Yogyakarta - Bertempat di Gedung Keuangan Yogyakarta, Senin (27/7), KPKNL Yogyakarta menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema "Evaluasi Inovasi Layanan Digitalisasi". Forum ini digelar sebagai ruang dialog dua arah antara KPKNL Yogyakarta selaku penyedia layanan dengan para pengguna layanan, mulai dari kalangan perbankan, kejaksaan, peserta atau pembeli lelang, ATR/BPN, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), satuan kerja dari berbagai instansi/lembaga, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hingga rekan-rekan media. Kehadiran berbagai unsur ini sejalan dengan tujuan FKP untuk mewujudkan layanan yang transparan dan tetap relevan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala KPKNL Yogyakarta, Tuti Kurniyaningsih. Dalam sambutannya, Kepala KPKNL menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang berkenan meluangkan waktu, mulai dari perwakilan satuan kerja (satker) hingga peserta lelang. Ia menegaskan bahwa FKP merupakan wadah penting bagi KPKNL Yogyakarta untuk mendengar langsung aspirasi, masukan, kritik, maupun harapan dari para pemangku kepentingan, sehingga arah pengembangan layanan ke depan dapat semakin sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Tidak lupa Tuti menyampaikan komitmen KPKNL Yogyakarta dalam memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama menjaga integritas dimaksud.

Pemaparan materi utama disampaikan oleh Aji Purwono dan Sutari Ema Yarsi dari KPKNL Yogyakarta. Keduanya menjelaskan bahwa KPKNL Yogyakarta terus bertransformasi digital agar layanan pada dua bidang utama, yakni pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan lelang, dapat berjalan semakin cepat, mudah, dan terpercaya. Transformasi ini bertumpu pada tiga pilar layanan digital yang saling melengkapi, yaitu SIMAN, Wedangan, dan Pojok Jogja.

SIMAN dipaparkan sebagai fondasi digital nasional untuk pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tulang punggung tertib administrasi aset di seluruh satuan kerja. Melalui SIMAN, proses pengelolaan BMN dapat dilakukan secara terintegrasi. Sistem ini juga memudahkan KPKNL Yogyakarta dalam melakukan pemantauan dan pembinaan pengelolaan aset negara secara lebih cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan terkait optimalisasi maupun penghapusan BMN.

Wedangan dipaparkan sebagai wadah edukasi dan dialog yang membantu satuan kerja mengelola BMN dengan cara yang hangat dan solutif. Kehadiran Wedangan dilatarbelakangi oleh fungsi pembinaan dan pelayanan kepada stakeholder, mengingat masih banyak satker yang menghadapi kendala jarak, waktu, hingga anggaran untuk berkonsultasi secara tatap muka langsung ke KPKNL Yogyakarta. Untuk menjawab tantangan tersebut, Wedangan hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel, mulai dari layanan konsultasi melalui WhatsApp, edukasi virtual yang dilaksanakan secara reguler untuk membekali satker dengan pemahaman regulasi terkini, hingga Klinik BMN yang menjadi forum konsultasi lebih mendalam bagi satker dengan permasalahan pengelolaan aset yang lebih kompleks.

Pojok Jogja diperkenalkan sebagai layanan lelang terintegrasi yang dirancang untuk memberikan pengalaman lelang yang cepat, aman, dan terpercaya bagi masyarakat. Melalui satu pintu layanan ini, peserta lelang dapat mengakses berbagai kebutuhan sekaligus, mulai dari e-BPHTB untuk pengurusan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan, e-SKPT untuk permohonan Surat Keterangan Pertanahan secara daring, validasi PPh atas hasil lelang, pengisian form pasca lelang, hingga Eling Lelang sebagai pengingat tahapan dan kewajiban yang perlu ditindaklanjuti oleh pemenang lelang. Kehadiran Pojok Jogja diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang sebelumnya harus ditempuh secara terpisah di berbagai instansi.

Usai pemaparan materi, forum dilanjutkan dengan sesi diskusi yang melibatkan berbagai pihak yang hadir. Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif, dengan peserta secara aktif menyampaikan pandangan, apresiasi, maupun usulan perbaikan terhadap layanan yang telah berjalan. Sejumlah masukan yang mengemuka antara lain mengenai kecepatan respons dalam pemberian layanan, penyederhanaan alur birokrasi, serta berbagai tanggapan dan pengalaman dari perwakilan satuan kerja terkait implementasi layanan digital KPKNL Yogyakarta. Beragam masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama guna mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat, sehingga pengembangan layanan digital ke depan dapat semakin responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan para pengguna layanan.

Rangkaian FKP Tahun 2026 ini turut mempertegas komitmen KPKNL Yogyakarta dalam menghadirkan layanan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap masukan yang disampaikan para stakeholder menjadi bahan evaluasi nyata untuk terus mematangkan layanan pengelolaan kekayaan negara dan lelang.