(Wonosari) Dalam rangka meningkatkan kerja sama, koordinasi, serta menggali potensi lelang di daerah, jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah instansi di Kabupaten Gunungkidul pada Jumat, 25 September 2026.

Penugasan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala KPKNL Yogyakarta, Tuti Kurniyaningsih, bersama Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Muda Bambang Nursalim, Pejabat Fungsional Pelelang Ahli Pertama Totok Risdiyanto, serta jajaran pelaksana terkait.

Kunjungan kerja tersebut menyasar tiga instansi strategis di Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. Koordinasi Bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosari

Kunjungan pertama dilakukan ke Kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Wonosari. Rombongan disambut langsung oleh Pimpinan Cabang BRI Wonosari, M. Sayyid N. Siddiq, beserta jajaran pejabat Account Representative (AR).

Dalam pertemuan tersebut, Kepala KPKNL Yogyakarta menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dalam pelaksanaan lelang eksekusi Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Pihak BRI Wonosari menyampaikan bahwa potensi lelang di wilayah Gunungkidul saat ini diprioritaskan pada berkas dan jaminan yang relatif lebih cepat dan mudah diproses serta dipasarkan.

Selain itu, kedua pihak berdiskusi mengenai langkah mitigasi risiko serta penanganan dinamika di lapangan, seperti demonstrasi yang dilakukan sejumlah komunitas. Pada kesempatan yang sama, Totok Risdiyanto mengimbau pihak bank untuk berkoordinasi secara langsung apabila terdapat berkas permohonan lelang yang memiliki potensi laku tinggi agar dapat diprioritaskan.

2. Sinergi Pengelolaan Aset Bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul

Kunjungan dilanjutkan dengan koordinasi bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Kepala KPKNL Yogyakarta beserta jajaran diterima langsung oleh Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, S.IP., M.T., didampingi Kepala Bidang Aset Enggar Budi Sasongko serta Kepala Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian Aji Sukendro.

Kepala BKAD menyambut baik kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan KPKNL Yogyakarta, khususnya di bidang penilaian dan lelang aset. Pihak Bidang Aset menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkomitmen untuk terus mengajukan permohonan penilaian dan lelang aset daerah sepanjang 2026.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KPKNL Yogyakarta menyampaikan saran agar penilaian aset daerah dapat dilakukan secara mandiri melalui pembentukan tim penaksir aset. Dengan demikian, tim tersebut dapat melakukan penaksiran untuk memperoleh nilai aset. Pertemuan di BKAD ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan sebagai simbol kerja sama yang harmonis antara kedua instansi.

3. Penggalian Potensi Bersama Dinas PMK, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Rangkaian penugasan ditutup dengan kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinas PMK, PP dan KB) Kabupaten Gunungkidul. Rombongan diterima oleh perwakilan dinas dari Bidang Bina Perencanaan, Keuangan, dan Kekayaan Kalurahan (BPK3), Waziroh, S.IP., M.IP.

Dalam diskusi tersebut, Totok Risdiyanto menggali potensi terkait kemungkinan adanya barang milik kalurahan, seperti sisa material renovasi atau bongkaran bangunan lama yang berubah menjadi lokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang berpotensi untuk dilelang melalui KPKNL Yogyakarta.

Selain itu, dibahas pula pentingnya peran dinas dalam membantu menyosialisasikan aturan lelang kepada masyarakat di tingkat kalurahan agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang berupaya menghambat proses lelang. Pihak Dinas PMK menyambut baik koordinasi tersebut dan mengharapkan adanya surat resmi antarinstitusi agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal.

Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Keuangan melalui KPKNL Yogyakarta, perbankan, dan pemerintah daerah di Kabupaten Gunungkidul dapat terus terjaga guna mewujudkan tata kelola keuangan dan aset serta pelayanan lelang yang transparan dan akuntabel.