Sorong (31/5) Kemenkeu Satu menyampaikan Siaran Pers Realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya sampai bulan April 2024 secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Siaran Pers bertempat di Aula KPPN Sorong dan dihadiri oleh seluruh pimpinan Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Perwakilan satuan kerja dan para wartawan yang diundang. Siaran Pers dibacakan secara bergantian oleh KPP Pratama Sorong, KPPBC TMP C Sorong, KPKNL Sorong dan KPPN Sorong.

Ditengah kondisi dunia ditengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi termasuk pertumbuhan ekonomi dunia, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di awal kuartal tahun 2024 berada di kisaran 4,7 persen  (yoy) hingga 5,3 persen  (yoy). Inflasi Indonesia pada bulan April 2024 sebesar 3 persen (yoy) lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 3,05 persen (yoy).

Bagaimana kondisi realisasi APBN sampai dengan 30 April 2024 khusus di Provinsi Papua Barat Daya? Berikut ini siaran pers realisasi APBN Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 30 April 2024.

Inflasi bulan April 2024 di Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili angka inflasi Kota Sorong sebesar 1,79 persen (yoy) lebih tinggi dibandingkan kondisi inflasi di bulan Maret 2024 yang mencapai 0,93 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya yang masih menjadi bagian Provinsi Papua Barat dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,8 persen year on year.

Pendapatan dan belanja sampai dengan 30 April 2024 yang masuk dan keluar kas negara yang dikelola KPPN Sorong secara ringkas adalah sebagai berikut:

·       Pendapatan sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp 355,09 miliar. Pendapatan meliputi pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

·       Belanja sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp 2.209,08 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya lebih rendah 3,29 persen. Belanja APBN s.d April 2024 meliputi belanja pemerintah pusat dan penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) masing-masing sebesar Rp 843,75  miliar dan Rp 1.365,33 miliar.

Berikut ini adalah penjelasan pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 30 April 2024:

PENDAPATAN PERPAJAKAN

Realisasi Penerimaan

Realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Sorong periode bulan April 2024 mencapai 20.65 persen  atau sebesar Rp 348,22 miliar  dari target penerimaan sebesar 1.686,72 miliar yang mana penerimaan tersebut tumbuh positif sebesar 13,75 persen  (YoY). Kenaikan penerimaan tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa faktor dimana Pertumbuhan penerimaan PPh Non Migas tumbuh sebesar 27,54 persen  dan PBB sebesar 63,02 persen .

Capaian penerimaan per Kota/Kabupaten di wilayah kerja KPP Pratama Sorong periode bulan April 2024 didominasi penerimaan Pajak yang berasal dari Kota Sorong dengan kontribusi sebesar 61,96 persen  atau sejumlah Rp 215,75 miliar sedangkan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak Bulan April (YoY) yang tertinggi adalah Kabupaten Raja Ampat dengan tingkat pertumbuhan penerimaan sebesar 62,00 persen  dengan kontribusi penerimaan sejumlah Rp 15,38 miliar.

Apabila dilihat dari sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak KPP Pratama Sorong periode bulan April 2024 masih di dominasi oleh sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp 94,47 miliar atau 27,13 persen . Sektor ini sebagian besar berasal dari transaksi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Peran Bendahara Pengeluaran sangat ditentukan untuk menjamin penerimaan pajak dari sektor transaksi pemerintah ini.

Berikutnya terkait kepatuhan rekonsiliasi pajak, dari 6 kabupaten kota  di propinsi Papua Barat Daya, Pemda Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat telah melakukan rekonsiliasi sampai Semester 2 TA 2023, ditambah Kabupaten Fak Fak, dan Kabupaten Kaimana, namun masih terdapat beberapa Kabupaten yang belum menyelesaikan Berita Acara Rekonsiliasi, untuk hal tersebut KPP Pratama Sorong terus mendorong agar Kabupaten yang belum menyelesaikan untuk segera menyelesaikan, KPP Pratama Sorong siap memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan untuk penyelesaian kewajiban tersebut.

