Ternate — Kejaksaan Negeri di wilayah Provinsi Maluku Utara mengambil langkah strategis dengan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate. Kolaborasi ini dilakukan untuk menyukseskan program nasional lelang serentak barang rampasan dan sitaan negara yang dialksanakan pada 11 hingga 13 Agustus 2026 di KPKNL Ternate.

Pelaksanaan lelang serentak ini merupakan bagian dari gerakan nasional Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara serta mendongkrak Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Puluhan Objek Lelang Berhasil Terjual

Pejabat Funsional Pelelang KPKNL Ternate, Ahmad Maghfur, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konsolidasi dan koordinasi intensif bersama enam satuan kerja di bawah wilayah hukum Maluku Utara, meliputi:

·        Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate

·        Kejari Halmahera Tengah

·        Kejari Halmahera Selatan

·        Kejari Halmahera Timur

·        Kejari Halmahera Utara

·        Kejari Kepulauan Sula

Objek lelang merupakan barang rampasan, baik dari perkara pidana umum maupun tindak pidana khusus, yang seluruh proses hukumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Adapun ragam aset yang dilelang meliputi kendaraan roda dua, handphone, tanah dan bangunan, sebidang tanah, serta berbagai aset bergerak dan tidak bergerak lainnya.

Jamin Transparansi dan Akuntabilitas Bersama KPKNL Ternate

Kepala KPKNL Ternate, menegaskan bahwa KPKNL sebagai penyelenggara lelang menjamin proses yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan. Melalui mekanisme lelang online yang diselenggarakan oleh KPKNL Ternate, masyarakat luas di Maluku Utara maupun seluruh Indonesia dapat mengakses dan mengikuti jalannya proses penawaran secara terbuka melalui portal resmi lelang negara di lelang.go.id.

Dengan adanya sinergi antara Kejaksaan dan KPKNL Ternate ini, diharapkan seluruh aset hasil kejahatan yang telah dieksekusi dapat memberikan manfaat maksimal bagi keuangan negara untuk digunakan sebesar-besar lemakmuran rakyat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi penegakan hukum di Maluku Utara.