Pengurusan Piutang Macet Lembaga Sui Generis oleh Panitia Urusan Piutang Negara
Dana Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa
Menurut UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak…
Penetapan Nilai Limit Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan: Mungkinkah Dibawa ke Ranah Pidana?
PENDAHULUAN Untuk meningkatkan optimalisasi dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah mendorong agar dilakukan berbagai terobosan termasuk di bidang hukum. Salah satu produk hukum yang dihasilkan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia…
Korupsi: Ancaman Tersembunyi yang Merusak Sendi-sendi Kehidupan Bangsa dan Negara
Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara.…
Meningkatkan Percaya Diri itu Mudah Loh!
JENUH MENGHADIRI PERSIDANGAN DI PENGADILAN? NO WAY!
Minimnya Laporan Penerimaan Gratifikasi, Sebuah Prestasi atau Ironi?
Dalam pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan negara kita sering mendengar istilah pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah Pemberian…
Mitigasi Risiko dalam Kegiatan Pemeriksaan Piutang Negara
Antara Korupsi dan Efektivitas Pemerintah
