Risiko ketidakpastian akan terus dihadapi paling tidak sampai dengan vaksin virus Corona ditemukan. Perekonomian telah dihantam pandemi dan memaksa setiap pihak melakukan penyesuaian. Pemerintah senantiasa hadir dan berperan sebagai katalisator agar dapat memacu masyarakat dan pelaku usaha untuk bangkit bersama hadapi dampak pandemi ini. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha.

Dunia mengalami goncangan dan risiko ketidakpastian semakin besar. Indonesia tidak sendiri, sebagian besar negara mengalami dan menghdapi tantangan yang sama. Karena itu, keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dampak pandemi ini. Dengan pendekatan Pentahelix yang merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas dan media tentu penanganan dampak pandemi ini akan lebih terencana dan terpadu.

Pemerintah tentu berupaya dampak Covid-19 tidak bergerak ke arah skenario sangat berat. Karena itu, pemerintah tidak dapat sendiri melakukannya. Perlu dukungan berbagai pihak yang terkait. Saat ini bukan waktunya menyalahkan dan melemahkan, namun saatnya bersinergi dan berkolaborasi agar bersama-sama dapat membangun negeri menuju negara maju, adil, dan sejahtera.

Pandemi virus corona telah mempengaruhi berbagai sektor antara lain sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi . Dari sisi sektor kesehatan kita dihadapkan pada penyebaran virus Corona yang masih terus terjadi di beberapa wilayah, keterbatasan peralatan termasuk untuk test dan uji lab serta tenaga medis.

Di sektor sosial, aktivitas sosial dilaksanakan secara terbatas antara lain bekerja, belajar dan ibadah dilakukan di rumah dan terhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja baik sektor formal maupun informal. Di sektor ekonomi, aktivitas ekonomi, beberapa perusahan telah merumahkan karyawannya karena usahanya sudah tidak dapat bertahan, produktivitas usaha sangat menurun, akhirnya berdampak pada daya beli/konsumsi masyarakat dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Adaptasi Jalankan Ekonomi
Kini saatnya beradaptasi dengan kondisi. Perubahan tidak akan terjadi dengan berdiam diri menunggu akhir pandemi. Pemerintah telah menyiapkan protokol-protokol kesehatan guna menunjang aktivitas dan produktivitas masyarakat. Tentu aktivitas yang dilakukan harus senantiasa dalam kerangka mendukung pengendalian virus Corona.Geliat ekonomi ditengah tantangan pandemi telah digulirkan agar perekonomian Indonesia dapat bergerak dan produktivitas masyarakat dapat pulih kembali. Beberapa daerah telah melakukan pelonggaran pembatasan sosial dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19. Masyarakat harus berperan serta secara aktif dengan perilaku yang bertanggungjawab.

Euforia yang berlebihan dengan mengesampingkan protokol kesehatan akan menimbulkan gelombang baru penyebaran virus yang akan berakibat dampak sosial ekonomi yang lebih besar lagi. Kejadian munculnya gelombang baru penyebaran Covid-19 di China, Iran, dan Korea Selatan dapat menjadi pelajaran berharga dalam menyikapi pelonggaran aktivitas di masa pandemi. Pandemi ini telah merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, dimana sebelum pandemi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 5,3%, dengan munculnya pandemi pemerintah melakukan perubahan proyeksi dengan skenario dampak sangat berat pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar negatif 0,4% dan skenario berat sebesar 2,3%.

Perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut tentu akan memunculkan dampak sosial berupa peningkatan jumlah pengangguran karena adanya pemutusan hubungan kerja dan terbatasnya kesempatan kerja dengan skenario sangat berat pengangguran akan bertambah 5,23 juta orang dan skenario berat pengangguran akan bertambah sebesar 2,92 juta orang. Selain itu, dampak kemiskinan diperkirakan akan meningkat dengan skenario sangat berat bertambah 4,86 juta orang dan skenario berat kemiskinan akan bertambah sebesar 1,89 juta orang.

Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan anggaran yang diharapkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dijaga dengan melakukan upaya-upaya untuk mendukung sektor riil baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Dalam menghadapi kondisi yang luar biasa ini tentu membutuhkan anggaran yang relative besar. Dimana pemerintah mengalokasikan biaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) diluar biaya kesehatan sebesar Rp 589,65 triliun.

Sisi Permintaan
Pemerintah menjaga daya beli masyarakat terutama bagi kelompok yang rentan terkena dampak agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan sosial antara lain dilakukan peningkatan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKN), peningkatan dan perluasan Kartu Sembako, penambahan dan fleksibilitas Kartu Pra-Kerja, pembebasan tagihan listrik, Bantuan Sosial (tunai dan sembako), dan BLT Dana Desa.

Selain itu terdapat program tambahan bantuan subsidi perumahan bagi masyarakat berpendapatan rendah. Alokasi anggaran yang disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 205,20 triliun. Pemerintah tentu berharap perlindungan sosial tersebut dapat digunakan dengan lebih efektif, tepat sasaran, tidak disalahgunakan serta mampu menjaga daya beli masyarakat.

Sisi Penawaran
Pandemi telah berdampak signifikan pada dunia usaha dimana aktivitas produksi, distribusi, dan investasi terganggu. Hal ini tentu akan berdampak bagi para pelaku usaha terkait keberlangsungan usahanya. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan dengan program subsidi bunga untuk Ultra Mikro (UMi) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penempatan dana untuk restrukturisasi UMi dan UMKM, penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, dukungan BUMN sebagai penggerak ekonomi, dukungan Pemda dan dukungan sektoral.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 384,45 triliun. Pemerintah tentu berharap segala upaya tersebut mampu mendukung keberlangsungan usaha, meminimalisir tambahan pengangguran dan potensi kebangkrutan usaha. Pelaksanaan program pemulihan ekonomi ini tentu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, tata Kelola yang baik, transparan, adil, akuntabel dan tidak menimbulkan moral hazard. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tentu akan berjalan dengan baik dengan dukungan, sinergi dan kolaborasi berbagai pihak yang terkait. Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang harus didukung dan diberikan masukan-masukan konstruktif sebagai upaya bangkit bersama melawan pandemi wabah virus Corona.

Masyarakat dapat mengawal upaya dan program pemerintah tersebut sehingga belanja yang telah dialokasikan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan efiktif, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Hal ini sebagai upaya agar masyarakat memiliki kepercayaan, kenyamanan dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan geliat ekonomi di tengah tantangan pandemi sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dengan baik untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (AB)