Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 12 Februari 2026, di Aula Sri Deli Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan tersebut menjadi forum penting dalam memperkuat kolaborasi antar pihak. Fokus utama rapat adalah memastikan percepatan proses sertipikasi tanah BMN sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara secara menyeluruh.

Dalam pembahasan, para peserta mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan, termasuk kesiapan dokumen pengajuan sertipikasi serta hambatan administratif lainnya. Selain itu, dirumuskan pula langkah-langkah konkret untuk mempercepat proses sertipikasi agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara tepat waktu.

Pada Tahun Anggaran 2026, target sertipikasi tanah BMN di Provinsi Sumatera Utara mencapai 288 bidang yang tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota. Kabupaten Batu Bara menjadi wilayah dengan target terbesar, yakni sebanyak 151 bidang. Sementara itu, dari total 24 satker yang terlibat, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan mencatat target tertinggi dengan 157 bidang.

Sertipikasi tanah BMN memiliki peran strategis dalam mendukung tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas aset negara, sekaligus membuka peluang optimalisasi pemanfaatannya. Oleh karena itu, sinergi antara DJKN, BPN, dan seluruh satker menjadi kunci dalam memastikan proses berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui koordinasi yang semakin intensif, seluruh pihak menyatakan optimisme bahwa target sertipikasi tanah BMN di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2026 dapat direalisasikan secara optimal, sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang profesional dan berkelanjutan.