Purwokerto -- Jumat (10/6), KPKNL Purwokerto menyelenggarakan “Sosialisasi SBSK serta Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian BMN”.  Acara dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom dan juga dapat diakses juga melalui akun youtube KPKNL Purwokerto.

Acara dibuka oleh Kepala KPKNL Purwokerto, Soeparjanto yang menyampaikan bahwa SBSK sangat penting sebagai standardisasi yang mampu memberikan kepastian tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang/Satuan Kerja.  Tujuannya memastikan aset negara yang dikelola telah terutilisasi sesuai potensi terbaiknya (highest and best use principle).  “SBSK ini merupakan proyek jangka panjang dan menjadi salah satu inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan,” imbuhnya.

Selanjutnya acara diisi Agus Dwi Martono, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, yang menyampaikan target SBSK untuk tahun 2022 adalah sebanyak 666 nup dengan fokus pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.  Pada kesempatan tersebut, Agus Dwi Martono juga menjelaskan tata cara pengawasan dan pengendalian BMN berdasarkan PMK No.207/PMK.06/2021.

Sebagai komitmen KPKNL Purwokerto terhadap pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), dalam acara tersebut juga disisipkan materi terkait anti gratifikasi dan anti korupsi.