Mamuju – Rabu (11/3), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Sulawesi Barat menyelenggarakan pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota PUPN Cabang Sulawesi Barat bertempat di Ruang Rapat KPKNL Mamuju.

Kegiatan pelantikan dipimpin oleh Ketua PUPN Cabang Sulawesi Barat sekaligus Kepala KPKNL Mamuju, Sopian Sumantri. Pada kesempatan tersebut, Munandar, S. H., M. H., Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, resmi dilantik sebagai Anggota PUPN Cabang Sulawesi Barat dari unsur Kejaksaan. Bersamaan dengan itu, AKBP Dr. Tamam Hadi Kisworo, S.Sos., M.H., Plt. Wadirreskrimsus Polda Sulawesi Barat, juga dilantik sebagai Anggota PUPN dari unsur Kepolisian.

Prosesi pengambilan sumpah dipandu oleh rohaniwan H. Usman, S.Ag., M.Si., pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju. Jalannya pelantikan turut disaksikan oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Mamuju, Pranadhitya Putra Priambogo dan Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Mamuju.

Sebagai informasi, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XI/2011, PUPN memiliki kewenangan melakukan pengurusan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, kementerian/lembaga negara, komisi negara, atau badan/lembaga khusus/badan hukum publik (lembaga sui generis) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sambutannya, Ketua PUPN Cabang Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak serta menegaskan pentingnya sinergi antar instansi. “Dengan resminya Bapak-Bapak dilantik menjadi Anggota PUPN Cabang Sulawesi Barat hari ini, maka saya berharap Bapak dapat menjalankan tugas dengan baik dan profesional, dengan berpegang pada prinsip keadilan dan integritas serta menjalin kerja sama yang baik bersama tim serta komunikasi efektif dengan berbagai pihak untuk mencapai hasil maksimal,” ujar Sopian. Lebih lanjut, Sopian juga menyampaikan keyakinannya bahwa dengan kehadiran unsur Kejaksaan dan Kepolisian, kemampuan PUPN Cabang Sulawesi Barat dalam menyelesaikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) akan semakin kuat.

Setelah prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Anggota PUPN Cabang Sulawesi Barat di tempat yang sama. Rapat membahas berbagai hal strategis terkait pengurusan piutang negara, termasuk rencana kerja berupa koordinasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah tantangan yang dihadapi.

Dengan adanya pelantikan anggota baru serta pelaksanaan rapat ini, PUPN Cabang Sulawesi Barat diharapkan semakin solid dalam melaksanakan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan keuangan negara.