Realisasi Kepatuhan SPT

Wajib Pajak KPP Pratama Sorong masih didominasi oleh Wajib Pajak yang berasal dari Kota Sorong yang berjumlah 89.874 Wajib Pajak (45,14 persen ) dan jumlah Wajib Pajak terkecil berada di wilayah Kabupaten Tambrauw yang baru berjumlah 5.271 Wajib Pajak (2,65 persen ) dari total Wajib.

Sampai dengan saat ini,  jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Sorong yang melaporkan SPT Tahun Pajak  2023 berjumlah 39.506 Wajib Pajak.

KPP Pratama Sorong terus menghimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melaporkan kewajiban SPT Tahunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk WP UMKM yang omzetnya tidak melebihi Rp. 500 juta setahun.

Fasilitas Perpajakan UMKM

1.      Bebas Pajak

Peredaran usaha s.d Rp500 juta khusus untuk WP OP UMKM tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan UU HPP dan PP 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

2.      PPh Final 0,5 persen

Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu Tahun Pajak dikenai PPh bersifat final dengan tarif 0,5 persen .

3.      Pengurangan Tarif

WP Badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50 persen  dari tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto s.d Rp4,8 miliar.

4.      Kemudahan Pencatatan

DJP Meluncurkan aplikasi M-Pajak yang memiliki fitur untuk mencatat omzet harian, serta langsung dapat membuat kode billing.

5.      Business Development Service

Sebagai wujud dukungan dan perhatian DJP terhadap para pelaku UMKM, untuk membantu para UMKM naik kelas, diselenggarakan pelatihan BDS secara rutin tiap tahun.

Fasilitas Percepatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Kemudahan dimaksud terkait penyederhanaan proses restitusi dengan jangka waktu semula 12 bulan menjadi 15 hari kerja. Kemudahan tersebut diberikan khusus kepada WP Orang Pribadi yang mengajukan restitusi Pajak Penghasilan OP sesuai pasal 17B dan 17D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dengan jumlah lebih bayar paling banyak 100 juta rupiah.

Dalam hal terdapat WP yang telah diberikan pengembalian pendahuluan dan jika di kemudian hari dilakukan pemeriksaan lalu ditemukan kekurangan pembayaran pajak, WP akan dikenakan sanksi administratif. Pengenaan saksi administratif yang semula berupa kenaikan sebesar 100 persen , kini direlaksasi menjadi hanya sebesar sanksi Pasal 13 ayat (2) UU KUP dimana saksi per bulannya didasarkan pada suku bunga acuan ditambah uplift factor 15 persen  untuk paling lama 24 bulan.

Untuk mengetahui aturan selengkapnya, dapat membaca Perdirjen Nomor PER-5/PJ/2023 melalui www.pajak.go.id.

Dihimbau untuk seluruh Wajb Pajak melakukan Pemadanan  NIK dan NPWP, dengan 4 (empat) Langkah mudah dengan login di www.pajak.go.id dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK.03/2023 batas waktu pemadanan sampai dengan 30 Juni 2024 dan dimana pemberlakuan NIK sebagai NPWP (NPWP 16 digit) akan berlaku per tanggal 01 Juli 2024.

PENDAPATAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Sorong s.d. April 2024 adalah sebesar Rp174,69 juta atau sebesar 5,81 persen  dari target penerimaan tahun 2024 yang didistribusikan kepada KPPBC TMP C Sorong sesuai dengan UU APBN 2024 yaitu sebesar Rp3,009 miliar. Bahwa target penerimaan tahun 2024 tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-17/BC/2024 Tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2024. Penerimaan kepabeanan dan cukai pada April 2024 bersumber dari Kewajiban Kepabeanan atas Registrasi IMEI berupa Bea Masuk sebesar Rp1,468 juta dan Denda Administrasi Cukai sebesar Rp20 juta atas hasil pengawasan di bidang cukai pada KPPBC TMP C Sorong berupa kasus Tempat Penjualan Eceran (TPE) yang melakukan penjualan Barang Kena Cukai berupa MMEA tanpa memiliki izin NPPBKC di Kota Sorong.

