Peningkatan sektor infrastruktur guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional telah menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak masa periode pertama bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditargetkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai pada kisaran 7 persen per tahun dan RPJMN 2020-2024 ditargetkan pada kisaran 5,7-6,0 persen per tahun. Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan percepatan pembangunan infrastuktur sebagai salah satu agenda pembangunan nasional 2015-2019 dan dilanjutkan pada tahun 2020-2024 dengan target menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia telah berdampak secara luas pada berbagai aspek termasuk kesehatan, ekonomi dan sosial. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang terpengaruh signifikan akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pembatasan sosial dan karantina wilayah sehingga aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2020 sebesar 2,19 persen (year-on-year) dan pada Tahun 2021 sebesar 3,69 persen (year-on-year).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Dukungan untuk dunia usaha diantaranya bagi korporasi diberikan insentif pajak dan penempatan dana pemerintah di perbankan untuk restrukturisasi debitur UMKM. Adapun dukungan untuk UMKM seperti adanya subsidi bunga, insentif pajak dan penjaminan untuk kredit modal kerja baru UMKM.

Berdasarkan data BPS Provinsi Maluku Utara, kinerja pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari 10 Kota/Kabupaten, pada tahun 2020 tumbuh sebesar 4,92 persen dan pada Tahun 2021 mencatatkan peningkatkan yang cukup signifikan sebesar 16,40 persen. Kinerja perekonomian Maluku Utara sebagian besar ditopang dari lapangan usaha industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian.

Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicles (SMV) yang dimiliki, turut berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi baik skala nasional maupun regional. Mengutip Media Kekayaan Negara Edisi 32 Tahun X/2019, SMV Kementerian Keuangan merupakan Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Lembaga yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang memiliki mandat dan tugas khusus. SMV dibawah Kemenkeu yang berbentuk BUMN diantaranya PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF), PT Geo Dipa Energi (PT GDE), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), sedangkan yang berbentuk BLU seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Pembinaan dan pengawasan terhadap SMV yang berbentuk BUMN dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang memiliki peran sebagai perpanjangan tangan Menteri Keuangan dalam kedudukan, tugas dan kewenangannya selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan (Persero). Adapun yang berbentuk BLU dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaaan Keuangan BLU (PPK-BLU) Ditjen Perbendaharaan selaku Pembina Keuangan dan masing-masing Pimpinan Eselon I selaku Pembina Teknis.

Profil dan peran SMV pada umumnya masih belum terlalu dikenal luas di lingkungan Kantor Vertikal Kementerian Keuangan. Namun demikian, sejak beberapa tahun terakhir, dalam rangka mendukung program Regional Chief Economist (RCE), beberapa Kanwil DJKN termasuk Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutenggomalut) membentuk Pojok SMV yang menjadi sarana kolaborasi antara SMV Kemenkeu dengan DJKN dalam membentuk ruang komunikasi antara SMV dengan stakeholders di daerah sehingga dapat mempercepat diseminasi informasi terkait produk/layanan dan peran SMV.

Provinsi Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang mendapat manfaat dari peran SMV Kemenkeu diantaranya PT SMI, PT Geo Dipa Energi, PT PIP, PT SMF, BLU PIP dan BLU LPDP. PT SMI berperan sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Pada tahun 2015, dengan adanya pengalihan aset dari PIP sebesar Rp18,356 triliun, makin menguatkan kemampuan finansial PT SMI dalam menyediakan berbagai produk pembiayaan yang inovatif bagi proyek-proyek yang berdampak besar pada kesejahteraan ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan Laporan Tahunan PT SMI Tahun 2020, telah ditandatangani perjanjian pembiayaan infrastruktur publik dengan Pemprov Maluku Utara untuk proyek jalan dengan nilai komitmen/nilai proyek sebesar Rp350 miliar dan telah diterbitkan offering letter proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Sofifi sebesar Rp139,30 miliar. Selain itu, sebagai respon atas terjadinya pandemi covid-19, PT SMI juga memberikan pinjaman dalam rangka PEN kepada Pemkab Pulau Morotai sebesar Rp200 miliar dan relaksasi pembayaran bunga pinjaman daerah kepada Pemkab Halmahera Selatan.

Dalam rangka memperoleh manfaat sosial ekonomi dan lingkungan proyek pembiayaan berkelanjutan, PT SMI bersama dengan Bupati Halmahera Barat telah menandatangani perjanjian kerjasama pelaksanaan fasilitas penyediaan data dan informasi panas bumi wilayah Jailolo Halmahera Barat. Pelaksanaan Government Drilling untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) direncanakan akan dimulai pada Tahun 2023 yang bersumber dari energi panas bumi di Jailolo dan memiliki potensi sebesar 75 MW sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik di Maluku Utara.  

