Banjarnegara–Purbalingga – Dalam rangka memperkuat tata kelola Barang Milik Negara (BMN) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, KPKNL Purwokerto melaksanakan kegiatan Implementasi Manajemen Risiko dan Pemantauan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan Tahun 2026 pada sejumlah satuan kerja mitra di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan layanan berjalan secara akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Dalam pelaksanaannya, tim dari Seksi Kepatuhan Internal yaitu Erike Tresnandianty Wahyurin dan Desi Sulistyoweni melakukan penerapan manajemen risiko pada beberapa layanan strategis. Salah satunya adalah pelaksanaan lelang kendaraan bermotor scrap di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara. Pada kegiatan tersebut dilakukan identifikasi serta pengendalian risiko sejak tahap persiapan hingga pasca-lelang guna memastikan proses pemindahtanganan aset negara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula pemantauan aspek kepatuhan dan integritas petugas yang terlibat dalam proses layanan.

Penerapan manajemen risiko juga dilakukan pada pelaksanaan lelang inventaris kantor di BNN Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini bertujuan menjamin tertib administrasi, kepastian hukum atas aset negara yang dihapuskan, serta menjaga akuntabilitas dalam setiap tahapan proses pengelolaan BMN. Pemantauan integritas petugas menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan terpercaya.

Selain itu, tim melaksanakan penguatan manajemen risiko pada layanan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN di KPPN Banjarnegara. Melalui kegiatan ini, berbagai potensi risiko dalam proses penetapan status penggunaan aset negara diidentifikasi dan dimitigasi sehingga layanan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. Upaya tersebut sekaligus menjadi sarana penguatan budaya integritas di lingkungan kerja.

Kegiatan serupa juga dilakukan pada layanan penilaian BMN dan pajak di KPP Pratama Purbalingga. Tim memastikan bahwa prosedur survei lapangan dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai standar penilaian yang berlaku. Pengawasan terhadap kepatuhan dan integritas petugas turut menjadi perhatian guna menjaga kualitas hasil penilaian serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

Sejalan dengan implementasi manajemen risiko, KPKNL Purwokerto juga melakukan pemantauan pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL) Kementerian Keuangan Tahun 2026 pada seluruh satuan kerja yang menjadi lokasi kegiatan, yakni Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, BNN Kabupaten Purbalingga, KPPN Banjarnegara, dan KPP Pratama Purbalingga. Pemantauan dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan, serta memastikan standar mutu pelayanan publik tetap terjaga.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan tata kelola BMN dan kualitas pelayanan publik di wilayah kerja Banjarnegara dan Purbalingga semakin meningkat. Penguatan manajemen risiko yang disertai pemantauan kepuasan pengguna layanan secara berkala diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan KPKNL Purwokerto secara berkelanjutan.