Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Berita KPKNL Mamuju
Rangkaian Kunjungan kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar di mamuju

Rangkaian Kunjungan kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar di mamuju

Michael Gala Bura
Minggu, 10 November 2024 |   126 kali

Rangkaian Kegiatan Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Wibawa Pram Sihombing, bersama jajarannya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat dengan mengunjungi KPKNL Mamuju yang merupakan salah satu unit vertikal di bawah Kanwil DJKN Sulseltrabar pada tanggal 7 dan 8 November 2024. Kegiatan ini merupakan kunjungan pertama Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar ke Sulawesi Barat khususnya ke Kota Mamuju sejak menjabat sebagai Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar. Dalam kunjungan kerja ini terdapat  beberapa agenda yang dilaksanakan, antara lain kunjungan ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, peninjauan aset idle, dan pembinaan pegawai KPKNL Mamuju.

Kunjungan ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat

Didampingi Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun, dan Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Sulseltrabar, Misail Palagia, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulawesi Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua instansi dalam pengelolaan aset negara, khususnya yang berkaitan dengan pengamanan dan pemanfaatan aset negara.

Rombongan Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar disambut langsung oleh Kepala Kanwil BPN Sulawesi Barat, Humaidi, bersama jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Wibawa Pram Sihombing menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi antara DJKN dan Kanwil BPN, terutama dalam hal pengamanan, pengelolaan, dan pemanfaatan aset negara, seperti sertipikasi tanah BMN. Selanjutnya Wibawa Pram Sihombing menyampaikan bahwa dalam koordinasi intensif tersebut pihaknya bermaksud memperkuat sinergi demi terwujudnya tata kelola BMN yang tertib secara hukum.

Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun, menyampaikan bahwa langkah-langkah strategis yang sudah ditempuh KPKNL Mamuju dilakukan untuk memastikan  bidang tanah yang menjadi target sertipikasi tahun 2024 dapat terealisasi semua sampai akhir tahun 2024. “Semua pihak perlu terlibat secara aktif, dan dengan koordinasi intensif ini kita dapat meningkatkan kolaborasi dan sinergi dalam menyukseskan program nasional ini,” sambungnya.

Kepala Kanwil BPN Sulawesi Barat juga menyampaikan bahwa perlu adanya identifikasi masalah dan kendala yang dihadapi untuk target sertipikasi tahun 2024 ini. Apabila target tersebut dirasakan sulit untuk dicapai, maka perlu adanya opsi penggantian objek sehingga jumlah realisasi tetap terjaga sesuai target yang dibebankan. Dalam pertemuan tersebut dibahas pula target sertipikasi dan objek sertipikasi untuk tahun 2025 dengan menggali potensi bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat untuk dapat dimasukkan sebagai target sertipikasi tahun 2025.

Selanjutnya, dalam pertemuan itu disepakati untuk dilakukan penguatan sinergi antara Kanwil DJKN Sulseltrabar dengan Kanwil BPN Sulbar melalui koordinasi intensif baik secara insidentil maupun berkala, guna memastikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dituntaskan.

Kunjungan Ke Aset Idle

Setelah melaksanakan kunjungan ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Kakanwil DJKN Sulseltrabar melanjutkan kunjungan ke salah satu aset idle Kementerian Keuangan yang terletak di lingkungan Tahaya Haya, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju dengan luas 9.022m2. Aset idle ini sebelumnya digunakan oleh satker Balai Guru Penggerak Provinsi Sulawesi Barat

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau kondisi aset yang tidak terpakai atau belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam kunjungan ini, Kakanwil DJKN Sulseltrabar yang didampingi oleh tim dari KPKNL Mamuju meninjau  lokasi aset idle tersebut. Kakanwil menyampaikan bahwa aset tersebut memiliki potensi untuk dikelola atau dimanfaatkan guna meningkatkan nilai ekonomi. Optimalisasi aset negara, khususnya yang idle, adalah langkah strategis untuk memberikan manfaat ekonomi lebih bagi masyarakat dan negara. DJKN dalam hal ini akan terus berupaya agar aset yang belum dimanfaatkan dapat segera dikelola dengan lebih baik.

Pengarahan Kakanwil DJKN Sulseltrabar Kepada Pegawai KPKNL Mamuju

Kepala Kantor Wilayah DJKN Sulseltrabar juga memberikan pengarahan kepada para pegawai KPKNL Mamuju di sela-sela kunjungan kerjanya ke Mamuju pada Kamis (7/11) bertempat di Ruang Kolaborasi KPKNL Mamuju. Kegiatan pengarahan diawali dengan Laporan Kepala KPKNL Mamuju, Helvita Dorojatun, yang meliputi profil KPKNL Mamuju, capaian kinerja, prestasi, dan program kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan rencana strategis KPKNL Mamuju di masa yang akan datang.

Dalam paparannya, Helvita juga menjelaskan mengenai sumber daya manusia yang ada di KPKNL Mamuju, sarana dan prasarana yang dimiliki, wilayah kerja, dan tantangan yang dihadapi, termasuk kondisi rawan bencana yang dapat dilihat dari indeks risiko bencana Provinsi Sulawesi Barat. Helvita juga menjelaskan prestasi-prestasi yang diraih KPKNL Mamuju sejak dibentuk tahun 2017, seperti predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi (ZI Menuju WBK) pada 2019, predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI Menuju WBBM), Barang Milik Negara (BMN) Award tingkat Kementerian Keuangan pada 2021, dan predikat Kantor Pelayanan Terbaik ke-2 Tingkat Kementerian Keuangan pada 2022.

Selanjutnya, terkait dengan paparan KPKNL Mamuju, Kakanwil DJKN Sulseltrabar menyampaikan apresiasi atas prestasi-prestasi yang telah berhasil diraih KPKNL Mamuju. Menurutnya, dalam Reformasi Birokrasi KPKNL Mamuju telah melangkah jauh ke depan dengan program-program yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi tematik. Wibawa Pram Sihombing juga berpesan kepada seluruh pegawai KPKNL Mamuju agar tetap menunjukkan prestasi kerja, baik secara organisasi maupun secara individu. Lebih lanjut, ia meminta seluruh pegawai untuk mengutamakan fungsi layanan pada pemangku kepentingan dengan memberikan layanan prima, meresapi nilai-nilai Kementerian Keuangan sehingga dapat menjaga nama baik organisasi, serta yang tidak kalah penting adalah mempertahankan prestasi yang telah diraih. (mgb)

Foto Terkait Berita

Floating Icon