Purwokerto, 6 Februari 2026 — Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Perjanjian Kinerja (PK) dan Piagam Manajemen Risiko (PMR) Tahun 2026, serta Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams dan diikuti oleh seluruh pejabat serta pegawai KPKNL Purwokerto.

Acara dibuka oleh Rr. Fitririjanti Desiana, Kepala Seksi Kepatuhan Internal yang sekaligus memaparkan PK KPKNL Purwokerto Tahun 2026. Dalam paparannya disebutkan bahwa PK Tahun 2026 memuat visi-misi, 8 (delapan) sasaran strategis, 19 (sembilann belas) indikator kinerja utama (IKU), serta alokasi anggaran untuk dua program besar, yaitu:

·       Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko dengan total anggaran Rp607,4 juta.

·       Program Dukungan Manajemen dengan anggaran Rp2,65 miliar.

Sasarannya mencakup peningkatan kualitas layanan, optimalisasi pengelolaan aset, penguatan tata kelola, serta peningkatan integritas organisasi.

Selanjutnya Rr. Fitririjanti Desiana juga memaparkan terkait PMR Tahun 2026 yang memuat total 19 (sembilan belas) risiko, terdiri dari 18 downside risk dan 1 upside risk. Terdapat 5 (lima) risiko prioritas yang harus dimitigasi antara lain:

1.     Ketidaksesuaian data sertipikat fisik dan data nasional.

2.     Rendahnya setoran piutang negara.

3.     Rendahnya kepatuhan K/L dalam pengendalian BMN.

4.     Tanah BMN tanpa dokumen kepemilikan lengkap.

5.     Pelaksanaan anggaran yang berpotensi tidak sesuai ketentuan.

Mitigasi dan monev risiko akan dilakukan setiap triwulan.

Pada kesempatan ini, Ali Mahmud, Kepala KPKNL Purwokerto juga menyampaikan sejumlah arahan penting, antara lain:

·       Memberikan apresiasi atas capaian awal tahun serta hasil kinerja 2025, di mana KPKNL Purwokerto meraih NKO sebesar 116,57% dan menempati peringkat kedua di lingkungan Kanwil DJKN Jateng dan DIY;

·       Mendorong setiap seksi untuk menyusun strategi kinerja sejak awal tahun dan mengoptimalkan penggunaan anggaran;

·       Mengingatkan pentingnya menjaga realisasi target secara proporsional setiap triwulan agar tidak terjadi adendum yang berpotensi menjadi beban penilaian; dan

·       Menekankan pemantauan berkala terhadap risiko berlevel tinggi agar dapat diturunkan secara bertahap.

Kemudian pada akhir sesi, sebagai wujud komitmen dalam pelaksanaan tugas yang berintegritas, seluruh pejabat dan pegawai KPKNL Purwokerto melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas melalui aplikasi Satu Kemenkeu. Secara simbolis, penandatanganan diwakili oleh Kepala Subbagian Umum dan salah satu pegawai pelaksana.

Melalui rangkaian kegiatan ini, KPKNL Purwokerto menegaskan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan kualitas layanan publik. Dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani, seluruh pegawai diharapkan mampu bersinergi untuk mencapai target kinerja 2026 secara optimal. (Seksi Hukum dan Informasi)