Kabupaten Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait pelaksanaan pelelangan tanah dan bangunan dalam rangka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah (TGR) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Kamis, 30 April 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Drs. Yakob Kareth, M.Si, Inspektorat Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Inspektur Bidang Khusus, Umiyati beserta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPKNL Sorong, Khusnul Arifin, bersama Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Sorong, Supriadi, hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan mengenai mekanisme pelelangan aset dalam rangka penyelesaian TGR. Materi yang disampaikan berfokus pada pelelangan aset pribadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang digunakan sebagai pengganti kerugian negara/daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain memberikan pemahaman terkait prosedur dan ketentuan pelelangan, narasumber juga menyampaikan solusi atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan lelang. Mengingat pelaksanaan lelang terhadap aset pribadi ASN dalam penyelesaian TGR memerlukan kepastian dasar hukum dan mekanisme yang tepat, solusi yang disampaikan adalah melalui skema pengurusan piutang negara dengan menjadikan aset tersebut sebagai jaminan piutang negara. Dengan mekanisme tersebut, proses penyelesaian TGR dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta tetap menjamin kepastian hukum dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama KPKNL Sorong berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami tata cara penyelesaian TGR secara lebih komprehensif, khususnya terkait pengelolaan dan pelelangan aset, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.