Yogyakarta - Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang beranggotakan Kementerian Keuangan, TNI/POLRI, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah memiliki tugas dan kewenangan terkait dengan pengurusan piutang negara dan daerah. Panitia Interdepartemental ini telah berdiri sejak 1960 dan secara aktif melakukan pengurusan piutang negara melalui penerbitan Surat Paksa (SP), Surat Perintah Penyitaan (SPP), Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan, Lelang, Paksa Badan, Pencegahan ke Luar Negeri, Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT), dan sebagainya.

Pada hari Selasa tanggal 23 September 2025 di ruang rapat KPKNL Yogyakarta, panitia PUPN melakukan diskusi rutin. Dalam kesempatan ini Ketua PUPN Yogyakarta, Tuti Kurniyangingsih memaparkan data outstanding Piutang Negara dan progress penyelesaiannya kepada seluruh anggota yang hadir, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kendala yang dihadapi selama pengurusan Piutang Negara dan bantuan yang dibutuhkan dari masing-masing anggota PUPN. 

Selanjutnya, seluruh peserta sepakat perlunya dilakukan pemetaan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) dan akan melakukan usaha terbaik sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Dengan dilakukannya diskusi rutin ini diharapkan adanya peningkatan sinergi PUPN cabang Yogyakarta sehingga berdampak positif terhadap penurunan outstanding Piutang Negara. (AS/SS)