Rabu (7/1) Kemenkeu Satu Provinsi Maluku Utara mengadakan Audiensi dengan Gubernur Provinsi Maluku Utara berseta jajarannya. Bertempat di Aula Gamalama Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara, kegiatan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda, Kepala Kantor Wilayah DJPb Maluku Utara Sakop, Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi Maluku,  Estty Purwadiani Hidayatie, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir, dan juga segenap jajaran Kemenkeu Satu Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara, Sakop, beliau memaparkan kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara terkini berdasarkan data s.d. 31 Desember 2025. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara terus mencatatkan lonjakan luar biasa dalam beberapa periode terakhir, namun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tantangan signifikan. 

Sakop juga menjelaskan berdasarkan data statistik terkini menunjukkan bahwa perekonomian Maluku Utara mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai puluhan persen dalam berbagai triwulan 2025, dengan angka yang jauh melampaui pertumbuhan nasional. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara mencapai 39,10 persen pada kuartal III 2025, jauh di atas angka nasional sekitar 5,04 persen. Penguatan tersebut banyak didorong oleh sektor industri pengolahan, terutama hilirisasi nikel, serta peningkatan ekspor komoditas unggulan. 

Pada pertemuan tersebut juga dibahas evaluasi kinerja ekonomi daerah serta arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Sakop, menyampaikan bahwa pendapatan negara di daerah ini meningkat signifikan mencapai 47,31 persen year-on-year pada 2025, didukung oleh penerimaan dari komoditas unggulan seperti nikel dan kopra. Namun, realisasi belanja APBN mengalami kontraksi sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, yang juga mempengaruhi alokasi Transfer ke Daerah yang turun dibanding periode sebelumnya. 

Meskipun pertumbuhan ekonomi dinilai fenomenal, tantangan pemerataan manfaat ekonomi masih mengintai. Beberapa kajian dan laporan lokal menunjukkan bahwa pertumbuhan yang tinggi belum sepenuhnya berimbas pada kesejahteraan masyarakat luas. Aspek seperti ketimpangan pendapatan, kondisi kesejahteraan di sektor pertanian dan perikanan yang stagnan, serta disparitas antara wilayah industri dan pedesaan menjadi isu yang perlu diatasi lebih serius. Indikator kesejahteraan seperti Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih berada di bawah target nasional, menandakan bahwa masyarakat di sektor kerakyatan belum sepenuhnya merasakan dampak pertumbuhan tersebut. 

Dalam pembahasan kebijakan APBN 2026, pemerintah daerah dan Sakop menekankan pentingnya pengelolaan belanja yang seimbang dan berorientasi pada produktivitas untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Efisiensi belanja diharapkan tetap mempertimbangkan prioritas sektor yang memberikan dampak langsung ke masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Fokus diskusi juga mencakup strategi untuk memperkuat struktur ekonomi lokal, seperti diversifikasi sektor serta peningkatan peran UMKM sebagai penopang pemerataan ekonomi. 

Setelah paparan dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara, paparan dilanjutkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Provinsi Maluku, Estty. Beliau memaparkan terkait kondisi terkini ekspor dan impor di Provinsi Maluku Utara, serta potensi ekspor yang dapat digali oleh Provinsi Maluku Utara untuk dapat lebih meningkatkan perekonomian di Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan audiensi tersebut berjalan dinamis dengan banyaknya diskusi yang dilakukan dari pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga pihak Kemenkeu Satu Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ditutup dengan kesimpulan dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara dan Gubernur Provinsi Maluku Utara. Sherly Tjoanda berharap kegiatan positif seperti ini lebih sering dilakukan dengan melibatkan pihak Pemerintah Provinsi Maluku Utara demi kemajuan ekonomi Provinsi Maluku Utara.