juga melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketahanan nasional merupakan kemampuan bangsa Indonesia untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, maupun gangguan yang berasal dari dalam maupun luar yang membahayakan integritas, dan kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan nasional harus ditingkatkan. Pembangunan tidak akan berguna jika ketahanan nasional rapuh dan menjadi sia-sia.

Ketahanan nasional dapat ditingkatkan dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan konsep NKRI, kepada seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai kebangsaan tersebut harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya yang tersebar di 17.491 pulau harus menjadi satu kesatuan keluarga besar yaitu bangsa Indonesia. ‘Konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia, bukan orang Jawa, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, Sulawesi, Bali atau lainnya, tapi orang Indonesia, yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional" (Ir. Soekarno)

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2025 dimana usia produktif akan mencapai 65% dari total penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Terdapat dua tantangan yang dihadapi yaitu jumlah penduduk yang sangat besar dan kemajuan teknologi informasi. Jumlah penduduk yang besar menjadi pasar produk yang dapat menggerakkan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat dengan catatan produk tersebut merupakan produk dalam negari. SDM harus dapat menguasai teknologi informasi dan mengkapitalisasinya untuk peningkatan produk/jasa dalam negeri termasuk untuk orientasi ekspor.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sustainable, maka Pemerintah dan dunia usaha harus memperkuat struktur ekonomi nasional dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi dan memperkuat industri pengolahan yang berbasis ekspor. Dunia usaha harus meninggalkan ‘kebiasaan’ menjual atau mengekspor bahan mentah atau bahan baku. Industri dalam negeri harus mengolah bahan mentah/bahan baku menjadi barang jadi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Di samping itu, industri harus bisa menghasilkan barang modal.

Pemerintah juga harus mendorong UMKM agar bertumbuh dan naik kelas, mengingat jumlah UMKM yang mencapai 99.99% dari total jumlah pelaku usaha dan menyerap 97% tenaga kerja dunia usaha. Di samping itu, import bahan baku maupun barang modal harus dikurangi secara siginifikan. Langkah ini sangat strategis, disamping untuk meningkatkan industri dalam negari, mengurangi ketergantungan terhadap asing, juga untuk mengurangi pengeluaran devisa negara sekaligus dapat menjaga stabilitas nilai rupiah dan memperkuat fundamental ekonomi nasional.

Menurut BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 masih didominasi pulau jawa dengan porsi 59% disusul Sumatera 21,32%, Kalimantan 8,05%, Sulawesi 6,33%, Bali Nusra 3,06%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,24%. Sementara itu, masih terdapat perbedaan angka kemiskinan antara provinsi yang paling rendah angka kemiskinannya yaitu DKI Jakarta sebesar 3,47% dengan provinsi yang paling tinggi angka kemiskinannya yaitu Papua sebesar 27,53%. Oleh sebab itu, Pemerintah telah membangun infrastruktur untuk mempercepat dan pemerataan pembangunan terutama di luar pulau Jawa termasuk Papua. Infrastruktur tersebut diharapkan juga akan membuka akses wilayah dan memperlancar distribusi dan transportasi. Diharapkan Pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah tertinggal, perbatasan dan terpinggir sesuai dengan Nawacita ketiga ‘Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan’

(Edward UP Nainggolan, Kepala Kanwil DJKN Kalbar)