Oleh: Margono Dwi Susilo

Kasi Bina Lelang IIA

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, hak tagih (piutang, aset kredit) merupakan barang yang dapat dijual secara lelang. Namun demikian sejauh ini belum ada peraturan yang jelas tentang tata cara melelang hak tagih berikut dokumen persyaratan lelangnya. Padahal potensi lelang hak tagih cukup besar. Bank Indonesia (BI) dalam berbagai kesempatan telah berkoordinasi dan mengundang DJKN untuk merumuskan norma-norma lelang eksekusi hak tagih

Yang sering dilakukan oleh KPKNL adalah lelang eksekusi Pasal 6 Hak Tanggungan yang berasal dari cessie. Dalam hal ini akta cessie digunakan untuk mengalihkan hak tagih kepada kreditor baru berikut dengan segala akibat hukumnya, termasuk mengalihkan hak kebendaan berupa hak tanggungan sesuai Pasal 16 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selanjutnya, apabila debitor macet, maka kreditor baru sebegai pemegang hak tanggungan pertama akan mengajukan lelang kepada KPKNL. Lelang Pasal 6 Hak Tanggungan yang berasal dari cessie ini bukan merupakan objek penulisan ini.

Landasan Teori

Berdasarkan pasal 503 KUHPerdata, benda dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang bertubuh karenanya dapat diraba, misalnya tanah, bangunan, meja, kursi dan seterusnya. Adapun benda tidak berwujud adalah yang tidak bertubuh karenanya tidak dapat diraba. Ia berupa hak-hak, contohnya: hak tagih (piutang), hak cipta, hak merek, hak patent dan sebagainya.

Hak tagih muncul karena perjanjian utang piutang. Pengertian Utang Piutang dapat kita temukan dalam Pasal 1721 KUHPeryang berbunyi sebagai berikut : “ Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang tertentu dan habis pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengemballikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Di dalam Pasal 1721 KUHPer Pengertian Utang Piutang disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit. Adapun dasar hukum perjanjian atau kontrak terdapat pada Pasal 1313 KUHPerdata yaitu yang berbunyi sebagai berikut : "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Dalam perjanjian kredit, seorang kreditor akan mempunyai hak tagih terhadap debitornya.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan definisi piutang (hak tagih) sebagai hak untuk menerima pembayaran. Hak tagih dapat diagunkan dengan ikatan jaminan fudusia. Pasal 9 ayat (1) menerangkan “Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”.

Hak tagih (piutang) dapat dialihkan kepada pihak kreditor baru, yang mana pengalihan tersebut lazim dilakukan dengan cara cessie sesuai pasal 613 KUHPerdata. Sejauh praktik hukum dimasyarakat, cessie dilakukan dengan akta otentik (notaris) atau dibawah tangan. Jarang kita mendengar pengalihan (penjualan) hak tagih tersebut dilakukan dengan cara lelang. Padahal risalah lelang merupakan akta otentik juga.

Secara singkat, cessie merupakan penggantian orang yang berpiutang lama dengan seseorang berpiutang baru. Sebagai contoh, misalnya A (Bank/Kreditor) mempunyai piutang kepada B (debitor), tetapi A (Bank/Kreditor) menyerahkan piutangnya itu kepada C dengan cara mengalihkan/menjual piutang tersebut kepada C, maka C-lah yang berhak atas piutang yang ada pada B. C adalah Kreditor baru sedangkan B adalah debitornya.

Rumusan Masalah

Sejauh praktik yang berkembang di masyarakat jarang kita mendengar pengalihan (penjualan) hak tagih tersebut dilakukan dengan cara lelang. Padahal risalah lelang merupakan akta otentik juga. Bagaimana agar pengalihan hak tagih dapat dilakukan secara lelang, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi, termasuk mitigasi resikonya.

