Perekonomian Maluku Utara Awal 2026 Tetap Solid, Penerimaan APBN Tumbuh Signifikan

Kinerja perekonomian nasional pada awal tahun 2026 tetap menunjukkan stabilitas yang terjaga di tengah dinamika global. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran mendorong kenaikan harga minyak dan emas dunia, namun kondisi makroekonomi Indonesia tetap resilien dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 persen dan inflasi terkendali di level 3,55 persen.

Sejalan dengan kondisi nasional, perekonomian regional Maluku Utara juga mencatatkan perkembangan yang positif. Pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun, serta neraca perdagangan daerah mempertahankan surplus secara konsisten.

Penerimaan APBN Regional Tumbuh 17,40 Persen

Realisasi APBN Regional Maluku Utara hingga Januari 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik pada sisi penerimaan. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp268,36 miliar atau tumbuh 17,40 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang terealisasi Rp196,67 miliar atau melonjak 193,41 persen (yoy). Struktur penerimaan yang didominasi pajak domestik mengindikasikan aktivitas ekonomi dalam negeri masih terjaga dengan baik. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak dalam negeri.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya juga tumbuh 21,79 persen menjadi Rp41,70 miliar. Sebagian PNBP tersebut berasal dari layanan pengelolaan aset dan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Ternate.

Sementara itu, realisasi pajak perdagangan internasional turut mencatatkan capaian positif, dengan komoditas ekspor utama berupa ferronickel dan komoditas impor terbesar berupa belerang.

Belanja Negara Terpengaruh Penurunan Transfer ke Daerah

Pada sisi belanja, realisasi Belanja Negara mencapai Rp1,324 triliun atau mengalami kontraksi 1,34 persen (yoy). Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya komponen Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 4,46 persen (yoy), khususnya pada Dana Bagi Hasil (DBH) serta belum terealisasinya DAK Fisik dan Dana Desa hingga akhir Januari.

Namun demikian, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) justru tumbuh signifikan sebesar 25,69 persen (yoy), terutama didorong oleh kenaikan belanja barang dan belanja modal dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Transfer ke Daerah sendiri telah tersalurkan sebesar 13,15 persen dari total pagu Rp8,74 triliun kepada 11 pemerintah daerah di Maluku Utara. Meski demikian, terdapat sejumlah kendala administratif yang berdampak pada keterlambatan penyaluran sebagian dana.

APBD Konsolidasi: Pendapatan Turun, Belanja Naik

Kinerja APBD Konsolidasi Maluku Utara hingga Januari 2026 menunjukkan dinamika berbeda. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,27 triliun atau terkontraksi 2,08 persen (yoy). Struktur pendapatan masih sangat bergantung pada transfer pusat dengan kontribusi mencapai 90,55 persen, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sekitar 9,45 persen.

Sebaliknya, belanja daerah tumbuh 27,31 persen (yoy) menjadi Rp311,42 miliar, terutama didorong oleh peningkatan belanja operasi, khususnya belanja gaji dan tunjangan ASN. Sementara itu, belanja modal masih relatif kecil sehingga dinilai belum optimal dalam mendorong efek pengganda ekonomi daerah.

Revitalisasi Sekolah Hadapi Tantangan Geografis

Program Revitalisasi Sekolah sebagai bagian dari agenda prioritas nasional (Asta Cita) telah menjangkau 270 satuan pendidikan di Maluku Utara hingga akhir 2025 dengan total realisasi anggaran Rp341,8 miliar.

Pelaksanaan program ini menghadapi tantangan karakteristik wilayah kepulauan, tingginya biaya logistik, serta perlunya peningkatan kepatuhan perpajakan dan validitas data pemetaan sekolah. Rekomendasi yang disampaikan antara lain penguatan infrastruktur transportasi antar pulau, penyesuaian standar biaya wilayah kepulauan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta optimalisasi digitalisasi dalam pemetaan dan pengawasan.

Penyaluran KUR dan UMi Tumbuh, Namun Belum Merata

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Januari 2026 mencapai Rp49,72 miliar kepada 707 debitur atau tumbuh 34,38 persen (yoy). Penyaluran terbesar berada di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara, dengan sektor perdagangan besar dan eceran tetap mendominasi.

Meski tumbuh positif, penyaluran KUR masih menghadapi tantangan pemerataan wilayah, pemenuhan persyaratan administrasi debitur, serta pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang belum optimal.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terealisasi sebesar Rp182,7 juta kepada 26 debitur atau meningkat 238,33 persen (yoy). Namun, keterbatasan lembaga penyalur serta preferensi debitur terhadap KUR—yang menawarkan plafon lebih besar dan bunga lebih rendah—menjadi tantangan tersendiri dalam ekspansi UMi.

Kesimpulan

Secara umum, indikator perekonomian Maluku Utara pada awal tahun 2026 menunjukkan kondisi yang tetap kuat. Penerimaan APBN tumbuh signifikan, meskipun belanja mengalami tekanan akibat dinamika penyaluran Transfer ke Daerah. Pada tingkat daerah, ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat dominan dan perlu diimbangi dengan penguatan PAD serta peningkatan kualitas belanja, khususnya belanja modal.

Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, serta optimalisasi program strategis seperti revitalisasi sekolah dan pembiayaan UMKM, diharapkan kinerja fiskal dan ekonomi Maluku Utara semakin inklusif dan berkelanjutan.