Perkembangan transaksi digital membuat masyarakat terbiasa memperoleh layanan yang cepat dan mudah diakses. Tuntutan serupa berlaku bagi lelang. Di tengah perubahan tersebut, kuatnya peran negara memunculkan pertanyaan: apakah monopoli negara dalam lelang masih perlu dipertahankan? Jawabannya bergantung pada kewenangan yang dimaksud. Negara tetap diperlukan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan kewenangan hukum kepada pejabat lelang, sementara layanan operasional dapat terus dikembangkan bersama pihak nonpemerintah.

Memahami Kedudukan Negara

Lelang mempertemukan penjual dan pembeli melalui penawaran yang terbuka serta didahului pengumuman. Fungsinya menjangkau penjualan sukarela, pelaksanaan eksekusi, hingga penjualan aset publik. Dalam lelang eksekusi, kepentingan kreditur, debitur, pemilik barang, pembeli, dan pihak ketiga dapat saling berhadapan. Karena itu, kecepatan transaksi harus berjalan bersama ketertiban prosedur dan perlindungan hak.

Kerangka hukum lelang Indonesia berakar pada Vendu Reglement dan Vendu Instructie tahun 1908. Pengaturan pelaksanaannya diperbarui melalui peraturan Menteri Keuangan, termasuk PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sistem ini telah mengenal keterlibatan KPKNL, Balai Lelang, dan Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Keberadaan unsur nonpemerintah menunjukkan bahwa penyelenggaraan lelang tidak seluruhnya dikerjakan aparatur negara.

Istilah monopoli dalam tulisan ini digunakan untuk membahas pemusatan kewenangan publik, bukan untuk menyimpulkan adanya praktik monopoli yang melanggar hukum persaingan usaha. Pembedaan tersebut penting agar pembahasan tidak menyamakan pengaturan negara dengan penguasaan seluruh kegiatan bisnis lelang. Pertanyaan yang lebih relevan ialah seberapa jauh keterlibatan langsung negara diperlukan dan bagian layanan mana yang dapat dikembangkan melalui partisipasi nonpemerintah.

Kewenangan publik terlihat pada kedudukan pejabat lelang yang diberi wewenang melaksanakan lelang dan membuat Risalah Lelang. PMK Nomor 86 Tahun 2024 mengatur Risalah Lelang sebagai akta autentik. Dokumen ini memiliki fungsi pembuktian dan mendukung administrasi peralihan hak sesuai ketentuan. Kewenangan pembuatannya melekat pada jabatan yang diberikan negara, termasuk kepada pejabat lelang dari unsur nonpegawai negeri sesuai lingkup kewenangannya.

Menjaga Kepastian Hukum dan Kualitas Layanan

Peran negara tetap penting karena lelang menyangkut kepentingan yang melampaui hubungan penjual dan pembeli. Pada penjualan aset publik, terdapat tanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara dan daerah. Pada lelang eksekusi, terdapat pelaksanaan hak atau putusan yang harus mengikuti dasar hukum tertentu. Standar prosedur, pemeriksaan persyaratan, dan pengawasan diperlukan agar setiap pihak memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya.

Kehadiran negara juga harus diwujudkan melalui mutu pelayanan. Semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai perhatian utama. Bagi pengguna jasa lelang, hal ini berarti persyaratan yang jelas, informasi yang mudah diperoleh, proses yang dapat ditelusuri, serta pengaduan yang ditangani secara bertanggung jawab. Kepercayaan tumbuh ketika kepastian prosedur dapat dirasakan dalam pengalaman pengguna.

Di sisi lain, dominasi penyedia layanan dapat mengurangi dorongan untuk berinovasi apabila tidak disertai evaluasi. Prosedur yang berulang, keterbatasan kapasitas, dan adaptasi teknologi yang lambat merupakan risiko yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut tidak berarti seluruh layanan lelang pemerintah mengalami masalah yang sama. Namun, evaluasi atas waktu layanan, hambatan akses, dan keluhan pengguna tetap diperlukan untuk menentukan perbaikan yang tepat.

