Saat ini banyak sekali konflik yang terjadi di beberapa perbatasan daerah karena tumpang tindih wilayah administrasi, sengketa lahan, adanya lebih dari 1 jenis perizinan pada lokasi yang sama, serta pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). Hal ini dilakukan sebagai solusi untuk penyelesaian tumpang tindihnya wilayah administrasi, sengketa lahan, serta pembangunan sesuai dengan tata ruang wilayah. Perencanaan penambahan peta tematik baru akan menghasilkan 230 peta tematik dari sebelumnya 85 peta tematik. Pelaksanaan KSP melibatkan 19 Kementerian/Lembaga dan 34 Provinsi yang berperan sebagai walidata Informasi Geospasial Tematik. DJKN sebagai pengelola BMN ditunjuk sebagai walidata dalam pembuatan peta sebaran BMN.

Dalam mendukung program pemerintah tersebut, DJKN perlu menyiapkan segala sesuatu terkait penyediaan data yang dibutuhkan dalam pembuatan peta sebaran BMN. DJKN akan berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk menyediakan peta sebaran BMN. Saat ini DJKN belum mempunyai peta tersendiri untuk melihat perbedaan data poin dan bidang peta tanah pada DJKN dan BPN. Oleh karena itu, DJKN perlu membuat prototipe peta tematik sebaran BMN untuk mencocokkan data koordinat BMN yang dimiliki DJKN dan BPN.

Berdasarkan arahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada rapat tanggal 6 Mei 2020, DJKN perlu memformulasikan manfaat yang lebih kuat dalam keterlibatannya pada kegiatan KSP. Dengan mengetahui manfaat dari KSP, DJKN dapat mendukung program tersebut dengan penuh semangat. Formulasi manfaat dapat dibuat dengan melihat beberapa peta BMN secara langsung agar dapat diketahui manfaat bagi DJKN bila mempunyai peta tematik sebaran BMN.

Pada pembuatan peta tematik sebaran BMN, peta tematik sebaran BMN dapat dibuat menggunakan aplikasi ArcGis. Aplikasi pendukung yang bisa digunakan dalam pembuatan peta adalah aplikasi SIMAN dengan plugin master aset untuk mengambil informasi berupa koordinat, luas, nilai wajar, sertifikasi, serta informasi kosong atau tidaknya tanah.

Kendala yang dihadapi ketika melakukan collecting data adalah tidak lengkapnya data koordinat di aplikasi SIMAN. Berdasarkan pendapat Hanis, 2011, negara harus memiliki database yang lengkap dengan data spasial dan perbuatan atas hukumnya agar mengantisipasi adanya sengketa lahan. Oleh karena itu, di penelitian ini diperlukan aplikasi pendukung lainnya yaitu SIP Reval dan Google Map. Untuk mendapatkan data koordinat di SIP Reval, pencarian dilakukan berdasarkan satuan kerja dan NUP yang tertera di SIMAN. Kemudian, pencarian koordinat pada Google Map dilakukan dengan mencari alamat yang tertera pada aplikasi SIMAN. Koordinat dari aplikasi SIMAN, SIP Reval dan Google Map tersebut kemudian dicocokkan dan disesuaikan dengan koordinat sebenarnya yang paling sesuai dan mendekati. Tahapan pencocokan dan penyesuaian koordinat dimaksud disebut tahapan overlaying.

Setelah tahapan overlaying, dilakukan finishing peta dengan menampilkan legenda peta sesuai jenis peta yang akan dibuat. Proyek kali ini akan dibuat beberapa peta yaitu peta berdasarkan nilai wajar BMN per m2, luas BMN, BMN idle, BMN bersertifikat, dan hotspot BMN di Kota Ternate. Untuk pembuatan peta nilai wajar BMN per m2, luas BMN, BMN idle, dan BMN bersertifikat, nilai-nilai pada peta diperoleh dari SIMAN. Kemudian untuk peta hotspot BMN, nilai- nilai pada peta didapat dari website Badan Informasi Geospasial. Setelah dilakukan proses collecting data, overlay, dan finishing peta, maka hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar berikut.

Dengan menggunakan tahapan-tahapan pembuatan peta sebaran BMN yang telah dibuat, pembuatan peta yang sama dapat direplikasi di setiap daerah.  Peta yang telah dibuat ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembanding dengan peta yang didapatkan dari BPN. Melalui pembandingan dengan data pada BPN, kita dapat melakukan penyesuaian lokasi dan data berdasarkan data-data tersebut. Keterlibatan DJKN dalam KSP mempunyai manfaat yang kuat karena dari beberapa sebaran peta tematik seperti peta sebaran BMN, dapat diperoleh beragam manfaat diantaranya untuk mengantipasi terjadinya sengketa BMN, mempermudah pengendalian dan pengawasan penggunaan dan pemanfaatan BMN, efisiensi anggaran, dan sebagai pembanding dengan koordinat BMN yang dimiliki BPN.

Selain itu, dari masing-masing peta juga dapat diperoleh beragam manfaat. Peta BMN berdasarkan nilai wajar per m2 bermanfaat untuk mengetahui sebaran nilai wajar dengan visualisasi yang mudah, meningkatkan kualitas revaluasi BMN, dan mempermudah penilaian aset karena mempunyai data yang mudah dilihat sebagai pembanding. Peta BMN berdasarkan luas dapat digunakan untuk mempermudah penilaian aset karena mempunyai data yang mudah dilihat sebagai pembanding dan mempermudah perencanaan pemanfaatan BMN (ATM, Kantin, dll). Peta BMN idle dapat digunakan untuk mempermudah monitoring aset idle dan mempermudah perencanaan pemanfaatan aset idle tanah. Peta BMN bersertifikat dapat digunakan untuk mempermudah sertifikasi BMN, mempermudah pencatatan histori perbuatan hukum atas tanah, mengantipasi terjadinya sengketa BMN, dan mengantisipasi penguasaan BMN oleh pihak lain. Peta hotspot BMN dapat digunakan untuk mempermudah perencanaan Asuransi BMN dengan mengetahui BMN yang rawan terhadap bencana alam.

(Penulis: Rinaldo Pratama)