Oleh: Nining Nur Taslimah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong harapan masyarakat terhadap layanan pemerintah semakin meningkat. Kondisi tersebut menuntut birokrasi publik harus berbenah mengikuti harapan pengguna layanan. Pemberian layanan yang mudah, cepat dan tanggap kepada pengguna layanan sebagai upaya mewujudkan good governance.

Menurut (Wirawan & Tjenreng, 2025) dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat perlu adanya inovasi dalam penggunaan teknologi informasi, sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu KPKNL Yogyakarta menghadirkan inovasi terkait layanan pra dan pasca lelang yang dinamakan dengan POJOK JOGJA (Jalinan Optimal Guna Jasa Aman) yang secara resmi diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2025. Kehadiran inovasi ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pengguna layanan akan proses pra dan pasca lelang yang lebih cepat, praktis, dan transparan sehingga kepuasan pengguna layanan dapat meningkat dan sebagai bentuk upaya transformasi digital.

Inovasi Pojok Jogja menjadi salah satu penerapan digitalisasi layanan yang ada di KPKNL Yogyakarta, yang diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan lelang. Menurut Oktari (2025) digitalisasi dan transformasi e-Governance akan memberikan dampak signifikan terhadap public service performance pemerintah (kinerja pelayanan publik). Dengan adanya penerapan teknologi digital diharapkan memberi dampak pada peningkatan efisiensi proses administrasi dan transparansi layanan publik. Penggunaan platform digital memungkinkan pengguna layanan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat dan transparan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

Lalu, apa saja sih yang ada di Pojok Jogja??

Inovasi pelayanan lelang yang terdapat dalam Pojok Jogja meliputi layanan e-BPHTB, layanan e-SKPT, Validasi PPh, Formulir Pasca Lelang dan Eling Lelang.

1.   Layanan e-BPHTB

            Untuk saat ini layanan e-BPHTB yang bisa diproses di KPKNL Yogyakarta meliputi 4 daerah yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Dokumen syarat pengajuan e-BPHTB mudah, cukup membawa softfile dokumen yang meliputi bukti lunas PBB, SPPT/Informasi NOP, kuitansi lelang, Sertipikat, KTP pembeli, serta tambahan surat SSPD untuk wilayah Sleman dan Gunungkidul. Tidak perlu takut kebingungan dalam pengisian e-BPHTB di KPKNL Yogyakarta, petugas Pojok Jogja siap mendampingi dalam pengisian form tersebut.

2.   Layanan e-SKPT

           Sebelum datang ke KPKNL Yogyakarta untuk memproses permohonan penerbitan SKPT, pemohon lelang terlebih dahulu harus memastikan kelengkapan dokumen yang meliputi softfile Sertipikat yang Berwarna, Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) dan Surat Permintaan SKT/SKPT telah tersedia. Surat Permintaan SKT/SKPT yang diterbitkan oleh KPKNL Yogyakarta dapat dimintakan melalui WA Layanan KPKNL Yogyakarta di 08112958564 dengan menunjukan Surat Penetapan Jadwal Lelang. Proses perekaman data cukup mudah, pemohon lelang dapat melakukan perekaman data secara mandiri pada loket Pojok Jogja sesuai dengan alur panduan yang telah disediakan. Namun, apabila mengalami kesulitan dalam perekaman data dapat berkonsultasi dengan dengan petugas Pojok Jogja.

3.   Formulir Pasca Lelang

            Pembeli lelang dapat mengajukan permohonan kutipan risalah lelang secara online melalui tautan https://linktr.ee/layanan.lelang. Ketika Kutipan Risalah Lelang sudah jadi, pembeli lelang akan menerima pemberitahuan dari WA Layanan KPKNL Yogyakarta untuk pengambilan Kutipan tersebut. Dengan adanya Formulir Pasca Lelang akan memberikan efektivitas waktu untuk pembeli lelang, sehingga pembeli lelang tidak perlu menunggu penerbitan Kutipan Risalah Lelang.

4.   Validasi PPh

            Sebelum melakukan proses balik nama atas tanah/bangunan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), pembeli lelang terlebih dahulu harus memperoleh bukti validasi PPh. Dokumen yang perlu diunggah dalam form pengajuan validasi PPh meliputi KTP Pembeli Lelang, Kuitansi Pemenang Lelang, SPT PBB dan SSPD BPHTB. Oleh karena itu pengajuan validasi PPh baru bisa dilakukan setelah proses BPHTB selesai dilakukan. Layanan validasi PPh dapat diakses secara daring (online) melalui tautan https://linktr.ee/layanan.lelang . Dengan adanya layanan ini, Pembeli Lelang dapat melengkapi data dan dokumen persyaratan pengajuan validasi PPh secara online tanpa perlu datang langsung ke KPKNL Yogyakarta. Proses Validasi PPh akan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan  setelah proses validasi selesai bukti validasi PPh akan dikirim ke Pembeli lelang melalui WA Layanan.

5.   Eling Lelang

            Eling Lelang merupakan salah satu inovasi yang dikembangkan KPKNL Yogyakarta dengan mengirimkan pemberitahuan dari WA Layanan kepada Pembeli Lelang untuk memastikan pelunasan, dan kepada Pemohon Lelang untuk menyampaikan berkas fisik tepat waktu.

Kemudahan-mudahan yang ditawarkan dengan adanya Inovasi Pojok Jogja sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik yang pada titik akhirnya diharapkan dapat berpengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan penggunan layanan lelang. Yuks, jangan takut lagi ikut lelang karena terbayang proses administrasinya yang ribet. Kini sudah ada Pojok Jogja yang siap memudahkan proses lelangmu.

Referensi:

Oktari, V. (2025). Pengaruh Digitalisasi Transformasi E-Governance dan Kepuasan SDM Terhadap Public Service Performance Pemerintah. Jurnal JUMKA, 1(1), 30–38.

Wirawan, D. G., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Penerapan Good Governance dalam Reformasi Birokrasi untuk Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. Jurnal PKM Manajemen Bisnis, 5(1), 179–193. https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1241