Program Government Drilling ditugaskan pemerintah kepada PT SMI sebagai pengelola pembiayaan, PT Geo Dipa Energi sebagai pelaksana teknis pengeboran dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pendukung penjaminan. Program government drilling merupakan bentuk kerjasama dan sinergi antar SMV dimana dalam program tersebut, pemerintah mengambil resiko yang paling besar yaitu tahap eksplorasi. Namun demikian, pembangunan PLTP ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi permasalahan utama terkait pemadaman listrik yang sering terjadi di Provinsi Maluku Utara khususnya di Halmahera Barat serta dapat berdampak multiplier effect bagi peningkatan pendapatan bagi daerah penghasil PLTP termasuk peningkatan investasi yang akan ditanamkan di daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Sektor perumahan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah untuk dapat memberikan hunian yang layak bagi masyarakat. Melalui PT SMF, pemerintah memberikan dukungan pembiayaan KPR siap huni, Kredit Mikro Perumahan dan KPR Sewa Beli sehingga kebutuhan masyarakat akan kebutuhan hunian layak dan terjangkau dapat terpenuhi. Adapun penyaluran pembiayaan rumah komersil untuk wilayah Indonesia Timur sebesar Rp309,61 miliar yang tersebar di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Maluku, serta Maluku Utara yang bekerja sama dengan BTN dan Bank Mualamat Indonesia. Diharapkan dengan berkembangnya industri perumahan juga dapat memberikan multiplier effect ke berbagai sektor lainnya.

SMV Kemenkeu turut berperan dalam memajukan sektor Pendidikan di Maluku Utara baik melalui BLU LPDP maupun BLU PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). LPDP berkontribusi dalam memperkuat kualitas SDM Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa untuk mengembangkan kompetensi pendidikan melalui beasiswa yang inklusif untuk jenjang master dan doktor. Seluruh anak bangsa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar melalui beasiswa umum/regular maupun targeted baik universitas di dalam maupun luar negeri. Sebagai contoh, dilansir dari detik.com, Muhammad Fitrah Pratama Teng merupakan salah satu awardee LPDP yang berasal dari Kota Ternate yang berhasil memperoleh gelar master dari Northeastern University Amerika Serikat pada tahun 2021.

Sesuai arahan  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, LPDP juga memberikan pemihakan kepada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui program beasiswa afirmasi dengan persyaratan yang relatif lebih memudahkan dibanding beasiswa regular. Beasiswa afirmasi ini diperuntukan untuk 96 daerah yang tersebar di daerah termasuk Provinsi Maluku Utara serta wilayah Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Selanjutnya untuk putera/puteri lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat dapat mendaftar PKN STAN yang merupakan sekolah tinggi kedinasan baik melalui jalur regular maupun jalur afirmasi. Program Afirmasi dikhususkan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi putera/puteri asli dari daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT yang nantinya diharapkan dapat berperan dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Kantor Vertikal Kemenkeu di Wilayah Papua, Maluku, Maluku Utara dan NTT berperan aktif memberikan public campaign termasuk survey peminatan dan pendampingan terkait program afirmasi PKN STAN ini.

Dari sisi UMKM, BLU PIP dan seluruh instansi vertikal Kemenkeu di Provinsi Maluku Utara bersinergi dan berkolaborasi untuk mendukung Program PEN dengan memberikan edukasi pemberdayaan kepada pelaku usaha Ultra Mikro melalui Program Rumah Umi (Rumah Ultra Mikro) dengan menyediakan fasilitas dan bimbingan kepada para pelaku usaha Ultra Mikro dan UMKM. Rumah Umi ini menjadi wadah pembinaan bagi para pengusaha pemula yang belum memiliki pengalaman dan modal yang cukup untuk menyewa tempat usaha.

Berdasarkan hasil analisis manfaat dan dampak ekonomi sosial (AMDES) oleh Tim Penilai KPKNL Ternate, diketahui bahwa Proyek Rumah Umi memberikan kontribusi manfaat ekonomi berupa penyerapan tenaga kerja sebesar Rp208 juta per tahun dan perputaran uang dari kegiatan food court sebesar Rp1,53 miliar per tahun. Selain itu, Rumah Umi dapat menjadi alternatif pusat kuliner di Kota Ternate sehingga dapat menggairahkan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya. Demikian sebagian peran dan kontribusi SMV Kemenkeu di provinsi dengan indeks kebahagiaan paling tinggi di Indonesia dan tentunya masih banyak lagi peran dan kontribusi SMV di daerah lainnya yang turut mendukung pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional. (Bayu Setiaji – KPKNL Ternate).