Tidore, 27 Februari 2025 - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate melakukan kegiatan Monitoring Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang (SBSK) Barang Milik Negara pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tidore. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa barang milik negara yang dikelola oleh MAN 1 Tidore sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat digunakan secara optimal.

Pada kegiatan ini, Tim KPKNL Ternate yang dipimpin oleh Tri Zulhijah selaku Pelaksana Tugas  Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara disambut baik oleh Kepala MAN 1 Tidore, Fahrudin Ismail. Fahrudin menjelaskan tentang beberapa aset-aset dari MAN 1 Tidore dan Tri memberikan penjelasan singkat mengenai pentingnya pemahaman tentang standar barang dan kebutuhan dalam pengelolaan barang milik negara. SBSK diketahui merupakan pedoman bagi satuan kerja untuk mengetahui batasan dan jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, guna mencegah pemborosan dan memastikan penggunaan yang efisien.

Selanjutnya dilaksanakan pula pengecekan form Portofolio Aset yang berisi informasi rinci terkait barang milik negara yang dikelola oleh MAN 1 Tidore. Tim Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara melakukan pengecekan bersama operator BMN dari MAN 1 Tidore, Kinau, dengan memastikan bahwa seluruh data terkait aset tercatat dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta tidak hanya sebatas pemeriksaan dokumen, tim KPKNL Ternate juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi aset yang dimiliki oleh MAN 1 Tidore.

Pada kunjungan ke Tidore Kepulauan ini, Tim KPKNL Ternate juga mengunjungi beberapa satuan kerja lainnya seperti MAN 2 tidore kepulauan, MTsN 1 tidore kepulauan, MTsN 3 tidore kepulauan, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, Kementerian Agama Tidore kepulauan dan Pengadilan Negeri SoaSio sehubungan dengan Portofolio Aset dan SBSK. Kegiatan monitoring ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan barang milik negara yang lebih efisien dan efektif pada satuan kerja di Tidore Kepulauan, serta memperkuat penerapan SBSK di seluruh instansi pemerintah.