Tarakan, 2 Oktober 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Timur dan Utara bersama KPKNL Tarakan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Monitoring Program Pensertipikatan BMN Tahun 2025 dan Persiapan Pensertipikatan Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung secara luring di Paguntaka Ballroom, Tarakan, dan dihadiri oleh 25 satuan kerja di wilayah Kalimantan Utara.

FGD dibuka dengan sambutan dari Kepala KPKNL Tarakan, Ahmad Elazar, dilanjutkan dengan sesi diskusi utama. Agenda pembahasan mencakup monitoring capaian pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tahun anggaran 2025, strategi percepatan penyelesaian sertipikasi, serta persiapan program pensertipikatan tahun 2026. Narasumber yang hadir antara lain Kepala Bidang PKN Kanwil DJKN Kaltimtara, Ahmad Rustandi, dan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran dari Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Utara, Dr.H. Jusuf Ano, S.SiT.,M.H.,C.Med.,QRMP dengan Kepala Seksi PKN III Kanwil DJKN Kaltimtara, Arie Nugroho, bertindak sebagai moderator.

Dalam sesi diskusi, peserta aktif memberikan masukan terkait kendala teknis maupun administratif yang dihadapi di lapangan, mulai dari koordinasi antar instansi hingga aspek percepatan proses sertipikasi tanah BMN. Kegiatan ini juga menjadi sarana sinergi antara DJKN sebagai pengelola barang, Satker sebagai pengguna barang dan BPN setempat, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum atas aset negara.

Melalui kegiatan ini, DJKN menegaskan komitmennya untuk mengedepankan prinsip integritas dalam pengelolaan kekayaan negara. Hasil FGD diharapkan menjadi pijakan penting dalam memperbaiki strategi dan memperkuat kerja sama lintas sektor, sehingga target pensertipikatan BMN tahun 2025 serta rencana di tahun 2026 dapat tercapai lebih optimal. (Seksi Hukum dan Informasi)