Penulis: Zaki Prafitra Haya

Setiap tahun, pemerintah pusat maupun daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik. Di balik neraca yang disajikan, terdapat satu akun yang sering kali menyimpan persoalan yang terpendam yaitu piutang. Angkanya sering kali besar, berumur panjang, dan tidak jarang stagnan dari tahun ke tahun. Piutang pada dasarnya bukan sekadar catatan administratif melainkan representasi hak keuangan negara yang belum terealisasi. Dengan demikian, piutang menggambarkan kapasitas fiskal yang tertunda dan potensi sumber daya yang dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Pada tahun 2026, isu pengelolaan piutang negara baik di daerah maupun di pusat masih relevan untuk dibahas secara substantif. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun 2024 menunjukkan bahwa piutang tersaji sebesar Rp48,62 triliun, turun tipis dari Rp49,19 triliun pada tahun 2023. Selain itu, instrumen kebijakan terkait piutang negara telah tersedia untuk diimplementasi. Pertanyaannya menjadi sejauh mana pemerintah pusat dan daerah mampu memanfaatkan instrumen tersebut untuk mengelola piutangnya secara sistematis supaya dapat dipastikan bahwa setiap hak negara memiliki kepastian penyelesaian.

Dalam praktik piutang daerah, akun tersebut dapat bersumber dari berbagai aktivitas, antara lain piutang pajak daerah, piutang retribusi, piutang pemanfaatan aset, dan tuntutan ganti rugi (TGR). Piutang pajak daerah, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), secara umum memiliki basis data yang luas namun menghadapi tantangan dalam pemungutannya. Piutang retribusi dan pemanfaatan aset sering kali tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara piutang TGR memiliki karakteristik khusus karena didukung oleh dasar hukum yang kuat.

Gambaran tersebut tercermin pada Pemerintah Kabupaten Fakfak, salah satu wilayah kerja KPKNL Sorong. Kabupaten Fakfak dipilih sebagai contoh pembelajaran yang strategis karena merupakan salah satu dari dua pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat yang secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sekaligus mencerminkan tata kelola keuangan yang memadai.

Namun demikian, opini WTP bukanlah akhir dari pengelolaan keuangan negara, melainkan landasan awal untuk optimalisasi aset secara lebih lanjut. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2024, total piutang daerah yang teridentifikasi mencapai lebih dari Rp21 miliar. Komponen terbesar berasal dari piutang pajak daerah sebesar Rp11,73 miliar, yang sebagian besarnya telah dilakukan penyisihan piutangnya karena tingkat kelancaran pembayaran yang rendah. Selain itu terdapat piutang retribusi sebesar Rp593,8 juta, piutang penjualan angsuran dan tagihan lainnya sebesar Rp849,9 juta, serta piutang lain-lain pendapatan daerah sebesar Rp269,8 juta.

Dari keseluruhan potensi tersebut, salah satu komponen paling strategis dan dapat menjadi prioritas utama dalam optimalisasi piutang negara adalah piutang yang berasal dari TGR daerah dengan nilai mencapai Rp7,71 miliar. Piutang TGR memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan jenis piutang lainnya karena timbul dari hasil pemeriksaan resmi dan telah memiliki dasar hukum yang jelas berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2016. Lebih lanjutnya, identitas debitur telah diketahui secara pasti dan kewajiban pembayarannya telah ditetapkan sesuai dengan surat tersebut. Dengan dasar administratif dan hukum yang kuat, piutang TGR memiliki tingkat kepastian pemulihan yang relatif lebih tinggi dan dapat menjadi objek yang ideal untuk pengurusan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Potensi pemulihan dari sektor ini menjadi peluang yang strategis untuk mengoptimalkan hak fiskal negara sekaligus meningkatkan kualitas neraca pemerintah daerah.

Meskipun demikian, optimalisasi piutang negara tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural. Kurangnya integrasi data antar unit kerja, pencatatan piutang lama yang belum tertata dengan baik, dan keterbatasan sumber daya penagihan sering menjadi kendala penyelesaian piutang. Dalam banyak kasus, piutang yang tidak dikelola dengan optimal memiliki risiko kehilangan nilai ekonominya dan hanya menjadi angka administratif dalam laporan keuangan, serta terbengkalai.

Dalam konteks inilah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 menjadi berperan penting dalam memperkuat kerangka regulasi pengelolaan piutang negara. Regulasi ini memberikan kepastian prosedur pengurusan piutang negara melalui PUPN, termasuk mekanisme penagihan, restrukturisasi kewajiban debitur, dan penyelesaian piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pengelolaan piutang negara yang lebih komprehensif, tidak hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga pada kepastian hukum dan optimalisasi administrasi keuangan negara.

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Provinsi Papua Barat, KPKNL Sorong memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Fakfak, dalam proses pengurusan piutang negara. Melalui mekanisme PUPN, KPKNL Sorong berperan dalam memastikan bahwa piutang negara yang memiliki potensi pemulihan dapat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah daerah dan KPKNL Sorong menjadi faktor penting dalam memastikan optimalisasi pengelolaan piutang negara.

Pada akhirnya, optimalisasi piutang negara di daerah merupakan bagian penting dari upaya menjaga dan mengelola kekayaan negara secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap rupiah utang yang berhasil dipulihkan merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat fondasi fiskal negara dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Potensi dari Kabupaten Fakfak menunjukkan bahwa optimalisasi piutang negara dapat menjadi peluang strategis dalam memperkuat pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.