Ternate, Maluku Utara – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara kembali menyelenggarakan kegiatan Torang Pe APBN Edisi Januari 2026, menyajikan gambaran kinerja fiskal APBN regional hingga akhir Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan, media massa, dan akademisi setempat.

Dalam paparan laporan, disebutkan bahwa perekonomian global pada 2025 relatif resilient meskipun menghadapi dinamika geopolitik dan tensi perdagangan internasional. Stabilitas pasar keuangan global turut mendorong kondisi ekonomi domestik Indonesia tetap terjaga.

Di tingkat nasional, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2025 menunjukkan realisasi pendapatan negara mencapai sekitar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari outlook, sedangkan belanja negara berada di kisaran Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari outlook. Defisit APBN tercatat sekitar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB, masih dalam batas aman kebijakan fiskal pemerintah.

Pada level regional, APBN Maluku Utara mencatat realisasi pendapatan signifikan sebesar Rp1.409,73 miliar, tumbuh sekitar 40,30 persen secara tahunan (yoy) dengan kontribusi terbesar dari Pajak Penghasilan Non-Migas. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor perpajakan. Namun dari sisi belanja, realisasi Belanja APBN di Maluku Utara mengalami kontraksi sekitar 7,56 persen (yoy), terutama pada Belanja Pemerintah Pusat akibat penerapan efisiensi anggaran. Komponen transfer ke daerah juga sedikit menurun, dipengaruhi penurunan Dana Insentif Fiskal dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Kinerja APBD Maluku Utara secara konsolidasi juga menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan pendapatan daerah sekitar 2,50 persen (yoy) dan belanja daerah tumbuh sekitar 0,98 persen (yoy). Dominasi sumber pendapatan masih berasal dari transfer pusat, mencapai lebih dari 80 persen dari total pendapatan daerah.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah ini tumbuh dengan jumlah debitur yang signifikan, meskipun masih terkonsentrasi di kota/kabupaten tertentu dan didominasi sektor perdagangan. Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mengalami kontraksi, yang dipengaruhi oleh keterbatasan lembaga penyalur dan karakteristik plafon pembiayaan yang relatif kecil.

Melalui kegiatan ini, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal, serta menguatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang lebih inklusif dan berkelanjutan.