Pada Jumat 24 Januari 2025, bertempat di Aula Gamalama, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara, diadakan agenda media briefing Torang Pe APBN Edisi Januari 2025 yang diikuti oleh perwakilan Kementerian Keuangan provinsi Maluku Utara dan juga beberapa orang dari media massa setempat.

Acara dibuka dan dilanjutkan dengan paparan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata. Pada pemaparannya, Tunas Agung menjelaskan kondisi perekonomian global dan nasional yang tentu saja mempengaruhi kondisi perkonomian lokal di Provinsi Maluku Utara. Memperhatikan laju inflasi di Provinsi Maluku Utara tercatat per Desember 2024, inflasi berada di angka 1,50% (yoy), angka tersebut masih lebih rendah daripada tingkat inflasi nasional dan bisa dikatakan bahwa tingkat inflasi Provinsi Maluku Utara masih terkendali. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, terutama potensi lonjakan harga bahan pokok. Dari angka tersebut, Provinsi Maluku Utara berada di urutan ke-7 dengan tingkat inflasi tertinggi di kawasan Sulawesi Ambon dan Papua.

Provinsi Maluku Utara secara fiskal menunjukkan kinerja yang positif, hal ini bisa dilhat dari Realisasi Pendapatan APBN yang mencapai Rp7.059,24 miliar atau 105,20?ri pagu, dan mengalami pertumbuhan sebesar 38,40% (yoy). Realisasi belanja APBN Provinsi Maluku utara mencapai 96,62?ri total pagu. Kendati demikian, terdapat kendala pada penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III di beberapa pemerintah daerah.

Dari segi penerimaan peningkatan yang signifikan dapat dilihat dari penerimaan PPh Non-Migas yang mencapai Rp4.337,42 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 53,49% (yoy). Secara agregat, seluruh sektor utama tumbuh positif sampai dengan Desember 2024. Sektor industri pengolahan dan pertambangan masih menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak (menyumbang 35,05?n 22,38%, konsisten sepanjang tahun 2024. Penyumbang pertumbuhan berasal dari indusri pembuatan logam dasar bukan besi. Sedangkan sektor transportasi dan pergudangan masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yang disebabkan peningkatan aktivitas pelayanan kepelabuhan laut akibat tingginya permintaan transportasi laut. Hal ini menjadi pemicu adanya penambhaan armada kapal dari perusahaan swasta. Selain itu aktivitas angkutan laut untuk barang umum juga mengalami peningkatan. Untuk dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ada dari penerimaan Bea Cukai sebesar Rp441,42 Miliar, meningkat sebesar 29,51% yoy. Sedangkan untuk PNBP lainnya dan Pendapatan BLU sebesar Rp548.60 miliar, mengalami penurunan sebesar 6,37% yoy.

Beralih ke Analisis Fiskal APBD, Tunas Agung mengatakan bahwa pendapatan APBD s.d. Desember 2024 mencapai Rp13.122,97 miliar atau 88,85?ri pagu yang didominasi oleh komponen dana transfer. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 50,86?ri pagu, mengalami kontraksi sebesar 1,56% (yoy). Hanya komponen Pajak Daerah yang menunjukkan peningkatan. Dari total realisasi Belanja Daerah sebesar Rp10.703,73 miliar, telah digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Barang, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Jasa, Belanja Modal Jalan dan Jembatan dan Belanja Perjalanan Dinas.

Neraca perdaganan di Maluku Utara pada Desember 2024 mengalami surplus sebesar USD 723,32 juta. Ekspor bulan Desember 2024 tercatat sebesar USD 1.102,66 juta yang didominasi oleh komoditas ferronickel di Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. Selain ferronickel, ekspor Maluku Utara berasal dari oksida nikel, nikel matte, bijih besi, hasil perikanan, serta hasil perkebunan Komoditas penyumbang devisa ekspor (kumulatif) terbesar adalah ferronickel dengan total USD6.650,19 juta. Impor bulan Desember 2024 tercatat sebesar USD 379,34 juta yang sebagian besar berasal dari bijih nikel, mesin-mesin untuk pengolah nikel, serta bahan baku mineral pembangkit listrik tenaga panas bumi. Komoditas impor penymbang devisa terbesar adalah bijih nikel dan konsentratnya dengan nilai total USD 181,22 juta.

