Website DJKN

Artikel KPKNL Tarakan

Menjaga Peran Strategis Penilai Pemerintah di Tengah Gelombang Kecerdasan Buatan

Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor
Selasa, 23 Juni 2026 | 29 kali

Penilai pemerintah adalah aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki keahlian khusus dalam menilai atau menaksir nilai suatu aset milik negara atau daerah. Aset tersebut mencakup beragam bentuk, mulai dari tanah, bangunan, alat berat, kendaraan dinas, hingga infrastruktur strategis seperti jembatan, pelabuhan, dan bandara. Penilaian dilakukan untuk berbagai kepentingan seperti pelaporan keuangan pemerintah, proses lelang, penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai, hingga optimalisasi pemanfaatan aset agar menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penilai pemerintah saat ini menduduki jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Dalam praktiknya, profesi ini berperan penting dalam memastikan bahwa setiap transaksi atau keputusan terkait aset negara dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Ketepatan nilai yang ditentukan sangat memengaruhi perencanaan anggaran, audit oleh BPK, hingga citra pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Namun, kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini membawa tantangan sekaligus peluang yang signifikan bagi profesi ini. Seiring dunia bergerak ke arah otomasi dan pengambilan keputusan berbasis data besar (big data), penilai pemerintah harus beradaptasi atau berisiko tertinggal.

Tantangan Penilai Pemerintah di Era Kecerdasan Buatan

1. Transformasi Digital dan Data yang Masif

Dalam satu dekade terakhir, pengelolaan aset negara telah mengalami digitalisasi besar-besaran. Data aset yang sebelumnya dicatat secara manual kini tersimpan dalam sistem informasi terintegrasi. Penilai pemerintah kini dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis penilaian, tetapi juga memiliki literasi digital untuk mengakses, mengelola, dan menganalisis data dalam format digital yang kompleks. Selain itu, data yang tersedia tidak lagi bersifat statis. Harga pasar, nilai ganti rugi, dan pergerakan nilai properti dapat berubah cepat dan tersedia dalam bentuk real-time. Tanpa kemampuan dalam menggunakan perangkat analitik modern, penilai berisiko kehilangan keakuratan dalam estimasinya.

2. Kompetisi dengan Teknologi yang Serba Cepat dan Akurat

AI dan machine learning mampu mengolah ribuan hingga jutaan data aset, termasuk perbandingan harga pasar, tren permintaan, hingga simulasi skenario nilai di masa depan. Teknologi ini secara signifikan meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses penilaian. Misalnya, di sektor swasta, banyak perusahaan properti kini menggunakan sistem penilaian otomatis (Automated Valuation Model/AVM) untuk menentukan harga pasar rumah berdasarkan algoritma. Hal ini menimbulkan ekspektasi baru bahwa penilaian oleh manusia juga harus secepat dan sepresisi mesin.

3. Turunnya Kepercayaan terhadap Metode Manual

Jika tidak diimbangi dengan inovasi, metode konvensional yang digunakan oleh penilai pemerintah dapat dipandang ketinggalan zaman. Publik dan pemangku kepentingan bisa mempertanyakan akurasi dan relevansi hasil penilaian, terutama bila hasil tersebut berbeda jauh dari estimasi berbasis AI yang tersedia secara komersial.

AI: Ancaman atau Justru Mitra Strategis?

Kecerdasan buatan memang membuka kemungkinan otomasi dalam penilaian. Namun, sejatinya AI belum sepenuhnya mampu menggantikan profesional manusia. Penilaian aset negara tidak hanya bergantung pada harga pasar atau tren data. Banyak faktor non-teknis yang hanya bisa dianalisis secara kontekstual, seperti:

Status hukum aset: Apakah lahan bebas sengketa? Apakah aset dalam penguasaan negara sah?
Aspek kebijakan dan regulasi: Seperti rencana tata ruang wilayah (RTRW), program prioritas pemerintah, atau status aset sebagai barang milik negara strategis.
Pertimbangan sosial dan politik: Nilai pasar suatu aset bisa sangat dipengaruhi oleh situasi sosial (misalnya konflik masyarakat), kondisi geografis, hingga isu politis lokal.

Semua itu memerlukan penilaian yang menggabungkan data dengan intuisi profesional, pertimbangan etis, dan pemahaman terhadap konteks lokal. AI belum sepenuhnya mampu meniru atau menilai kompleksitas semacam ini.

Strategi Adaptasi: Menjadi Penilai Pemerintah Berbasis Teknologi

Alih-alih merasa terancam, penilai pemerintah justru harus memanfaatkan AI sebagai alat bantu strategis. Berikut beberapa pendekatan yang bisa dilakukan:

1. Kolaborasi Manusia dan Mesin (Human-in-the-loop)

Gunakan AI untuk mendukung proses teknis seperti:

Pemetaan aset melalui drone
Simulasi nilai berdasarkan tren historis
Deteksi kejanggalan atau outlier dalam data aset

Namun, pastikan pengambilan keputusan akhir tetap berada di tangan penilai manusia untuk menjaga akuntabilitas dan konteks hukum.

2. Peningkatan Kompetensi Digital Penilai

Kementerian Keuangan perlu mengembangkan program pelatihan berkelanjutan tentang:

Analisis data menggunakan perangkat lunak (Python, R, Excel Advanced)
Pemahaman dasar AI dan big data
Penggunaan sistem informasi geografis untuk analisis spasial aset

3. Pengembangan Sistem Penilaian Berbasis AI yang TransparanPemerintah dapat membangun AVM internal yang bisa digunakan sebagai alat bantu, dengan model yang dapat diaudit, dimodifikasi, dan disesuaikan dengan kebijakan publik. Model ini harus terbuka untuk ditinjau dan diverifikasi, agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.

4. Inovasi Layanan Penilaian

Penilai pemerintah dapat menawarkan layanan penilaian yang lebih responsif, seperti:

Penilaian cepat berbasis dashboard data real-time
Rekomendasi nilai aset untuk berbagai skenario anggaran
Kolaborasi lintas lembaga untuk data sharing

Penilai Pemerintah Tetap Dibutuhkan di Era AI

Era kecerdasan buatan bukanlah akhir dari profesi penilai pemerintah. Sebaliknya, ini adalah peluang untuk memperkuat peran mereka sebagai pengambil keputusan strategis dalam pengelolaan kekayaan negara. AI hanyalah alat bantu yang mempercepat dan memperluas jangkauan kerja, tetapi tidak dapat menggantikan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan pemahaman kontekstual yang dimiliki manusia.

“Kecerdasan buatan mungkin dapat mempercepat perhitungan, tetapi hanya manusia yang bisa menilai dengan hati nurani, integritas, dan tanggung jawab hukum.”

Penulis : Andri Hermawan – Fungsional Penilai Ahli Pertama KPKNL Tarakan

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.