Pembahasan

Pada prinsipnya pihak Perbankan mengupayakan sendiri sumber-sumber keuangan untuk mendukung likuiditas, termasuk likuiditas untuk memberikan kredit kepada nasabah. Namun adakalanya pihak Perbankan mengalami kesulitan likuiditas, sehingga memerlukan pinjaman dari Bank Indonesia sebagai Lender of the last resort dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek (PLJP). Pada saat Bank Indonesia memberikan PLJP kepada Bank, maka Bank harus menjamin dengan agunan tertent. Pada saat Perbankan (Bank Pelaksana) tidak sanggup melunasi PLJP, maka setelah diberikan peringatan, Bank Indonesia akan mengeksekusi agunan yang telah diserahkan. Kesulitan muncul karena ada agunan tersebut berupa hak tagihan (piutang, aset kredit) atas nama nasabah/debitor. Bagaimana mengeksekusi agunan berupa kredit/hak tagih para debitor tersebut?

Berdasarkan landasan teori pada bagian sebelumnya, Bank Indonesia dapat mengupayakan pelunasan utang, dengan 2 (dua) skema, yaitu lelang eksekusi hak tagih dan lelang sukarela hak tagih, sebagai berikut:

A. Lelang Eksekusi Hak Tagih

Jika menempuh jalur lelang eksekusi maka bisa ditempuh:

Pertama, Jalur Parate Eksekusi UU Fidusia, berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dalam hal ini pihak pemohon lelang adalah Bank Indonesia kepada KPKNL. Jenis lelang adalah eksekusi fidusia dengan syarat lelang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 02/KN/2017 tentang Juknis Lelang, tentu dengan dokumen syarat tambahan tertentu.

Persyaratan Lelang Eksekusi Fidusia menurut Perdirjen 02/KN/2017, adalah:

a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

1) Salinan/fotokopi Perjanjian Pokok;

2) Salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;

3) Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;

4) Salinan/fotokopi bukti bahwa:

a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau

b) debitor telah pailit, berupa:

i) putusan pailit; dan

ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau

c) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), Bank Beku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

5) Surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual, kecuali objek lelang merupakan benda tidak bergerak berupa bangunan yang menurut ketentuan dibebani fidusia;

6) Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;

7) Asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak;

8) Salinan/fotokopi Laporan penilaian/penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian/penaksiran yang memuat tanggal penilaian/penaksiran, dalam hal nilai limit kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau

9) Salinan/fotokopi Laporan penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal nilai limit paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

1) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;

2) Bukti pengumuman lelang;

3) Salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang;

4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akta de Command); dan

5) Berita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karena objek lelang yang akan dieksekusi adalah hak tagih, maka disarankan agar diberikan tambahan syarat berupa:

a. asli dan/atau fotokopi daftar nominatif yang memuat rincian hak tagih;

b. asli dan/atau fotokopi surat pemberitahuan kepada debitor/nasabah bahwa aset kredit (hak tagih) akan dijual kepada kreditor baru;

Kedua jalur Fiat Eksekusi Pengadilan. Artinya Bank Indonesia sebagai Kreditor mengajukan penetapan kepada Hakim agar agunan berupa kredit (hak tagih) dieksekusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Jaminan Fidusia. Jenis lelang adalah eksekusi pengadilan dengan syarat lelang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 02/KN/2017 tentang Juknis Lelang.

Persyaratan Lelang Eksekusi Pengadilan sesuai Perdirjen 02/KN/2017 adalah:

a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;

2) salinan/fotokopi penetapan aanmaning/teguran kepada tereksekusi dari ketua pengadilan;

3) salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;

4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;

5) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini; dan

6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;

b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

1) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi;

2) bukti pengumuman lelang;

3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;

4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (Akta de Command); dan

5) Berita Acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Karena objek lelang yang akan dieksekusi adalah hak tagih kepada para debitor/nasabah, maka disarankan agar diberikan tambahan syarat berupa:

1) asli dan/atau fotokopi daftar nominatif yang memuat rincian hak tagih;

2) asli dan/atau fotokopi surat pemberitahuan kepada debitor/nasabah bahwa aset kredit (hak tagih) akan dijual kepada kreditor baru;

Jalur ketiga yaitu melalui penyerahan PUPN/DJKN, yaitu Bank Indonesia menyerahkan kredit macet kepada PUPN untuk diurus sesuai UU 49 Prp Tahun 1960. Namun jalur ini akan menimbulkan polemik karena Bank Indonesia statusnya tidak jelas apakah instansi Pemerintah atau bukan, sehingga dalam tulisan ini tidak akan dibahas Referensi Putusan MK Nomor 77.

