Sorong (25/4) KPKNL Sorong melaksanakan Pelantikan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Papua Barat dari Unsur Kejaksaan dan Unsur Kepolisian pada tanggal 25 April 2025 bertempat  di Aula KPKNL Sorong. Pelantikan dipimpin oleh Evan Widyatama selaku Ketua PUPN Cabang Papua Barat sekaligus Kepala KPKNL Sorong disaksikan oleh Plt. Kepala Seksi Piutang Negara dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi. Pejabat yang dilantik yaitu Primawibawa Rantjalobo sebagai anggota PUPN Cabang Papua Barat dari unsur Kejaksaan (Kepala Seksi dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Sorong) dan Arifal Utama sebagai anggota PUPN Cabang Papua Barat dari unsur Kepolisian (PS Kasatreskrim Polresta Sorong Kota Polda Papua Barat). Keduanya dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 64/KM.6/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Papua Barat dari Unsur Kejaksaan dan Kepolisian.

PUPN adalah Panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011, PUPN berwenang melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari  Instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Kementerian/Lembaga Negara, Komisi Negara, atau Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik (Lembaga Sui Generis) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keanggotaan PUPN diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara,  keanggotaan PUPN Cabang yaitu terdiri dari Ketua dan Anggota yang mewakili unsur dari Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah.

Evan dalam sambutan pelantikan mengharapkan adanya dukungan dan sumbangsih dari para Anggota PUPN yang baru dilantik untuk membantu, mendukung dan mengoptimalkan penerimaan Negara dan pengurusan piutang Negara demi pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik.