Sorong – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJKN Papabaruku) bersama PKN STAN dan pemerintah daerah di wilayah Papua dan Maluku membuka Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) pada Senin, 18 Mei 2026 di Aula Lantai 2 Kantor Wilayah Bea Cukai Khusus Papua. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penilaian aset daerah secara profesional dan akuntabel. Pelatihan tersebut diikuti oleh 66 peserta yang berasal dari 23 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah Papua dan Maluku. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara hybrid mulai 20 April 2026 sampai dengan 21 Mei 2026.

Acara pembukaan dipandu oleh MC dari KPKNL Sorong, Vernando Anderson Wiliam Nauw, dan dihadiri oleh Kepala Kanwil DJKN Papabaruku, Tunggul Yunianto selaku penyelenggara kegiatan, Kepala Bagian Umum Kanwilsus BC Papua, Benny Cristian selaku perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat Daya, Widyaiswara Madya Balai Diklat Keuangan Makassar, Arifin, serta perwakilan Kemenkeu Satu Sorong. Selain itu, kegiatan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah, di antaranya Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Adi Bremantyo, Kepala BPKAD Kabupaten Raja Ampat, Khodik, serta perangkat daerah lainnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Widyaiswara Madya BDK Makassar, dilanjutkan sambutan dari perwakilan Kementerian Keuangan Papua Barat Daya dan sambutan Kepala Kanwil DJKN Papabaruku, Tunggul Yunianto. Dalam sambutannya, Tunggul Yunianto menyampaikan pentingnya transformasi pengelolaan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa “Aset daerah tidak lagi hanya dipandang sebagai cost center, tetapi harus menjadi revenue center yang mampu memberikan nilai tambah, manfaat ekonomi, dan mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah.”

Ia juga menegaskan bahwa penguatan kapasitas penilai BMD merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara berkelanjutan. “Oleh karena itu, penguatan kapasitas calon penilai barang milik daerah bukanlah sekadar kegiatan seremonial ataupun sesaat, melainkan sebuah gerakan berkelanjutan untuk menghadirkan sumber daya penilai yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan aset daerah serta pembangunan negeri,” ujarnya.

Sambutan terakhir sekaligus memimpin pembukaan resmi kegiatan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Yakob Kareth. Prosesi pembukaan dilakukan secara simbolis melalui penabuhan tifa oleh lima pejabat perwakilan yang hadir. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pengalungan kartu peserta kepada beberapa perwakilan peserta pelatihan sebagai simbol dimulainya pelatihan secara resmi.

Sebagai penutup, pelaksanaan Pelatihan Penilaian Barang Milik Daerah ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan penilaian aset daerah. Melalui pelatihan yang diikuti oleh peserta dari berbagai pemerintah daerah di wilayah Papua dan Maluku ini, diharapkan tercipta sumber daya penilai yang profesional, akuntabel, dan memiliki kompetensi yang memadai dalam mendukung tata kelola barang milik daerah yang lebih optimal. Selain memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam mendorong pemanfaatan aset daerah agar tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah, manfaat ekonomi, serta mendukung pembangunan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.