B. Lelang Noneksekusi Sukarela Hak Tagih

Memperhatikan skema diatas, yang berperan sebagai pemohon lelang (penjual) adalah Bank Pelaksana. Sehingga dalam hal ini Bank Indonesia harus mendesak Bank Pelaksana, agar Bank Pelaksana menjual hak tagih (piutang, aset kredit) tersebut kepada pihak ketiga (investor/lembaga keuangan). Uang hasil penjualan tersebut oleh Bank Pelaksana disetorkan ke Bank Indonesia sebagai pembayaran likuiditas. Sesuai mekanisme pasal 613 BW maka ditempuh dengan penjualan hak tagih (piutang) dengan akta otentik atau dibawah tangan. Karena Risalah Lelang juga akta otentik maka perlu dikembangkan lelang sukarela baru sesuai pasal 613 BW tersebut. Karena lelang sukarela berdasarkan pasal 613 BW belum diatur, maka diusulkan agar dibuat aturan tertulis sebagai panduan bagi Pejabat Lelang. Adapun dokumen persyaratan lelang diusulkan:

a. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:

1) salinan/fotokopi perjanjian kredit/pengakuan hutang atau dokumen lain yang membuktikan adanya hak tagih (piutang);

2) rincian jumlah hak tagih (piutang) yang akan dijual;

3) surat pernyataan dari kreditor bahwa hak tagih (piutang) yang akan dijual tidak dalam sengketa;

4) salinan/fotokopi bukti kepemilikan agunan dalam hal hak tagih (piutang) didukung dengan agunan;

5) salinan/fotokopi bukti pembebanan dalam hal agunan dibebani hak kebendaan;

6) salinan/fotokopi surat pemberitahuan pengalihan hak tagih (piutang) dari kreditor kepada debitor/nasabah;

b. Dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:

1) Bukti pengumuman lelang; dan

2) Berita acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal hak tagih (piutang) yang dilelang dengan nilai limit total diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Mitigasi resiko

Dalam pelaksanaan lelang hak tagih (piutang, aset kredit), potensi masalah akan muncul dari debitor/nasabah yang akan dialihkan hak tagihnya, karena debitor tersebut membuat perjanjian kredit dengan Bank Pelaksana, tetapi setelah selesai lelang debitor harus berhubungan dengan pembeli lelang selaku kreditor baru. (biasanya kredito baru merupakan perorangan atau lembaga finance yang kurang kredible, yang tujuannya eksekusi riil agunan. Dalam praktek, debitor tersebut masih lancar mengangsur kepada Bank Pelaksana. Dengan demikian, pemberitahuan akan dilaksanakannya pengalihan hak tagih melalui mekanisme lelang wajib dilakukan untuk memenuhi pasal 613 KUHPerdata.

Dari sisi pembeli, juga harus diberikan pemahaman yang cukup. Jangan sampai pembeli lelang rancu tentang aset yang dibelinya. Karena biasanya yang dibeli adalah aset agunan riil (kendaraan, mesin dll). Kalau yang dijual hak tagih maka harus diberikan penjelasan yang cukup dalam aanwijzing.

Penutup

Hak tagih merupakan objek lelang yang telah lama ada dalam peraturan perundang-undangan. Namun sejauh ini jarang, atau bahkan tidak pernah dilakukan pelelangan. Pasal 613 KUHPerdata hanya dipahami sebatas akta notariil yang dibuat oleh notaris. Sudah selayaknya mekanisme lelang dipakai untuk pengalihan hak tagih (piutang, aset kredit). Karena lelang mempunyai banyak keunggulan, diantaranya transparan dan akuntable. Harga yang terbentuk akan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga Penjual akan terlindungi dari masalah hukum yang akan muncul di kemudian hari.