Selain penerimaan kepabeanan dan cukai, KPPBC TMP C Sorong juga turut serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Penerimaan PDRI berasal dari PPh dan PPN Impor atas kegiatan impor untuk dipakai dan pemasukan Handphone, Komputer Genggam, dan Tablet (HKT) yang tidak mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk. Bahwa s.d. April 2024, realisasi penerimaan PDRI (PPh dan PPN Impor) KPPBC TMP C Sorong adalah sebesar Rp1,6 miliar.

Dengan demikian, total penerimaan kepabeanan dan cukai serta PDRI yang berhasil dipungut s.d. April 2024 adalah sebesar Rp1,775 miliar.

KPPBC TMP C Sorong turut serta dalam upaya meningkatkan Devisa Hasil Ekspor serta upaya pemberdayaan UMKM melalui pemberian layan asistensi ekspor kepada para pelaku usaha UMKM melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor. Pada April 2024 ini, eksportir yang aktif melakukan kegiatan ekspor yaitu sebanyak 6 (lima) eksportir, yaitu Bina Nelayan Jaya (BNJ), Bintang Megah Jaya Papua (BMJP), Dwi Bina Utama (DBU), Kerapu Emas Papua (KEP), Royal Phinisi Julian (RPJ), dan Irian Marine Product Development (IMPD). Komoditas ekspor yang masih menjadi andalan berupa hasil tangkapan laut meliputi Frozen Shrimp, Fresh King Fish (Mackerel), Fresh Grouper Fish, dan Crabs dengan volume ekspor s.d. April 2024 mencapai 372,95 ton senilai USD 3,68 juta. Nilai ekspor tersebut terkontraksi sebesar 9 persen  dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama.

Selain dari sektor perikanan, terdapat ekspor dari sektor lain berupa bahan bakar kapal (Low Sulphur Fuel Oil; LSFO) dari PT Kilang Pertamina Internasional RU VII Kasim senilai USD 13,2 juta sehingga total devisa hasil ekspor s.d. April 2024 adalah USD 16,88 juta.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi ekspor di wilayah Papua Barat Daya khususnya dari sektor perikanan dan pertanian, KPPBC TMP C Sorong senantiasa menjalin koordinasi dan sinergi dengan Karantina Perikanan dan Karantina Pertanian. Peran dinas-dinas di pemerintahan daerah juga sangat penting dalam memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga keberlangsungan ekspornya. Harapan ke depannya atas koordinasi tersebut, akan terdapat penambahan eksportir baru yang juga akan merealisasikan ekpornya di Tahun 2024 ini.

Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, khususnya di bidang cukai, KPPBC TMP C Sorong terus melakukan upaya berkelanjutan dengan cara memberikan sosialisasi, edukasi, dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal melalui program Gempur Rokok Ilegal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan di bidang cukai dan mengoptimalkan peran cukai sebagai instrumen fiskal dalam pengendalian barang kena cukai. Rokok ilegal sendiri terdiri dari rokok polos (tanpa dilekati pita cukai), rokok yang dilekati pita cukai bekas, rokok yang dilekati pita cukai palsu, dan rokok yang dilekati pita cukai asli namun tidak sesuai peruntukkannya.

Kegiatan sosialisasi dan edukasi telah dilakukan dengan cara pemasangan publikasi Gempur Rokok Ilegal secara offline dan online (media sosial) serta kunjungan langsung ke toko-toko di wilayah Sorong. Dari sisi penindakan pada April 2024, KPPBC TMP C Sorong telah berhasil melakukan total sebanyak 6 penindakan terhadap BKC HT serta MMEA ilegal yang ditemukan di wilayah Kota Sorong.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas program Gempur Rokok Ilegal, KPPBC TMP C Sorong bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI, POLRI, dan pemerintah daerah setempat. Selain itu  sebagai penutup, masyarakat umum dapat berperan dalam mendukung program ini dengan melaporkan kepada Bea Cukai apabila menemukan atau mengetahui keberadaan rokok ilegal melalui saluran pengaduan 0811-4850-3131.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Dari sisi Kekayaan Negara, KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar Rp. 6,7 milyar. PNBP tersebut dibagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat sebesar Rp.3,77 milyar, Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp2,81 milyar dan Provinsi lainnya sebesar Rp. 113 juta.

