Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) dissenting opinion merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui seluruh pertimbangan hukum putusan MK. Adanya dissenting opinion ini tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK.

Begitu pula di peradilan di lingkungan Mahkamah Agung (“MA”), dissenting opinion tidak memengaruhi putusan pengadilan. Hal ini karena putusan diambil berdasarkan musyawarah, dan jika tidak mencapai mufakat bulat, maka pendapat yang berbeda dimuat dalam putusan. Dengan kata lain, putusan ditentukan oleh suara mayoritas/terbanyak.

 Contoh Putusan Dissenting Opinion

Dalam dissenting opinion-nya, Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan pertimbangan bahwa MK memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara empirik, MK tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata (hal. 1016).

Hakim Konstitusi Saldi Isra pada pokoknya menyatakan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum (hal. 1023).

Perihal penyaluran bansos tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai keterlibatan menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara, Menteri Sosial yang bertanggung jawab atas bansos menyampaikan keterangan bahwa ia tidak pernah terlibat dan/atau dilibatkan dalam penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu, selama periode kampanye diperoleh fakta bahwa sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat (hal. 1022).

Adapun, dalil pemohon tentang keterlibatan atau ketidaknetralan aparat atau penyelenggara negara, terutama penjabat (Pj) kepala daerah sehingga tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas, beralasan menurut hukum (hal. 1025).

Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki dissenting opinion dalam hal putusan yaitu memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah (hal. 1025).

Contoh Lain “Dissenting Opinion”

Dalam Putusan PN Bulukumba No. 150/Pid.B/2013/PN.BLK. Putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan sebagai perbuatan berlanjut”. Kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan (hal. 32).

Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan yang masih mempunyai hubungan dengan perbuatan kejahatan sebelumnya yang telah dinyatakan terbukti dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut bukan merupakan pengulangan atau pelanggaran asas ne bis in idem (hal. 28).

Dalam putusan tersebut, Hakim Anggota II Bambang Supriyono, S.H. melakukan dissenting opinion dengan menyatakan bahwa penuntutan dan pemeriksaan pidana atas terdakwa gugur demi hukum karena nebis in idem, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak (hal. 29 – 30).

Pertimbangan hakim anggota II dalam dissenting opinion­ yakni terkait dengan penafsiran asas nebis in idem yang berbeda dengan mayoritas hakim lainnya (hal. 29).