Nusakambangan — Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto melaksanakan kegiatan penilaian pemanfaatan sewa BMN pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kembangkuning, Nusakambangan berupa tanah dan bagunan yang digunakan sebagai Koperasi serta Bangunan yang akan digunakan sebagai Pabrik Rokok CV. Enka Pass Indonesia, pada Rabu (11/2/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam mendorong pengelolaan aset negara yang produktif dan bernilai ekonomi.

Penilaian tersebut dilakukan oleh Dio Graha Putra Pangestu, Pejabat Fungsional Penilai Ahli Pertama KPKNL Purwokerto dan disaksikan oleh Moch Soenaryo selaku Kepala Urusan Umum Lapas Kembangkuning, Nusakambangan beserta jajarannya. Tujuan penilaian tersebut adalah memastikan bahwa pemanfaatan BMN melalui skema sewa berjalan secara optimal, transparan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara. Selain itu, proses penilaian juga menjadi langkah penting untuk menjamin bahwa setiap aset negara dimanfaatkan sesuai prinsip tata kelola yang baik serta memberikan nilai tambah berkelanjutan.

Optimalisasi Aset BMN melalui mekanisme sewa merupakan salah satu upaya negara dalam menggerakan ekonomi bangsa. Aset milik negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung tugas pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pengelolaan yang profesional dan pemanfaatan yang tepat, BMN dapat menjadi sumber penerimaan negara sekaligus membuka peluang aktivitas ekonomi produktif.

Lapas Kembangkuning, sebagai salah satu unit pemasyarakatan di wilayah Nusakambangan memiliki potensi aset berupa tanah dan bagunan yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Oleh karena itu, kegiatan penilaian menjadi langkah penting untuk memastikan potensi tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal tanpa mengabaikan fungsi utama lembaga pemasyarakatan. Selain itu, Moch Soenaryo menyampaikan bahwa dengan pemanfaatan aset tersebut, juga menjadi sarana atau wadah pemberdayaan bagi para warga binaan di Lapas tersebut.

Dengan dilaksanakannya penilaian ini, diharapkan pengelolaan BMN semakin akuntabel, produktif, dan berdaya guna, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Optimalisasi aset negara pada akhirnya menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menjadikan BMN sebagai motor penggerak ekonomi bangsa. (Tim Seksi Hukum dan Informasi)