Sorong (25/4) KPKNL Sorong mengadakan Rapat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Papua Barat tanggal 25 April 2025 bertempat  di KPKNL Sorong. Rapat dipimpin oleh Ketua PUPN Cabang sekaligus Kepala KPKNL Sorong Evan Widyatama dan dihadiri oleh Primawibawa Rantjalobo sebagai anggota PUPN Cabang Papua Barat dari unsur Kejaksaan, Arifal Utama sebagai anggota PUPN Cabang Papua Barat dari unsur Kepolisian, Plt. Kepala Seksi Piutang Negara, dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi.

Rapat membahas kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh PUPN Cabang Papua Barat guna mengoptimalkan penerimaan dan capaian target pengurusan piutang Negara tahun 2025. Jumlah Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada tahun 2025 sebanyak 4 BKPN dengan nilai outstanding sebesar Rp. 29.033.412.261,88. Adapun target pengurusan Piutang Negara KPKNL Sorong tahun 2025 yaitu:

a.      Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi Putang Negara sebesar Rp. 67.000.000,00.

b.      Penurunan nilai saldo piutang negara sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

c.      Penyelesaian BKPN sebanyak 1.

Evan dalam pemaparannya menjelaskan, per 25 April 2025, realisasi pengurusan Piutang Negara per April 2025 sebagai berikut:

a.    Realisasi Penerimaan Negara dari Biaya Administrasi Putang Negara sebesar Rp. 90.909.090,90 atau sebesar 135,69 persen dari target.

b.    Ralisasi penurunan nilai saldo piutang negara sebesar Rp. 1.024.482.686,00 atau 102,45 persen dari target.

c.     Realisasi penyelesaian BKPN sebanyak 1 BKPN atau 100 persen dari target.

Peningkatan penerimaan negara dari pengurusan piutang Negara dapat dioptimalkan seiring dengan adanya penyerahan BKPN baru dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pada rapat tersebut, Primawibawa Rantjalobo dan Arifal Utama selaku Anggota PUPN Cabang Papua Barat dari Unsur Kejaksaan dan Kepolisian mendukung penuh agar PUPN Cabang Papua Barat melakukan pengurusan piutang Negara secara maksimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.