Dari isu strages di regional Maluku Utara, realisasi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) s.d. Desember 2024 sebesar Rp574,49 miliar dengan 9.261 debitur yang didominasi dari debitur sektor perdagangan besar dan eceran. Adapun realisasi penyaluran dana KUR mengalami kontraksi sebesar 8,57% (yoy). Realisasi terbesar KUR ada di wilayah Kab. Halmahera Utara sebesar Rp132,89 miliar dengan 1964 debitur, realisasi terbesar kedua berasal dari Kota Ternate sebesar Rp99,19 miliar dengan 1434 debitur.

Sedangkan untuk perkembangan penyaluran Usaha Mikro (UMi) sampa dengan bulan desember realisasi berada di angka Rp3.713,48 juta dengan 729 debitur, apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi UMi tumbuh sebesar 11,12%. Realisasi terbesar berasal dari Kota ternate dengan Rp3.274,10 juta dengan 672 debitur dan di posisi kedua dengan realisasi sebesar Rp160,31 juta dengan 13 debitur, berasal dari Kab. Halmahera Utara.

Terdapat potensi peningkatan produksi rumput laut dan produk olahannya di Provinsi Maluku Utara tepatnya di Pulau Taliabu. Pada awal tahun 2024, Kabupaten Pulau Taliabu melakukan ekspor hasil bibit rumput laut jenis Sargassum Polycytum ke Wakatbi, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 30 ton. Dan pada tahun-tahun sebelumnya, Pulau Taliabu pernah juga mendistribusikan bibit rumput laut ke Kabupaten Pulau Morotai di angka 15 tan, dan 15 ton ke Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini bisa menjadi potensi yang cukup bagus untuk dikembangkan kedepannya.

Beralih ke isu lokal yang ada di Provinsi Maluku Utara, seperti yang disampaikan oleh Tunas Agung sebelumnya, terdapat kegagalan penyaluran DAK Fisik Tahap III 2024 wilayah Provinsi Maluku Utara. Hal ini disebabkan karena Dokumen penyaluran belum disampaikan ke KPPN, capaian output pada poyek tidak memenuhi syarta salur, dan juga dokumen disampaikan melewati batas waktu. Dampak yang dirasakan oleh Pemerintah Daerah dengan adanya hal ini adalah, dari Pemerintah Daerah Halamahera Tengah, Kepulauan Sula dan Halmahera Utara, proyek dapat dilanjutkan namun dengan sumber dana dari APBD, sedangkan dampak yang dirasakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Halmahera Barat adalah, proses kontraktual dimulai kembali dari awal sehingga memperpanjang waktu penyelesaian proyek. Selain itu, proyek dijalankan dengan sumber dana dari APBD. Tak hanya Pemerintah Daerah saja yang merasakan dampak dari kejadian ini, masyarakat juga merasakan dampaknya. Beberapa hal yang dirasakan dan berdampak pada masyarakat diantaranya adalah terhambatnya program pembangunan daerah dan penyediaan layanan masyarakat, terhambatnya perputaran ekonomi akibat tertundanya pembangunan infrastruktur, meningkatnya biaya pembangunan dimasa depan akibat inflasi atau kerusakan yang semakin parah pada fasilitas yang tidak diperbaiki, dan juga penurunan kualitas akibat kurangnya pembangunan atau perbaikan fasilitas pelayanan publik.

Kesimpulan dari media briefing kali ini menutup kegiatan media briefing Torang Pe APBN kali ini, menurut Tugas Agung secara umum, kinerja perkonomian Provinsi Maluku Utara masih tumbuh dan kuat sampai dengan Desember 2024. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penerimaan dan juga neraca perdaganan yang mengalami surplus, meskipun ada hal yang tidak diinginkan seperti kegagalan penyaluran DAK Fisik Tahap III 2024 di wilayah Provinsi Maluku Utara hal ini diharapkan tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara untuk kedepannya.