Penerimaan PNBP pada Provinsi Papua Barat berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp. 667 juta dan dari Pelaksanaan Lelang sebesar Rp. 3,11 milyar. Penerimaan PNBP untuk Provinsi Papua Barat Daya berasal dari Pengelolaan BMN sebesar Rp. 1,52 milyar dan dari Pelaksanaan Lelang sebesar Rp. 1,29 milyar. Penerimaan PNBP yang berasal dari provinsi lainnya sebesar Rp.113 juta yang berasal dari PNBP Pelaksanaan Lelang.

Realisasi Pokok lelang pada KPKNL Sorong sebesar Rp 20,12 milyar  yang terbagi untuk wilayah Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 10,84 milyar, Provinsi Papua Barat Daya sebesar Rp. 6,47 milyar dan yang berasal dari Provinsi lainnya sebesar Rp. 2,8 milyar.

Nilai Perolehan BMN yang tercatat dikelola oleh KPKNL Sorong sebesar Rp. 87,34 trilyun, yang terdiri dari Nilai Perolehan BMN pada Prov. Papua Barat sebesar Rp. 55,28 trilyun atau 63,29 persen  dan Nilai Perolehan BMN pada Prov. Papua Barat Daya sebesar Rp. 32,05 trilyun atau 36,17 persen .

Himbauan untuk berhati-hati terhadap penipuan terkait Lelang yang diselenggarakan oleh DJKN dan KPKNL Sorong.

Sehubungan dengan maraknya penipuan berkedok lelang, khususnya di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya yang mengatasnamakan DJKN atau KPKNL Sorong dengan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang berada di Provinsi Papua Barat Daya dan Provinsi Papua Barat untuk waspada terhadap maraknya penipuan berkedok lelang.  Kami sampaikan bahwa semua informasi terkait jadwal dan objek lelang hanya terdapat pada laman ”lelang.go.id”.

Adapun ciri-ciri penipuan berkedok lelang sebagai berikut:

1.      Menjanjikan peserta lelang pasti menang.

2.      Menawarkan barang dengan harga murah dengan harga yang tidak wajar (dapat ditawar).

3.      Meminta membayar uang muka (DP/ Down Payment) yang ditransfer ke rekening pribadi.

4.      Menawarkan pembayaran dapat diangsur atau dicicil.

Kami meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, apabila ingin mengetahui informasi terkait pelaksanaan lelang untuk menghubungi KPKNL Sorong pada alamat email: kpknl.sorong@kemenkeu.go.id, atau melalui website:s.id/kpknl_sorong, nomor WA:081292926400, dan Halo DJKN 150-991.

BELANJA APBN

Dari sisi belanja, sampai dengan 30 April realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan oleh KPPN Sorong adalah sebesar  Rp 2.209,08 miliar atau sebesar 19,24 persen dari total anggaran Rp 11.483,09 miliar. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya realisasi Belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya lebih rendah 3,29 persen.

Realisasi per 30 April 2024 tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 843,74 miliar atau 27,98 persen dari anggaran Rp 3.015,39 miliar dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 1.365,33 miliar atau 16,12 persen dari anggaran sebesar Rp 8.467,70 miliar.

Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 383,92 miliar; belanja barang sebesar Rp 359,37 miliar; belanja modal sebesar Rp 96,72 miliar; dan belanja bansos sebesar Rp 3,73 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 132,23 miliar lebih tinggi 18,58 persen.

Sedangkan realisasi transfer ke daerah pada bulan April 2024 terdiri atas realiasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 130,19 miliar, realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.080,35 miliar, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 0,00 miliar, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 154,79 miliar, realiasi Dana Otsus sebesar Rp 0,00 miliar, realisasi Dana Desa sebesar Rp 0,00 miliar, realisasi Insentif fiskal sebesar Rp 0,00 miliar. 

Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 1.572,78 miliar, Transfer ke Daerah s.d.April 2024 lebih rendah 13,19 persen yoy.

Diharapkan pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun, sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi Papua Barat Daya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat.