Ternate – KPKNL Ternate turut menghadiri kegiatan Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Juli 2026 yang memaparkan perkembangan pelaksanaan APBN Regional Maluku Utara sampai dengan 30 Juni 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Satu Maluku Utara pada Jumat (24/7) menjadi sarana penyampaian informasi kepada publik mengenai kondisi perekonomian daerah, kinerja APBN dan APBD, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah.

Dalam pemaparannya disampaikan bahwa kinerja APBN Regional Maluku Utara menunjukkan perkembangan yang positif pada sisi pendapatan. Hingga akhir Juni 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp3,41 triliun atau 56,39?ri target, meningkat 64,03% (year-on-year). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dan PPN/PPnBM. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp6,85 triliun atau 48,09?ri pagu, dengan pertumbuhan belanja pemerintah pusat sebesar 37,61% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya tetap memberikan kontribusi positif. Sebagian penerimaan tersebut berasal dari layanan yang dilaksanakan KPKNL Ternate, meliputi pengelolaan piutang negara, pelayanan lelang, serta pengelolaan aset negara (BMN), yang menjadi bagian dari optimalisasi penerimaan negara di wilayah Maluku Utara.

Di sisi lain, realisasi APBD Konsolidasi Maluku Utara hingga Juni 2026 menunjukkan pendapatan daerah sebesar Rp5,66 triliun atau 47,10?ri target, sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp4,21 triliun atau 32,90?ri pagu. Pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) yang berkontribusi sekitar 76,71% terhadap total pendapatan daerah.

Selain memaparkan perkembangan fiskal, media briefing juga mengangkat isu strategis mengenai peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan di Maluku Utara. Meskipun provinsi ini memiliki potensi perikanan yang besar, pemanfaatan KUR pada sektor tersebut masih relatif rendah sehingga diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan dalam memperluas akses pembiayaan serta pendampingan bagi pelaku usaha perikanan.

Kehadiran KPKNL Ternate dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap keterbukaan informasi publik serta penguatan sinergi antarsatuan kerja Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara. Melalui forum Torang Pe APBN, diharapkan masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi fiskal daerah, kinerja pengelolaan keuangan negara, serta kontribusi berbagai unit vertikal Kementerian Keuangan, termasuk KPKNL Ternate, dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.