Ternate – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Maluku Utara hingga 28 Februari 2026 menunjukkan perkembangan yang positif dan tetap terjaga. Hal ini tercermin dari pertumbuhan signifikan pada sisi pendapatan negara serta akselerasi belanja pemerintah dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah.

Realisasi pendapatan APBN tercatat sebesar Rp682,40 miliar atau tumbuh 61,44 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas yang menunjukkan aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat.

Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp2.071,79 miliar atau tumbuh 5,47 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 23,37 persen, khususnya pada belanja barang dan belanja modal. Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tumbuh sebesar 1,39 persen (yoy), dengan peningkatan pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) konsolidasi, pendapatan daerah hingga Februari 2026 mencapai Rp1.841,74 miliar atau tumbuh 5,58 persen (yoy). Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dengan kontribusi sebesar 88,07 persen. Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp811,41 miliar atau tumbuh 8,46 persen (yoy), sehingga mencatatkan surplus sebesar Rp1.030,33 miliar.

Kondisi perekonomian regional Maluku Utara tetap menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 29,81 persen (yoy), didukung oleh kinerja sektor eksternal yang positif dengan nilai ekspor mencapai USD1.047,79 juta dan impor sebesar USD727,02 juta. Selain itu, indikator sosial seperti tingkat kemiskinan sebesar 5,59 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,44 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,52 berada pada kategori yang relatif baik. Namun demikian, tekanan inflasi sebesar 5,85 persen (yoy) tetap perlu diwaspadai.

Dalam pelaksanaannya, terdapat deviasi antara proyeksi dan realisasi APBN. Penerimaan negara diproyeksikan mengalami underestimate sebesar Rp130,36 miliar, sementara belanja negara diproyeksikan mengalami overestimate sebesar Rp226,61 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh dinamika realisasi penerimaan perpajakan, bea dan cukai, serta percepatan belanja kementerian/lembaga dan penyaluran TKD.

Selain itu, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Maluku Utara hingga saat ini telah menjangkau sekitar 188 ribu penerima manfaat atau 52 persen dari target. Program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan infrastruktur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), koordinasi antar lembaga yang perlu ditingkatkan, serta keterbatasan tenaga ahli gizi.

Sebagai langkah tindak lanjut, diperlukan upaya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang inklusif dan berkelanjutan.