Keberhasilan layanan perlu dinilai dari kepatuhan hukum sekaligus manfaatnya bagi masyarakat. Proses yang cepat tetap memerlukan dokumen yang benar, sedangkan ketelitian pemeriksaan perlu didukung alur kerja yang efisien. Dengan ukuran tersebut, kewenangan negara menjadi dasar pertanggungjawaban atas mutu layanan dan penggunaan sumber daya publik.

Memperjelas Pembagian

Arah pengembangan yang dapat dipertimbangkan adalah memperjelas fungsi regulator, operator, dan pengawas. Negara menetapkan norma, standar kompetensi, serta batas kewenangan penyelenggara. Pengawasan memastikan kepatuhan melalui pemeriksaan, tindak lanjut pengaduan, dan sanksi sesuai ketentuan. Pembagian tanggung jawab yang jelas membantu menjaga objektivitas pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah maupun nonpemerintah.

Pada fungsi operasional, partisipasi nonpemerintah dapat diperkuat sesuai jenis lelang dan kewenangan yang berlaku. KPKNL tetap memiliki peran penting dalam lelang eksekusi dan pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan negara. Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II dapat mengembangkan layanan dalam ruang kewenangannya. Keduanya memiliki kedudukan berbeda; perluasan peran tidak dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan pejabat lelang kepada setiap penyedia platform.

Pemasaran objek, penyediaan informasi, dukungan teknologi, serta perluasan jangkauan peserta merupakan bidang yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi. Penguatan partisipasi perlu disertai standar kompetensi, tata kelola keuangan, pelaporan, dan perlindungan pengguna. Jika suatu usulan memerlukan perubahan kewenangan, pelaksanaannya harus didahului penyesuaian regulasi. Model kolaboratif ini melanjutkan keterlibatan nonpemerintah yang telah dikenal dalam sistem lelang Indonesia.

Agenda Pembaruan Lelang

Pembaruan dapat dimulai dari penguatan kerangka hukum nasional. Gagasan undang-undang khusus lelang layak dikaji untuk mengintegrasikan kewenangan pejabat, perlindungan para pihak, transaksi elektronik, dan pengawasan. Usia Vendu Reglement dan Vendu Instructie menjadi konteks kebutuhan pembaruan, tanpa dengan sendirinya mengurangi keberlakuan ketentuan yang masih menjadi dasar hukum.

Penguatan kompetensi pejabat lelang perlu berjalan seiring dengan pembaruan tersebut. Kerangka jabatan dalam PMK Nomor 124 Tahun 2023 dan PMK Nomor 189/PMK.06/2017 perlu ditopang pembinaan profesional yang berkelanjutan. Kemampuan menelaah dokumen, memahami risiko transaksi, dan menjaga integritas semakin penting ketika layanan berkembang secara digital.

Digitalisasi juga perlu mencakup keseluruhan proses layanan. Informasi objek harus mudah dipahami, data terlindungi, penawaran dapat ditelusuri, dan pembayaran dikelola secara aman. Sistem pengaduan serta tindak lanjutnya perlu menjadi bagian dari pengembangan layanan. Dengan demikian, teknologi membantu memperluas akses sekaligus memperkuat akuntabilitas.

Peran negara dalam lelang tetap perlu dipertahankan pada pembentukan aturan, pemberian kewenangan hukum, dan pengawasan. Pelaksanaannya harus membuka ruang perbaikan serta kolaborasi yang terukur. Bagi DJKN, arah ini memberi ruang untuk memperkuat kepastian hukum sambil mendorong layanan yang semakin mudah dijangkau. Kewenangan publik memperoleh maknanya ketika masyarakat merasakan proses lelang yang tertib, adil, dan dapat dipercaya.